KBR, Jakarta- Menteri Pemuda dan Olah Raga, Imam Nahrawi mengaku pasrah
apabila dirinya menjadi salah satu menteri yang akan diganti Presiden Joko Widodo. Meski demikian dia optimistis soal kinerjanya yang
dianggapnya baik. Kata dia, sebagai pembantu presiden, dirinya dan
menteri yang lain pasti bekerja secara maksimal dan memasrahkan soal
penilaian yang diberikan oleh atasannya.
“Yang penting kita
bekerja, bekerja, bekerja dan saya lihat performa kabinet dari PKB oke
semua. (Tidak ada kekhawatiran pak?) Seperti halnya Anda bekerja, pasti Anda akan memberikan yang terbaik kepada perusahaan. Masalah bagaimana atasan Anda menilai, pasti Anda pasrah. Ini bulan Ramadhan jadi kita harus
berbaik sangka. Tidak baik berburuk sangka,” ujarnya kepada wartawan di
Kantor Komisi III, DPR RI.
Sebelumnya Menteri Pemuda dan Olah
Raga, Imam Nahrawi dianggap buruk kinerjanya atas gonjang-ganjingnya
PSSI dan sejumlah cabang olahraga nasional. Imam juga dinilai membiarkan
konflik terus berjalan disejumlah cabang olahraga nasional.
Seperti misalnya cabang olahraga sepak bola saat Menteri Imam membekukan PSSI yang berujung pada sanksi FIFA.
Editor: Dimas Rizky
"Semua akan kita periksa secara transparan dan hasilnya akan kita sampaikan."
"Isu yang berkembang selama ini kan adalah permintaan dari pihak pengusaha, asosiasi pengusaha, tentang pengurangan pesangon, dan mogok (kerja) agar ada hukuman pidananya."
"Dana Otsus telah habis dalam proses perjalanan dari pemerintah pusat hingga daerah, sehingga hanya meninggalkan sedikit uang untuk rakyat."
"Bahkan kebebasan berekspresi dan berpendapat mahasiswa Papua pun dibatasi,"
"Pasti ada sesuatu yang main di balik ini semua, tidak semata-mata bagian daripada apa yang dilakukan oleh mahasiswa."
"Cara Presiden hanya dengan menyatakan 'mari kita saling memaafkan', itu pernyataan yang tidak cukup menjawab persoalan-persoalan di Papua."
"Bahkan terhadap putusan CLS (citizen lawsuit) soal kabut asap di Kalteng misalnya, pemerintah masih melakukan perlawanan. Bagaimana nanti ketika terjadi kecelakaan nuklir?"
"Rakyat Papua menuntut pemisahan dari Indonesia sejak tahun 1960-an, termotivasi oleh serangkaian permasalahan sejarah, ekonomi dan politik."
Hoaks 7 kontainer surat suara tercoblos menjadi yang paling fenomenal pada Pemilu 2019
"Sekarang ini saya fasilitasi khusus orang-orang adat. Yang pemuda, dan mama-mama, berdialog. Nanti kelanjutan baru pemerintah."
"Ormas siapa pun yang menganggu, provokatornya harus ditangkap."
Pemerintah harus ganti rugi, tapi MA tidak memberi tenggat waktu untuk pembayarannya.
"Kami saat itu memang sudah ajak, untuk bagaimana kita bisa bicara baik-baik, malah kita, 15 orang di dalamnya itu langsung diancam."
Setiap orang yang menjadi korban diskriminasi ras dan etnis berhak mengajukan gugatan ganti rugi, seperti diatur dalam UU No. 40 Tahun 2008.
Polisi mengklaim tak melakukan tindakan rasialis
"Sekalipun langit bumi Surabaya akan retak karena rasisme, namun hukum wajib ditegakkan di bumi hiu dan buaya itu."
Polisi juga membawa istri terduga pelaku berinisial F dan ketiga anaknya ke Mapolda Jawa Timur.
Lima tahun mendatang, fokus Jokowi adalah soal sumber daya manusia atau human capital. 
Serangan Indonesia ke wilayah Timor Timur pada Desember 1975 dikenal sebagai 'Operasi Seroja'. 
Demi menjaga kualitas SDM di masa mendatang. 