Dana Aspirasi Rawan Korupsi

"DPR tidak mungkin bisa mengawasi pejabat daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota yang akan memakai dana tersebut."

KBR, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai dana aspirasi DPR rawan korupsi seperti halnya dana bantuan sosial (bansos) dan dana hibah yang dimiliki pemerintah daerah. Bekas anggota DPR ini menilai DPR tidak mungkin bisa mengawasi pejabat daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota yang akan memakai dana tersebut.

“Saya memahami kalau ada anggota DPR  dari beberapa fraksi yang sangat setuju dan menolak. Karena dana aspirasi ini menurut saya, area rawan terjadinya korupsi. Wajar jika KPK sekarang mulai masuk sejak awal. Modelnya sama dengan model dana bansos, dana hibah, modelnya program PPID, dana pembangunan pedesaan dari Kementerian PU dan sebagainya,” kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (24/6/2015).

Tjahjo menambahkan, jika ada pemotongan atau penyalahgunaan anggaran oleh pihak pemda, maka anggota DPR sendiri yang akan kena imbasnya. Karena tanggung jawab dana aspirasi ada pada tiap anggota DPR.

Sebelumnya DPR menyatakan tidak akan memungut satu sen pun dari dana aspirasi. Dana sebesar Rp 20 miliar per angggota DPR tersebut dikatakan akan langsung diberikan pada daerah.

Dalam sidang paripurna tadi malam DPR resmi mensahkan dana aspirasi masuk dalam usulan RAPBN 2016. Tiga fraksi yang menolak usulan itu adalah PDIP, Hanura, dan Nasdem.

Editor: Malika

• dana aspirasi
• dana aspirasi DPR
• rawan penyelewengan
• rawan korupsi