DPR Minta Pilkada Serentak Ditunda, Itu Mengada-ada

"Seharusnya, kata Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraeni, pemerintah pusat mencarikan solusi anggaran pengamanan, bukan menunda pilkada."

KBR, Jakarta - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyebut wacana penundaan pilkada karena belum optimalnya anggaran pengamanan mengada-ada. Bahkan, wacana itu dinilai sarat muatan politik parpol.

Di antaranya konflik internal partai Golkar dan PPP. Seharusnya, kata Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraeni, pemerintah pusat mencarikan solusi anggaran pengamanan, bukan menunda pilkada.

"Kalau dilihat dari urutannya ya sulit mengatakan ini tidak ada hubungannya dengan konflik Golkar dan PPP. Ketika melakukan revisi sehingga pencalonan diubah KPU tidak mau, sehingga harus diubah UU untuk mengakomodir partai-partai sekonflik.Setelah revisi gagal ada upaya penundaan karena anggaran, kemudian anggaran cair," jelas Titi kepada KBR.

Sebelumnya, sejumlah kalangan di DPR mendesak adanya penundaan pilkada serentak tahun ini. Desakan antara lain dilontarkan politisi Partai Golkar, yang menjadi Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin. Azis beralasan anggaran pengamanan pelaksanaan Pilkada serentak sebesar Rp 1,07 triliun belum semua cair.

Sejumlah pihak menilai keinginan Golkar menunda pilkada serentak karena konflik internal partai beringin yang belum kunjung selesai.

Editor : Sasmito Madrim

• pilkada serentak
• perludem
• DPR
• partai golkar