KBR, Jakarta - Pemerintah siang ini membahas pencairan dana talangan
ganti rugi untuk warga korban lumpur lapindo. Dalam rapat di Kantor
Presiden hari ini, hadir Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro dan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono serta
Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro
menjelaskan kepada presiden mengenai pengenaan pajak dan bunga terhadap
PT Minarak Lapindo sebelum dana tersebut diberikan kepada masyarakat
pada pekan depan.
"Ketika kita bernegosiasi dengan PT Lapindo, kita bisa melihat apakah
nanti pajaknya bisa ikut atau tidak. Sepertinya ini tidak merupakan
objek pajak, tapi bunga, karena ini adalah sifatnya sekali lagi adalah
pinjaman atau talangan. Kami mohon waktu pada bapak presiden untuk bisa
meyakinkan dari segi aturan apakah nanti pengenaan atau tidak pengenaan
itu sesuai dengan ketentuan," ujar Bambang Brodjonegoro (18/6/2015).
Sebelumnya, Pemerintah sepakat untuk membayar sisa ganti rugi korban
lumpur Lapindo. Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp 827 miliar
untuk meminjamkan dana kepada PT Minarak Lapindo selama 4 tahun.
Sementara, PT Minarak Lapindo Jaya memberikan jaminan aset kepada
pemerintah sebesar Rp 2,7 triliun.
Editor: Rony Sitanggang
"Jadi isinya yang harus dilakukan evaluasi, revisi dari aturan SKB 2 Menteri yang kemarin. Maka untuk menjamin kebebasan beragama kita tentu negara wajib hadir."
Ananta meminta program data tunggal Kemenkop UKM dapat segera diselesaikan dalam akhir periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Tingkat keparahan dari kekeringan yang akan terjadi kurang lebih hampir sama dengan bencana kekeringan yang terjadi pada 2019.
Kita akan melakukan tindakan yang tegas, termasuk bila ada oknum anggota Polri yang terlibat.
Tahap pertana ini ada 60 unit sepeda motor listrik.
"Ya dituduh bahwa saya punya saham, dituduh bahwa saya punya bermain tambang di Papua, saya tidak pernah lakukan."
Aturan tersebut ditentang para pegiat lingkungan, termasuk bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
"Modalitas pak Ganjar Pranowo itu sangat kuat. Itulah yang disampaikan bapak Presiden Jokowi."
Strategi cerdas sandwich generation agar bisa sejahtera
"Jadi kalau 30 hari itu digunakan dengan lebih cepat oleh Mahkamah Agung, maka sebelum penyusunan daftar calon sementara bisa dilakukan koreksi oleh partai politik."
Batas akhir pelaporan LHKPN 31 Maret 2023.
Nilai ekonomi dari produk ilegal itu diperkirakan mencapai Rp10 miliar.
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan evaluasi akan dilakukan terhadap kinerja satgas.
"Kunjungan saya ke Malaysia akan saya gunakan untuk menyelesaikan beberapa perundingan penting yang sudah berjalan bertahun-tahun dan tidak selesai."
"Keputusan bakal capres dan cawapres akan diputuskan Pak Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra dan Cak Imin selaku Ketua Umum PKB. Dari PKB hanya mengajukan satu nama yaitu Muhaimin Iskandar."
Bahkan sebagian wilayah Indonesia diprediksi akan mengalami curah hujan dengan kategori di bawah normal.
"Bapanas melakukan distribusi pangan di mana totalnya sebanyak 1142,5 ton"
Dengan target yang begitu besar sebagai acuan itu bagus, tetapi apakah tercapai atau tidaknya saya melihat dengan perkiraan yang ada mestinya tidak ya
Ya harus menjaga agar masa transisi kepemimpinan nasional lewat pemilu serentak, lewat pilpres itu berjalan baik.
Pasokan sejumlah komoditas pangan seperti telur, minyak goreng hingga daging berkurang sehingga menyebabkan kenaikan harga signifikan. 
