KBR, Jakarta - Wakil Ketua Pelaksana Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Zulkarnaen memenuhi undangan Pimpinan DPR siang ini untuk melakukan rapat konsultasi. Rapat membahas pengajuan dana aspirasi melalui Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP). Kata dia, pertemuan merupakan pertemuan awal terkait bagaimana pihaknya mengawasi soal penggunaan dana aspirasi tersebut. Dia berharap, DPR bisa mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang besar tersebut dengan mencegahnya sejak awal. Mengingat kata dia, penggunaan dana ini akan sangat rawan diselewengkan karena banyaknya pengguna.
“Masukan-masukan kan sudah kita berikan, jangan sampai niat yang baik ini menjadi akses yang tidak kita inginkan. Tentu potensi korupsinya sejak awal sudah harus diperhitungkan sekali," kata Zulkarnaen, Selasa (23/6)
Sementara terkait bagaimana cara KPK mengawasi seluruh anggota DPR, kata Zulkarnaen harus dilihat dari sistem sebelumnya. "Makanya program kegiatan itu seperti apa, siapa yang melaksanakan dengan data dukung bagaimana, kemudian pertanggungjawaban bagaimana, kita dari aspek artinya perencanaan kegiatan dan penganggarannya,” ujarnya kepada wartawan di Gedung DPR-RI.
Wakil Ketua Pelaksana Tugas Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK), Zulkarnaen. Sebelumnya, DPR RI mengundang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk membahas seputar Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi. DPR akan meminta pandangan KPK dan BPK apakah dana aspirasi Rp 20 miliar per anggota DPR setiap tahunnya rentan dikorupsi atau tidak.
Editor: Rony Sitanggang
Sensus pertanian diharapkan bisa dijadikan landasan bagi pemerintah untuk mencatat by-name by-address siapa saja yang berhak mendapatkan subsidi pertanian. Seperti subsidi pupuk dan lain-lain.
"Potensi korupsi tinggi itu berawal dari conflict of interest (konflik kepentingan) antarinstansi dan pelaksananya. Sehingga itu menjadi paradoks satu sama lain."
Dari beberapa jenazah yang dipulangkan, sebagian PMI kehilangan satu ginjalnya. Kebanyakan jenazah PMI tersebut berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka sudah bekerja antara 5-10 tahun. 
"Bagaimana anak muda memaknai Pancasila? Sementara itu, penutupan kampus berimbas pada para mahasiswanya."
"Saya mengajak kita semuanya untuk menolak ekstrimisme, menolak politisasi identitas, menolak politisasi agama. Mari kita menyambut pesta demokrasi Pemilu 2024 dengan kedewasaan, dengan sukacita."
Usaha mikro kecil terhambat regulasi dan jebakan zona nyaman
Sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Pagu indikatif Kemenkumham pada 2024 menurun jika dibandingkan 2023.
Jadi arahan Bapak Presiden jelas minta dipercepat, di bulan September harus semuanya sudah selesai.
“Kita tidak boleh kalah dengan kenaikan harga komoditas dengan alasan musim."
Flexing bisa dijadikan ajang bersaing atau cara untuk mendapatkan pengakuan orang lain.
Cara menampilkan citra diri agar eksis di media sosial
"Maraknya politik uang mengindikasikan pemilu kita masih memiliki tantangan yang luar biasa,"
Ekspor pasir laut sebenarnya sudah dilarang sejak 20 tahun lalu. 
"Bukan cawe-cawe kemudian untuk mempengaruhi hasil pemilu, sama sekali enggak."
Nanti kan kita tentukan titik-titik mana saja yang boleh diambil. Jadi tidak sembarangan itu untuk dilakukan di semua titik
"Hampir 60-70% itu anak-anak itu langsung putus sekolah akibat kehamilan yang tidak diinginkan atau dipaksa menikah,"
Jadi yang milih bukan Presiden, hati-hati, yang milih ini rakyat.
"Perokok pemula naik drastis selama 10 tahun terakhir, ketika kita sudah melihat data yang per dekade itu naiknya 240 persen,"
"Kita berharap di pasal ini ada tambahan satu pasal terkait larangan iklan, promosi, dan sponsor bagi industri tembakau dan turunannya," 
