BERITA

Sepuluh Kriteria Capres-Cawapres Berperspektif Gender dan Pluralis

"Gerakan Perempuan Mewujudkan Indonesia Beragam mengeluarkan 10 kriteria capres-cawapres berperspektif gender dan pluralis. Anggota Gerakan Perempuan Anis Hidayah mengatakan, Indonesia memerlukan calon pemimpin yang berkomitmen terhadap persoalan perempua"

Sepuluh Kriteria Capres-Cawapres Berperspektif Gender dan Pluralis
capres, gender, pluralis

KBR, Jakarta - Gerakan Perempuan Mewujudkan Indonesia Beragam mengeluarkan  10 kriteria capres-cawapres berperspektif gender dan pluralis. Anggota Gerakan Perempuan Anis Hidayah mengatakan, Indonesia memerlukan calon pemimpin yang berkomitmen terhadap persoalan perempuan. 

Kata Anis. kendati jumlah perempuan lebih dari separuh penduduk negara ini, nasibnya tidak juga membaik. Angka kemiskinan di kalangan perempuan makin tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya perempuan yang harus bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

"Pada Pilpres ini kita merumuskan 10 kriteria calon pemimpin Indonesia yang diharapkan bisa memperjuangkan hak-hak dasar perempuan. Sejak merdeka saya melihat belum sepenuhnya hak-haka perempuan dipenuhi pemerintah,” kata Anis Hidayah di Media Center KPU, Jumat (6/6). 

Misalnya soal pemiskinan perempuan. Bagaimana kemiskinan perempuan juga memicu perempuan yang terpaksa bermigrasi ke luar negeri, menjadi TKI, di sana juga menjadi korban.” 

Anis Hidayah menambahkan pihaknya menegaskan tidak mendukung salah satu pasangan capres-cawapres tertentu. Gerakan Perempuan sendiri terdiri dari koalisi 140 organisasi yang tersebar di 50 kabupaten kota di Indonesia. 

Sepuluh kriteria yang dirilis Gerakan Perempuan tersebut yaitu, capres dan cawapres memiliki komitmen untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara, menegakkan supremasi hukum serta menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik. 

Selain itu, capres-cawapres juga harus berkomitmen dalam kesetaraan gender, menghormati keberagaman, memiliki rekam jejak bersih dari pelanggaran HAM maupun pengrusakan lingkungan. 

Pemimpin juga harus menggunakan pendekatan dialogis dalam penyelesaian konflik, serta berkomitmen memenuhi kesejahteraan wilayah terpencil, terluar dan perbatasan. 

Editor: Antonius Eko 

  • capres
  • gender
  • pluralis
  • Toleransi
  • petatoleransi_06DKI Jakarta_biru

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!