Pemerintah Alihkan Uang Bantuan Pekerja Seks Dolly

KBR, Jakarta- Pemerintah akan mengalihkan uang bantuan Kementerian Sosial yang tidak diambil oleh para pekerja seks di Dolly Surabaya, Jawa Timur ke para pekerja seks di daerah lain.

NASIONAL

Jumat, 20 Jun 2014 13:18 WIB

Author

Khusnul Khotimah

Pemerintah Alihkan Uang Bantuan Pekerja Seks Dolly

pekerja, seks, dolly

KBR, Jakarta- Pemerintah akan mengalihkan uang bantuan Kementerian Sosial yang tidak diambil oleh para pekerja seks di Dolly Surabaya, Jawa Timur ke para pekerja seks di daerah lain.

Sebelumnya pemerintah menyiapkan uang sebesar Rp. 5 juta hingga Rp. 7 juta kepada masing-masing pekerja seks sebagai bentuk bantuan jatah hidup paska penutupan lokalisasi Dolly.

Menteri Sosial, Salim Segaf Aljufri mengatakan bahwa paska penutupan Dolly, banyak daerah yang meminta bantuan untuk menutup lokalisasi misalnya di Kalimantan dan Sumatera.

“ Kita memberi uang jatah hidup, tetapi kalau mereka tidak mau ya sudah. Setelah penutupan ini sekarang malah banyak daerah-daerah yang meminta agar lokalisasi untuk ditutup. Kita akan respon untuk daerah lain karena permintaan banyak “jelas Menteri Sosial Salim Segaf AlJufri di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan.

Sebelumnya, sebagian pekerja seks di Dolly menolak mengambil bantuan dari Kementerian Sosial sebagai bentuk protes penutupan Lokalisasi Dolly. Dana dari Kementerian Sosial ini berjumlah Rp. 7,3 miliar. Para pekerja seks diberikan waktu 5 hari untuk mengambil bantuan tersebut.

Penutupan Dolly dilakukan oleh Pemkot Surabaya. Penutupan ini menimbulkan protes dari para pekerja seks dan warga di sekitar Dolly karena dianggap mematikan perekonomian warga Dolly.


Editor: Luviana

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Tak Berpihak Pada Nelayan, Pemerintah Didesak Revisi Perda Zonasi Wilayah Pesisir

Seleksi Capim KPK

Memulai Usaha dengan Modal Minim