7 Kasus Pelanggaran HAM Harus Dituntaskan di Pengadilan

Menurut Komisioner Komnas HAM Manager Nasution, sejumlah kasus perlu diadili, misalnya untuk kasus Talangsari.

BERITA | NASIONAL

Selasa, 02 Jun 2015 12:01 WIB

Author

Aisyah Khairunnisa

7 Kasus Pelanggaran HAM Harus Dituntaskan di Pengadilan

Ilustrasi Desakan Penuntasan Pelanggran HAM

KBR, Jakarta - Komnas HAM mengingatkan pemerintah untuk tidak menyelesaikan tujuh kasus pelanggaran HAM masa lalu hanya dengan jalan rekonsiliasi. Sebab menurut Komisioner Komnas HAM, Manager Nasution, sejumlah kasus perlu diadili misalnya untuk kasus Talangsari. Ini karena para pelaku dan orang di balik peristiwa itu masih hidup, sehingga harus diseret ke pengadilan. Sementara penyelesaian melalui rekonsiliasi biasanya memutihkan kasus-kasus tersebut hanya dengan memberikan ganti rugi pada korban.

"Yang harus kita waspadai memang tidak boleh digeneralisasi. Bahwa semua kasus harus dengan rekonsiliasi. Dari tujuh kasus itu kalau didekati satu per satu itu diagnosisnya berbeda, karena momentum sejarah dan aktornya berbeda," kata Manager kepada KBR, Selasa (2/6/2015).

Sedangkan untuk kasus 1965, Manager menilai bisa diselesaikan melalui rekonsiliasi. Karena pro-kontra dan daya penolakan dari masyarakat berpotensi cukup tinggi. Selain itu banyak pula saksi dan pelaku yang sudah meninggal.

Komnas HAM juga mendukung pemerintah yang menyatakan akan menyelesaikan tujuh kasus pelanggaran HAM masa lalu sebelum 17 Agustus 2015. Tujuh kasus itu antara lain peristiwa 1965, Talangsari, penghilangan paksa beberapa aktivis pada 1997-1998 dan tragedi Trisakti.

"Yang penting sebetulnya dari tujuh kasus ini ada progres yang sudah dilakukan oleh bangsa ini. Dalam pandangan saya syukur banget kalau selesai semua sebelum 17 Agutus 2015. Kalau ada komitmen begitu, dan itu serius kita dukung lah walaupun tentu ada pro kontra. Tapi tugas negara lah untuk menjelaskan," jelas Manager.


Editor: Damar Fery Ardiyan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Pemerintah Sebut Sertifikasi Layak Nikah Tak Wajib

Super You by Sequis Online, Asuransi Online untuk Milenial