KKP Disarankan Perkuat Sektor Hilir Ketimbang Longgarkan Transshipment

"Pemerintah diminta memperkuat pengelolaan perikanan di hilir ketimbang melonggarkan moratorium bongkar muat di tengah laut (transshipment)."

KBR, Jakarta - Pemerintah diminta memperkuat pengelolaan perikanan di hilir ketimbang melonggarkan moratorium bongkar muat di tengah laut (transshipment). Koordinator Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Abdul Halim mengatakan, penguatan tersebut berupa pemberian fasilitas, insentif dan akses yang lebih baik kepada pengusaha ikan nasional, sehingga akan mendorong ekspor produk olahan perikanan. Solusi ini telah dilakukan oleh negara lain seperti Norwegia dan Thailand.

"Bukan dilonggarkan, melainkan diperkuat bagaimana pengelolaan di hilirnya. Jadi setelah ditangkap perlu ada fasilitas pengolahan ikan, kemudian ada insentif ketika kapal-kapal ini mau mendaratkan hasil tangkapan ikannya di pelabuhan-pelabuhan pangkalan," kata Abdul Halim di KBR Pagi, (5/6/2015).

"Kemudian disiapkan akses pemasarannya, sehingga pelaku usaha nasional tidak lagi berorientasi mengekspor ikan secara gelondongan, tapi justru mengekspor produk-produk olahan yang bernilai tinggi," tambahnya.

Koordinator Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan Abdul Halim menambahkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan seharusnya mampu melakukan penguatan di sektor hilir. Sebab, sebagian besar anggaran KKP dialokasikan untuk pengolahan hasil tangkapan ikan.

"KKP sudah lebih dari 10 tahun, mestinya sudah bisa dilakukan. Apalagi ada dukungan anggaran yang cukup besar setiap tahunnya. 10,6 triliun anggaran yang dimiliki KKP sebagian besarnya dialokasikan untuk mendukung aktivitas pengolahan dan pemasaran hasil tangkapan ikan," lanjut Abdul Halim.

Editor: Quinawaty Pasaribu 

• Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan
• KIARA
• Abdul Halim
• Transshipment
• Kementerian Kelautan dan Perikanan