KBR, Jakarta- Pemerintah bakal menyita peti kemas yang sengaja ditimbun di Pelabuhan Tanjung Priok. Menteri Perdagangan, Muhammad Luthfi mengatakan penyitaan tersebut merupakan salah satu peraturan penertiban peti kemas yang akan dikeluarkan dalam waktu dekat. (Baca:Pelabuhan Tanjung Priok Tidak Layak untuk Lebaran)
Luthfi berharap dengan adanya peraturan tersebut, peti kemas yang ditimbun di pelabuhan dapat segera ditertibkan. Peraturan sendiri akan terbit dalam waktu 2 - 3 pekan mendatang.
"Ada yang sudah dua tahun tidak ditebus-tebus. Artinya denda ongkosnya itu dengan harga barangnya sudah tidak berimbang. Nah sekarang mesti ada yang memutuskan bagaimana status barang-barang seperti itu. Ini yang diminta kejelasannya tadi supaya dikasi aturan yang jelas. Misalnya itu dianggap sebagai barang negara, maka negara bisa mengambilnya," ujar Lufhti di Jakarta, Kamis (26/6).
Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung menduga importir sengaja menimbun peti kemasnya di Pelabuhan Tanjung Priok. Akibatnya waktu bongkar muat barang di pelabuhan (dwelling time) melambat menjadi enam hari.
Sebelumnya, tahun lalu Dirjen Bea Cukai menyatakan lebih dari 100 ribu peti kemas tertimbun di area pelabuhan. Akibatnya, dweiling time jelang lebaran 2013 lalu juga melambat menjadi dua pekan.
Editor: Nanda Hidayat
Pemerintah Siapkan Peraturan Penertiban Peti Kemas Tanjung Priok
KBR, Jakarta- Pemerintah bakal menyita peti kemas yang sengaja ditimbun di Pelabuhan Tanjung Priok. Menteri Perdagangan, Muhammad Luthfi mengatakan penyitaan tersebut merupakan salah satu peraturan penertiban peti kemas yang akan dikeluarkan dalam waktu d

Kamis, 26 Jun 2014 23:25 WIB


tanjung priok, peti kemas, peraturan
Kirim pesan ke kami
WhatsappBERITA LAINNYA - NASIONAL
Pemerintah Optimistis Stunting Turun 14 Persen di 2024
“Strateginya tetap sama ya, yakni sebelum lahir dan setelah lahir."
Pemerintah Integrasikan Transportasi Publik Jabodebek
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Panda Nababan: Berpolitik Tidak Mengenal Istilah Karbitan
Menurut politikus senior PDIP Panda Nababan, menjadi politikus juga bukan proses yang bisa dipaksakan.
Harga Beras Masih Tinggi, Pemerintah Tambah Stok Beras untuk OP
Diakui juga, distribusi pasokan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Social Commerce Dilarang, Pedagang Untung atau Rugi?
Saat ini lebih dari 60 persen pelaku UMKM menggunakan media sosial untuk berjualan.
Seluk Beluk Gangguan Makan
Waspada Eating Disorder
Jadi Ketum PSI, Kaesang Akan Sowan Presiden
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"
Tolak Relokasi Pulau Rempang, Warga Dituduh Langgar UU ITE
"Ujaran kepada siapa kebencian itu dilakukan? Kan dia hanya meminta agar warga tidak menerima bantuan,"
Kaesang: PSI Terbuka untuk Semua Parpol
"Siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win,"
Presiden Jokowi: Mau Pilih Prabowo, Anies, Ganjar, Silakan
"Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar enggak perlu diributkan."
Melani Budianta, Menikmati Sastra Lintas Zaman
Buku-buku favorit Melani Budianta
Pro dan Kontra Larangan Social Commerce
Pelarangan itu kurang tepat.
Lama Menggantung, MenPAN-RB Desak Pengesahan RUU ASN
Kehadiran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nantinya juga akan mengatur penguatan budaya kerja, citra institusi, dan penataan tenaga non-ASN atau honorer.
Siswa di Rempang Trauma, Mendikbud Diminta Segera Kirim Tim
"Jika ada petugas lewat ataupun berdiri di luar sana, mereka bersembunyi di bawah meja belajarnya. Luar biasa ketakutan mereka, ini tidak boleh kita biarkan."
Bursa Karbon, OJK: Lebih Cepat Dibanding Negara Lain
"Kalau di bursa karbon negara jiran kita memerlukan waktu tiga sampai empat bulan,"
Buka Pasar Karbon RI, Jokowi Ungkap Potensi 3 Kuadriliun
"Catatan saya kurang lebih ada satu Gigaton CO2 potensi karbon yang bisa ditangkap"
Konflik Rempang Eco, Bahlil: 300 KK Sukarela Pindah
"Sekarang sudah hampir 300 KK dari sekitar 900 itu melakukan sukarela sendiri untuk melakukan pergeseran."
Konflik Rempang Eco, Bahlil: Tidak Direlokasi, Hanya Digeser
"Relokasi ke Galang kita tiadakan, artinya kita menyetujui aspirasi dari masyarakat."
Dua Hari Gabung ke PSI, Kaesang Jadi Ketua Umum
"Politik bila dilakukan secara benar oleh orang yang tepat, maka politik akan menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan,"
Jokowi Perintahkan Penyelesaian Masalah Lahan di Rempang Mengedepankan Hak Masyarakat
Bahlil mengeklaim, pertemuan itu telah menghasilkan solusi dengan menggeser rumah warga ke area yang masih berada di Pulau Rempang, bukan relokasi atau penggusuran.
Recent KBR Prime Podcast
Bedah Prospek Emiten Energi dan EBT
Google Podcasts Ditutup Tahun Depan
Kabar Baru Jam 7
30 Provinsi Kekurangan Dokter Spesialis
Kabar Baru Jam 8