Dana Aspirasi, DPR Tunggu Sikap Resmi Pemerintah

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunggu sikap resmi pemerintah terkait dana aspirasi, pada rapat Badan Anggaran DPR nanti.

BERITA | NASIONAL

Kamis, 25 Jun 2015 13:23 WIB

Author

Ade Irmansyah

Dana Aspirasi, DPR Tunggu Sikap Resmi Pemerintah

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan/ANTARAFOTO

KBR, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunggu sikap resmi pemerintah terkait dana aspirasi, pada rapat Badan Anggaran DPR nanti. Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Tim Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP), Taufik Kurniawan mengatakan, pertemuan itu merupakan forum resmi antara eksekutif dan legislatif dalam membahas APBN 2016.

Kata dia, kalau ternyata pemerintah tidak menyetujui, maka program ini otomatis batal masuk APBN 2016.

“Secara internal DPR sudah selesai, posisinya di Paripurna 7 fraksi menerima dan 3 menolak, sedangkan realisasi di APBN 2016 tentunya DPR tidak bisa sendiri gitu loh. Kita mendengarkan dan menyimak apa-apa yang disampaikan oleh pemerintah,” ujarnya kepada Wartawan di Kantor Pimpinan DPR.

Sebelumnya, Pemerintah menolak usulan DPR untuk memasukkan dana aspirasi ke Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN 2016. Alasannya, menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Andrinof Chaniago, program dana aspirasi dianggap bertentangan dengan Nawa Cita atau sembilan program prioritas visi dan misi pemerintah Presiden Joko Widodo.

Selain itu kata dia, program ini tidak sesuai dengan kewenangan DPR. Sebab, anggota dewan hanya berwenang melakukan pengawasan, sementara penentuan anggaran menjadi kewenangan eksekutif.


Editor : Sasmito Madrim

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 15

Kabar Baru Jam 14

Omnibus Law untuk Siapa?

Kabar Baru Jam 13

Mengimajinasikan Ibu Kota Baru yang Cerdas dan Berkelanjutan (Bagian 2)