KBR, Jakarta – Lembaga pemantau televisi, Remotivi mengeluarkan penelitian terbarunya tentang bagaimana televisi nasional membingkai berita Pemilu di Indonesia. Remotivi menyimpulkan bahwa sejumlah TV nasional di Indonesia dinilai partisan.
Media tidak hanya melakukan eksploitasi dan stereotype namun juga menjadi kepanjangan tangan pemiliknya yang masuk ke dalam partai politik.
Penelitian yang dilakukan pada 11 stasiun TV nasional pada 1-7 Mei 2014 membuktikan bahwa koalisi-koalisi partai yang dibentuk para pemilik TV ini membentuk TV menjadi media partisan.
Di Metro tv misalnya, ketika Partai Nasdem belum berkoalisi dengan PDI Perjuangan, maka Jokowi selalu diberitakan negatif.
Namun ketika Partai Nasdem sudah berkoalisi dengan PDI Perjuangan maka Jokowi diberitakan dengan porsi 74,4%, dengan nada yang positif sebesar 31,3%. Bandingkan dengan rivalnya yakni Prabowo, yang hanya mendapat 12% pemberitaan dengan 16,7% berita bernada negatif di Metro tv.
Sedangkan di TV one, Aburizal bakrie sebagai pemilik TV one yang berkoalisi dengan partai Gerindra, sosok Prabowo diberitakan 2 kali lipat jumlahnya dibandingkan Jokowi di Metro tv, begitu juga Aburizal Bakrie. Sedangkan Jokowi selalu diberitakan negatif di Tv one.
Strategi pembingkaian tersebut juga dilakukan oleh MNC group. Ketika banyak stasiun televisi memberitakan konflik di tubuh Partai Hanura, maka MNC Group tidak menayangkannya.
“Dari hasil penelitian ini, Remotivi menyimpulkan bahwa stasiun televisi di Indonesia menjadi perpanjangan tangan agenda elit. Berita yang ditampilkan hanya untuk kepentingan pemiliknya, padahal frekuensi TV adalah milik publik,” kata Roy Thaniago.
Temuan-temuan di atas juga memperlihatkan bahwa dalam hiruk-pikuk penyiaran politik, publik hanya diposisikan hanya sebagai penonton.
Televisi partisan ini jelas membahayakan demokrasi dan publik yang butuh informasi jernih sebagai alat pengambil keputusan masyarakat.
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Menurut politikus senior PDIP Panda Nababan, menjadi politikus juga bukan proses yang bisa dipaksakan.
Diakui juga, distribusi pasokan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Waspada Eating Disorder
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"
"Ujaran kepada siapa kebencian itu dilakukan? Kan dia hanya meminta agar warga tidak menerima bantuan," 
"Siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win,"
"Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar enggak perlu diributkan."
Buku-buku favorit Melani Budianta
Pelarangan itu kurang tepat.
Kehadiran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nantinya juga akan mengatur penguatan budaya kerja, citra institusi, dan penataan tenaga non-ASN atau honorer.
"Jika ada petugas lewat ataupun berdiri di luar sana, mereka bersembunyi di bawah meja belajarnya. Luar biasa ketakutan mereka, ini tidak boleh kita biarkan."
"Kalau di bursa karbon negara jiran kita memerlukan waktu tiga sampai empat bulan,"
"Catatan saya kurang lebih ada satu Gigaton CO2 potensi karbon yang bisa ditangkap"
"Sekarang sudah hampir 300 KK dari sekitar 900 itu melakukan sukarela sendiri untuk melakukan pergeseran."
"Relokasi ke Galang kita tiadakan, artinya kita menyetujui aspirasi dari masyarakat."
"Politik bila dilakukan secara benar oleh orang yang tepat, maka politik akan menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan,"
Bahlil mengeklaim, pertemuan itu telah menghasilkan solusi dengan menggeser rumah warga ke area yang masih berada di Pulau Rempang, bukan relokasi atau penggusuran.
Menurut Jokowi berita yang benar bukanlah pemberitaan yang mengedepankan sensasi.
Hanya sosok Ganjar Pranowo yang disiapkan sebagai Bacapres oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan Jokowi guna melanjutkan kepemimpinan Indonesia,
