KPK: Mau Revisi UU KPK? Revisi Dulu UU KUHAP

"Jika revisi UU yang lain tak dilakukan, akan lemahkan kewenangan KPK"

KBR, Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta revisi Undang-undang KPK, menunggu sinkronisasi undang-undang lain yang terkait, semisal revisi KUHAP dan KUHP. Ini menanggapi masuknya revisi UU KPK dalam prioritas program legislasi nasional  (prolegnas) tahun ini.

Plt Pimpinan KPK Johan Budi mengatakan, permintaan tersebut telah disampaikan kepada Komisi Hukum DPR dalam rapat dengar pendapat lalu. Kata dia, revisi tersebut akan melemahkan KPK bila mereduksi kewenangan penyadapan dan penuntutan.

"Kemudian kalau revisi itu dimaksudkan sekali lagi untuk mereduksi kewenangan penyadapan dan penuntutan, artinya itu bukan memperkuat KPK, tapi justru sebaliknya memperlemah. Jadi sikap kami, sudah disampaikan pada pertemuan RDP dengan Komisi III, sebaiknya menunggu selesai dulu sinkronisasi, revisi KUHAP, KUHP, juga UU nomor 31 tahun 1999, baru bicara revisi UU nomor 30 (tahun 2012 tentang KPK-red)," kata Johan Budi di KPK, (23/6).

Plt Pimpinan KPK Johan Budi menambahkan, tudingan bahwa lembaganya kerap melakukan penyalahgunaan wewenag, tidak berdasar. Kata dia, wewenang KPK telah dibatasi dengan jelas oleh undang-undang.

"Kan tuduhannya KPK ada abuse of power, yang mana? tolong disampaikan. Ada ketakutan juga, ada yang mengeluarkan statemen, KPK ini perlu dibatasi, katanya. Saya kira kewenangan KPK sudah terbatas, ada batasannya," tutup Johan.

Editor: Dimas Rizky

• hukum
• KPK
• DPR
• paripurna
• revisi UU KPK