KBR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pertahanan dan Luar Negeri DPR,
Tantowi Yahya menolak langkah presiden yang memberikan pengampunan
kepada tahanan politik di Papua. Pasalnya, pemerintah belum memiliki roadmap atau gambaran besar terkait
penyelesaian sejumlah persoalan di Papua.
Ini diperparah dengan tiadanya
koordinasi antara lembaga terkait seperti TNI, BIN dan Kementerian Luar
negeri dalam menangai berbagai masalah di Papua. Politisi Golkar ini
mengingatkan agar Presiden Jokowi tidak salah langkah mengambil
keputusan.
“Jawabannya jelas, karena memang tidak ada roadmap karena apa yang dilakukan pemerintah itu hanya bersifat adhoc dan hanya bersifat letupan-letupan. Contoh ketika presiden memberikan pembebasan bagi pers asing ke Papua itu dikait-kaitkan dengan hari pers dunia, jadi diambil momentumnya," ujarnya kepada wartawan di kantor DPR (22/6/2015).
"Itukan
perlu kita ketahui itu presiden dibisikkan oleh siapa itu, masa
memberikan sesuatu yang bersifat strategis hanya dikait-kaitkan dengan
hari tertentu. Kita khawatir dampaknya akan sangat besar secara
politik,” tambahnya.
Sebelumnya,
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membebaskan lima narapidana politik (napol)
kasus pembobolan gudang senjata Kodim Wamena yang terjadi 3 April 2003
silam. Jokowi mengatakan ini adalah upaya pemerintah menghapus stigma
konflik di Papua. Grasi ini adalah awal dan selanjutnya akan ditindak
lanjuti pemberian pengampunan kepada tapol di wilayah lain.
Kelimanya adalah Numbungga Telenggen yang dihukum seumur hidup, Linus
Hiluka dihukum 20 tahun, Apotnaholik Lokobal dihukum 20 tahun, Kimanus
Wenda dihukum 20 tahun dan Yafrai Murib yang dihukum 20 tahun penjara.
Editor: Damar Fery Ardiyan
Warga senior atau lanjut usia disasar karena berisiko tinggi. Dari 43 ribuan orang yang meninggal karena COVID-19 hingga 19 April 2021, 48 persen di antaranya merupakan kelompok lansia.
Meski PPKM Mikro jilid lima dianggap berdampak positif, pemerintah memperpanjang kembali PPKM Mikro selama dua pekan dan memperluas wilayah pemberlakuan PPKM mikro.
"Kita tidak bisa bilang bahwa, oh itu hanya di tempat lain, tidak di tempat saya. Pelajaran pandemi tidak terlupakan, ledakan di Wuhan dulu ternyata kemudian menyebar ke seluruh dunia."
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan ledakan kasus di India disebabkan mutasi baru virus SARS-CoV-2 serta kurang waspada dan longgarnya protokol kesehatan.
Ida menjamin bahwa seluruh unit di internal Kemnaker akan sigap, melayani segenap aduan dari Pekerja/Buruh pada tahun ini
"Sekali lagi apresiasi dan terima kasih kepada para suporter, para pendukung klub, para pecinta sepak bola yang sangat patuh dan sekarang mereka sedang berada di rumah..."
Orang dengan obesitas juga cenderung memiliki jaringan lemak putih lebih banyak. Jaringan ini bersifat menyimpan energi tanpa membakarnya
Dukungan tetap diberikan terhadap vaksin Nusantara selama mendapat persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
Pemerintah tengah menggenjot pemberian vaksinasi kepada masyarakat prioritas
Sudah berkhianat. 
"Yang paling banyak adalah menggunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi, nomor dua kerugian keuangan negara, nomor tiga gratifikasi, nomor empat suap" 
"Karena mereka hanya kemudian melihat bahwa ketika warga itu diberi ganti untung atau ganti rugi begitu apa pun namanya, ya hanya persoalan nominal uang..."
Tiga tahun terakhir kinerja PNS semakin membaik.
Menurut laporan Satgas Penanganan Covid-19, per 11 April 2021, belasan kabupaten/ kota mengalami pelebaran zona merah
"Ini bukan pekerjaan ringan ya, mengizinkan siapa yang boleh dan tidak boleh nonton langsung..."
"Terjadi kenaikan zona risiko tinggi atau zona merah dari 10 kabupaten kota pada minggu lalu, menjadi 11 kabupaten kota di minggu ini,”
"Negara justru salah mengambil langkah-langkah politik. Akar masalah Papua itu kan sudah LIPI temukan, ada empat..."
"Karena vaksin ini tidak hanya menyelesaikan masalah kapasitas vaksin di tingkat nasional, tetapi juga global." 
"Memang kita melihat belum ada tanda-tanda bahwa (pandemi) Covid-19 ini akan berakhir dalam waktu dekat. Sementara pemulihan ekonomi juga belum terasa."
Dua anggota DRPD Jawa Barat periode 2014-2019, Ade Barkah Surahman dan Siti Aisyah Tuti Handayani, diduga menerima suap untuk membantu pengurusan proyek perbaikan jalan di Indramayu.
