KBR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pertahanan dan Luar Negeri DPR,
Tantowi Yahya menolak langkah presiden yang memberikan pengampunan
kepada tahanan politik di Papua. Pasalnya, pemerintah belum memiliki roadmap atau gambaran besar terkait
penyelesaian sejumlah persoalan di Papua.
Ini diperparah dengan tiadanya
koordinasi antara lembaga terkait seperti TNI, BIN dan Kementerian Luar
negeri dalam menangai berbagai masalah di Papua. Politisi Golkar ini
mengingatkan agar Presiden Jokowi tidak salah langkah mengambil
keputusan.
“Jawabannya jelas, karena memang tidak ada roadmap karena apa yang dilakukan pemerintah itu hanya bersifat adhoc dan hanya bersifat letupan-letupan. Contoh ketika presiden memberikan pembebasan bagi pers asing ke Papua itu dikait-kaitkan dengan hari pers dunia, jadi diambil momentumnya," ujarnya kepada wartawan di kantor DPR (22/6/2015).
"Itukan
perlu kita ketahui itu presiden dibisikkan oleh siapa itu, masa
memberikan sesuatu yang bersifat strategis hanya dikait-kaitkan dengan
hari tertentu. Kita khawatir dampaknya akan sangat besar secara
politik,” tambahnya.
Sebelumnya,
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membebaskan lima narapidana politik (napol)
kasus pembobolan gudang senjata Kodim Wamena yang terjadi 3 April 2003
silam. Jokowi mengatakan ini adalah upaya pemerintah menghapus stigma
konflik di Papua. Grasi ini adalah awal dan selanjutnya akan ditindak
lanjuti pemberian pengampunan kepada tapol di wilayah lain.
Kelimanya adalah Numbungga Telenggen yang dihukum seumur hidup, Linus
Hiluka dihukum 20 tahun, Apotnaholik Lokobal dihukum 20 tahun, Kimanus
Wenda dihukum 20 tahun dan Yafrai Murib yang dihukum 20 tahun penjara.
Editor: Damar Fery Ardiyan
Saya pertegas para pemilik klub, para pelatih, tergugah untuk kita bersama-sama demi kepentingan nasional
"Mulai sekarang ini saya tekankan kepada mereka untuk netralitas TNI dan juga tidak ikut dalam politik praktis tadi sesuai dengan penekanan"
Harus fair juga kita. Padahal persoalannya justru ada di luar penegak hukum.
"Bagus, bagus karena Surya Darmadi itu korupsinya merugikan keuangan negara dan merugikan perekonomian negara,"
"Sehingga sudah sejak beberapa waktu lalu, BMKG menggencarkan sosialisasi kewaspadaan gempa bumi sebelum kejadian gempa ini, jadi ada beberapa kali sosialisasi"
"Semuanya harus menghormati proses hukum,"
"Memang gajah tempat mainnya di situ, istilahnya orang di situ tempat jemur-jemur, tidur-tidurnya gajah,” 
Nah, konsep puncaknya ini secara global ini umur segini nanti kita lihat di Indonesia bagaimana 10 tahun sampai 12 tahun, 5 tahun sampai 6 tahun," 
Dan sudah dilakukan pengulangan juga pengujian. Dan hasilnya adalah memenuhi standar sesuai dengan farmakope Indonesia.
"Gas bumi merupakan energi fosil paling bersih dan paling banyak digunakan setelah minyak bumi dan batu bara.
Tiap enam bulan sekali 100 ribu menurut saya sih suatu angka yang masih make sense ya..
Dua hal diduga sebabkan Minyakita langka. Yaitu migrasi konsumen minyak goreng premium ke minyak goreng curah subsidi serta karena suplai CPO digunakan untuk program biodiesel B35.
“Dalam rapim (rapat pimpinan) TNI-Polri ini saya ingin agar visi itu sama, tugas TNI dan Polri itu menjaga di sebelah mana itu menjadi jelas, jadi arahnya ke sana,” 
"Frasa ini saya sampaikan dalam suasana yang sangat canda dalam artian bentuk kelakar"
"Saya kadang sedih masuknya NU ke politik sejak masa reformasi dan diberlakukannya sistem politik demokrasi yang harus berbasis massa begitu ya..."
Pertanyaan "Maukah kau menikah denganku?" tak selalu berujung pada jawaban "Iya". Namun jika penolakan lamaran didasari atas rasa ketakutan berlebih, bisa jadi Gamophobia sebabnya. 
"Kita akan segera mengirim misi bantuan ke dan itu bagian daripada tanggung jawab internasional kita,"
"Melalui proses hukum juga, denda administratif dalam bentuk denda bisa dijalankan untuk bagimana perusahaan-perusahaan tersebut melakukan pemulihan terhadap sistem gambut," 
Jadi saya akan cek dan terus akan lakukan setiap minggu ke pasar..
