Dirut Pelindo II : SK Jonan Disusupi Kepentingan

"Biaya operasional pengusaha membengkak"

KBR, Jakarta - Dirut PT Pelindo II, Richard Joost Lino, menuding kebijakan Kementerian Perhubungan terkait waktu bongkar muat, disusupi kepentingan.

Ini menyusul surat keputusan Kementerian Perhubungan yang memberi waktu maksimal tiga hari penimbunan barang di pelabuhan setelah melewati bea cukai. Artinya, pengusaha harus memindahkan barang ke tempat penimbunan sementara (TPS) bila telah melebihi batas waktu tersebut.

Kata dia, hal ini justru bertentangan dengan SK Kementerian Perhubungan sebelumnya yang membolehkan penimbunan barang hingga 65 persen kapasitas.

"SK itu aja yang dipegang. Jangan ditambah lagi kalau lebih tiga hari harus keluar ke TPS. Ini kalau kita lihat, ini siapa yang pesan SK ini," kata RJ Lino saat RDP dengan Komisi VI, di DPR, (29/6/2015).

Richard menambahkan, kebijakan ini akan makin memberatkan pengusaha, karena biaya operasional membengkak. Selain itu, kata dia, kebijakan ini mencerminkan banyak kementerian salah dalam memahami persoalan waktu bongkar muat. Menurutnya, masalah sebenarnya terletak pada ketiadaan sistem dan standar yang jelas dalam pemrosesan bongkar muat.

"Itu orang-orang salah approach, bukan rata-ratanya dwelling time itu, tapi standar deviasinya. Standar deviasi itu ada kaitan dengan precustom (8 kementerian terkait -red) dan custom clearance (bea cukai-red) di mana pengusaha nggak punya kontrol untuk itu," lanjut RJ Lino.

Editor: Rio Tuasikal

• Pelabuhan
• bongkar muat
• Dwelling Time
• kemenhub