Bagikan:

Pemerintah Bakal Pangkas Perizinan Pembangunan Rumah Murah

Basuki Hadimuljono sebut, proses perizinan pembangunan rumah murah ada 20 hingga 40 tahapan perizinan yang harus dilalui pengembang.

BERITA | NASIONAL

Selasa, 23 Jun 2015 15:18 WIB

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. Foto: Antara

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. Foto: Antara

KBR, Jakarta – Pemerintah berencana akan memangkas perizinan pembangunan rumah murah atau rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, dalam proses perizinan pembangunan rumah murah ada 20 hingga 40 tahapan perizinan yang harus dilalui pengembang perumahan. Proses itu kebanyakan berada di pemerintah daerah. Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan ingin menyederhanakan tahapan itu hanya menjadi 10 tahapan.

“Pak presiden memang sudah menyampaikan bahwa soal perizinan adalah tanggung jawab pemerintah untuk menyederhanakan. Diusulkan untuk bisa disederhanakan menjadi 10 tahapan saja. Nah ini yang diambil bapak presiden untuk ditindaklanjuti,” kata Basuki di halaman Kantor Presiden, Selasa (23/6/2015).

Basuki menambahkan, mayoritas perizinan di pemda terkait dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin pemanfaatan lahan dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Basuki juga menyatakan pihaknya setuju dengan komitmen organisasi Real Estate Indonesia REI  bersama seluruh gubernur soal pemanfaatan lahan pemda untuk dibangun menjadi rumah murah. Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Presiden Jokowi bertemu dengan REI untuk membicarakan pembangunan rumah murah.


Editor: Rony Sitanggang

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Pengungsi dan Persoalan Regulasi di Indonesia