KPK Persilakan Adanya Tim Pengawas Independen, Asalkan ...

"Johan Budi khawatir, proses pembentukan dan kinerja tim pengawas lewat politik akan tidak obyektif."

KBR, Jakarta -  Pelaksana Tugas Pimpinan KPK, Johan Budi mengapresiasi wacana pembentukan tim pengawas independen terhadap kinerja KPK. Namun, lembaga antirasuah itu juga meminta agar pembentukan tim pengawas independen tidak dipilih melalui jalur politik. Dia khawatir, proses pembentukan dan kinerja tim pengawas lewat politik akan tidak obyektif.

"Kalau ada pelanggaran etika di KPK kalau pimpinan baru dibentuk komite etik, tetepi tidak permanen. Mungkin maksud Buya itu ada pengawas permanen independen untuk pimpinan. Tapi akan tidak pas jika prosesnya pengawasnya melalui politik DPR. Jadi perlu lebih detail lagi."

Johan menambahkan, KPK sebenarnya sudah memiliki tim pengawas internal. Direktorat pengawas tersebut bertugas mengawasi kinerja lembaga antirasuah ini. Tak hanya internal, KPK juga diaudit, baik anggaran maupun kinerja oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sementara itu, bekas penasehat KPK, Abdullah Hehamahua menilai tim pengawas independen terhadap KPK belum diperlukan. Ia menyarankan agar pengawas internal di lembaga tersebut dinaikan statusnya menjadi deputi. Sehingga bisa memeriksa para pimpinan KPK.

"Belum waktunya, kalau saya tadi tingkatkan penasehat, pengawas inetrnal dan perekrutan sesuai SOP. Pegawai KPK juga harus berstatus pegawai tetap, jadi seperti penyidik yang harus ditarik, dikembalikan."

Sebelumnya, Di tengah sikap DPR yang ngotot merevisi Undang-undang KPK, dan sikap Presiden Joko Widodo yang menolak merevisi UU KPK, muncul gagasan pembentukan Tim Pengawas Independen KPK. Gagasan itu dilontarkan Bekas Ketua Tim Independen Penyelamat KPK dan Polri,  Ahmad Syafii Maarif.

Editor : Sasmito Madrim

• UU KPK
• johan budi
• Buya Syafii
• abdullah hehamahua