KBR, Jakarta – Presiden Joko Widodo meminta organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) untuk mengambil peran dalam mengatasi sejumlah permasalahan di Indonesia. Hal ini disampaikan Jokowi dalam pidato saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Masjid Istiqlal. Jokowi menyebut sejumlah masalah terbesar yang dihadapi adalah adanya mafia pencurian ikan, mafia minyak, mafia narkoba, bahkan mafia pangan.
“Tantangan kita sekarang ini sangat banyak sekali. Kalau saya sebut satu hari gak habis. Dan sekali lagi, untuk menjawab tantangan itu, saya berharap NU mengambil bagian bersama untuk membangun masa depan bangsa kita,” kata Jokowi saat meresmikan acara Istighotsah Menyambut Ramadhan 1436 H dan pembukaan Munas Alim Ulama NU di Masjid Istiqlal, Minggu (14/6/2015).
Jokowi menambahkan, NU memiliki kekuatan yang besar sebagai ormas muslim di Indonesia. Di berbagai forum internasional dirinya kerap menyampaikan bahwa kekuatan Indonesia salah satunya memiliki penduduk muslim terbesar di dunia. Apalagi menurut bekas Gubernur DKI Jakarta ini, Islam yang ada di Indonesia adalah Islam nusantara yang penuh sopan santun, tata krama dan toleransi.
“Hampir semua negara yang datang ke Indonesia selalu bertanya bagaimana masyarakat Indonesia yang jumlahnya 250 juta bertebaran di 17.000 pulau bisa rukun, bisa saling toleransi dan kata mereka selalu tersenyum,” tandas Jokowi.
Editor: Rony Sitanggang
Donny diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Saeful.
"Bagaimana langkah konkret Chevron menyelesaikan itu, mengingat waktu selesai kontrak kerja sama sudah semakin dekat.”
"Kita sudah menerbitkan surat perintah penangkapan. Surat permintaan bantuan kepada Polri dalam rangka mencari dan menangkap tersangka tersebut sudah dilayangkan."
"Jadi bagi perusahaan tambang tertentu yang memiliki program hilirisasi, tidak ada batasnya. Apa dampak ini semua? Pengusiran akan terjadi terhadap orang-orang di kampung."
"Saya kira itu jelas menyengsarakan rakyat ya. Dan itu jelas mengkhianati cita-cita untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan segala macam gombalnya pada waktu pemilu," ujar Fadli Zon.
"Kami masih perlu waktu mendiskusikan termasuk dengan keluarga," kata Rommy kepada hakim. 
"Kalau itu dipaksakan, kami akan melaksanakan mogok nasional. Kami akan mengosongkan pabrik-pabrik, sampai omnibus law cluster ketenagakerjaan di-drop."
"Dengan rumus penetapan upah per jam, ini intinya akal-akalan mereka (pengusaha) saja agar memberikan upah lebih kecil, itu saja intinya."
"Filosofi fleksibilitas kerja (artinya) perlindungan terhadap pekerja itu dicabut sedikit demi sedikit. Dampaknya, perusahaan akan menerima pekerja melalui sistem kontrak dan outsourcing saja."
"Barang-barang dari produsen pasti dibawa ke pelabuhan, apakah untuk dijual ke tempat lain atau ekspor. Jadi sebelumnya dimasukan ke iradiator gamma supaya lebih tahan lama."
"Pasal-pasal yang melindungi pekerja atau tenaga kerja justru malah direvisi. Sehingga akan semakin tidak ada kepastian hukum bagi para pekerja."
"Sehingga publik dapat dengan jelas menilai apakah substansi serta materi muatan yang diatur dalam RUU itu cukup layak untuk ditempatkan dalam level undang-undang."
"Isu besar di Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini ada di klaster pertama, yaitu Penyederhanaan Perizinan Berusaha," kata Sesmenko Perekonomian.
"Kalau memang mau diteruskan atau dihentikan, ya Jaksa Agung untuk memproses lanjutan dari berkas penyelidikan Komnas HAM yang pro-justisia ini."
"Karena kita ingin membangun sebuah kepercayaan, sehingga dari kepercayaan yang dibangun akan memudahkan kita nanti melakukan kerja-kerja bersama,” ujar Jokowi. 
Jokowi tidak mau karena ada masalah konektivitas antar-wilayah membuat para peserta terlambat hadir untuk bertanding. 
"Semua ekspektasi masyarakat terhadap saya tidak akan tercapai dalam lima tahun. Tidak mungkin, mohon maaf," kata Mendikbud Nadiem.
"Menghilangkan tambang-tambang tanpa izin, dan merehabilitasi, mereklamasi bekas-bekas tambang itu yang banyak di sekitar ibu kota, memang kewajiban kita itu,” kata Jokowi.
"Kami tidak sedang mengancam kebebasan pers dengan sikap dan perlakuan media terhadap peristiwa yang kami alami, walaupun kami merasa dirugikan, sangat dirugikan, sangat dipojokkan." 
"Pemohon juga menyebutkan pengangkatan 12 Wakil Menteri merupakan tindakan subjektif Presiden yang tidak memiliki alasan urgensi yang jelas," papar humas MK.