Menpera: Pemerintah Mendatang Harus Bangun Ribuan Rusunawa

KBR-Semarang - Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz berharap pemerintahan baru yang akan datang bisa menaikkan anggaran untuk pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa).

NASIONAL

Selasa, 17 Jun 2014 08:09 WIB

Author

Nurul Iman

Menpera: Pemerintah Mendatang Harus Bangun Ribuan Rusunawa

menpera, rusunawa, lahan

KBR-Semarang - Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz berharap pemerintahan baru yang akan datang bisa menaikkan anggaran untuk pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa). Hal ini dikatakan Djan Faridz ketika membuka rapat koordinasi persiapan pelaksanaan pembangunan rusunawa II dan III 2014 di Semarang.

Ia juga berharap ada penambahan dana untuk pembangunan Rusunawa yang sebelumnya hanya sekitar Rp. 1,5 Triliun per-tahun menjadi Rp. 15 triliun per-tahun.

"Saat ini anggaran dalam satu tahun untuk pembangunan Rusunawa yaitu Rp. 1,4 triliun - Rp1,5 triliun, harapan saya terhadap pemerintahan yang baru mendatang anggaran bisa dinaikkan menjadi Rp.15 trilyun per- tahun," ungkapnya.

Jika jumlah anggaran tersebut terealisasi maka dalam satu tahun bisa terbangun 2.700 Rusunawa di seluruh Indonesia.

Djan Faridz mengatakan bahwa kebutuhan pembangunan Rusunawa merupakan harga mati karena saat ini lahan untuk pembangunan rumah yang semakin terbatas.

Masih banyak pengembang yang merasa keberatan dengan pembangunan Rusunawa, meski demikian langkah tersebut mau tidak mau harus dilakukan mengingat jumlah penduduk yang terus bertambah.


Editor: Luviana

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Dampak Tambang terhadap Lingkungan di Sulawesi Tenggara dan Tengah

NFT, New Kid on the Block (chain)

Kabar Baru Jam 8

Seruan Penolakan Bibit-Bibit Kekuasaan Mutlak