KBR, Jakarta - LSM anti korupsi, Indonesian Corruption Watch (ICW) khawatir Anggaran Pendapatan Belanda Daerah (APBD) akan terancam jelang kampanye pemilihan presiden. Pasalnya, banyak kepala daerah yang belum mengajukan cuti saat kampanye Pilpres ini. Sumber dana ini rawan digunakan oleh kepala daerah untuk kampanye Capres.
Untuk itu koordinator ICW Ade Irawan meminta Presiden segera memerintahkan para kepala daerah yang terlibat kampanye untuk cuti panjang.
“Biasanya setiap Pemilu atau Pemilukada sumber dana negara APBD ini dalam ancaman. Dalam artian, sumber-sumber ini bisa dipakai untuk kepentingan politik, bukan kepentingan rakyat. Ini saya kira bisa dengan mudah terulang kembali dalam Pilpres. Daripada 2 kali bermasalah, lebih baik presiden minta menteri atau kepala daerah untuk cuti panjang," ujar Ade yang dihubungi KBR, Kamis (5/6).
Sebelumnya Presiden SBY telah memerintahkan sejumlah menteri yang mengikuti kampanye pilpres 2014 untuk mengajukan cuti, bahkan mengundurkan diri. Namun himbauan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar menteri yang tidak fokus pada tugas kementerian karena sibuk menjadi tim sukses untuk mundur tak direspon sepenuh hati oleh para menteri. Berbagai alasan sejumlah menteri yang diketahui sibuk menjadi tim sukses menolak untuk mundur.
Hingga kini juga belum ada kepala daerah yang mengajukan cuti untuk mengikuti kampanye Pilpres. Padahal menurut Kementerian Dalam Negeri, pengajuan cuti harus sudah diajukan 12 hari sebelum masa kampanye. Sebab, dibutuhkan waktu 12 hari untuk memproses izin tersebut. Kampanye Pilpres sendiri dilakukan sejak 4 Juni 2014 hingga 5 Juli 2014.
Editor: Luviana
"Kalau satu tahun yang lalu kita menemukan kasus 01 dan 02 Covid-19, tadi malam saya mendapatkan informasi bahwa dalam tepat satu tahun hari ini kita menemukan mutasi B117 UK Mutation di Indonesia." 
“Saya tadi melihat proses vaksinasi yang dilakukan untuk para pedagang di pasar Beringharjo berjalan lancar, dan juga untuk para pedagang kaki lima, para pelaku usaha,"
"Jangan karena negara itu punya keterbatasan, kemudian siswanya dan mahasiswanya tidak divaksinasi. Tidak adil buat siswa dan mahasiswanya begitu,” 
"Seluruh penerima vaksin gotong royong tidak akan dipungut biaya apapun atau dalam hal ini tidak perlu ada pembayaran dan diberikan secara gratis oleh perusahaan yang melakukan vaksinasi"
"Akan terus memperbaiki sistem antrean pemberian vaksin, sehingga lansia dapat lebih mudah mendapatkan informasi jadwal pemberian vaksin, dan juga menyesuaikan waktu kedatangannya di fasyankes." 
"Atlet ini penting, termasuk juga prioritas, terutama mereka yang akan mengikuti berbagai event baik domestik dan juga global."
"Dengan adanya vaksin ini ya lebih tenang sih pastinya, lebih nyaman, ntar mungkin kerja kan besok-besok lagi udah berani lah kerja di lapangan."
"Alhamdulillah pagi hari ini sudah dimulai untuk 5.500 awak media yang prosesnya tadi saya lihat semua berjalan dengan lancar, berjalan baik," 
"Gedung-gedung yang punya pemerintah itu digunakan untuk melakukan vaksinasi. Sudah seperti itu usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah." 
"Kalau kita lihat, antusiasme sangat tinggi itu kenapa, karena kita biaya untuk melakukan tes aja itu bayangkan berapa besar yang harus keluar,"
"Indonesia termasuk salah satu negara yang beruntung. Kita ini beruntung. Dari awal pandemi kita sudah bergerak mengamankan akses dan komitmen pasokan vaksin untuk negara kita Indonesia,” 
"Jangan disalah artikan, vaksin gotong royong adalah gratis juga. Tetapi kita memberi kesempatan kepada pihak swasta yang ingin mengadakan dan membagikan secara gratis kepada para pekerjanya"
"Terhadap mereka yang mengalami kriminalisasi, artinya ekspresinya sebenarnya ekspresinya secara sah dan dilindungi undang-undang, tapi kemudian dilakukan pemidanaan"
"Terapkan sanksi tegas bagi pembakar hutan dan lahan baik sanksi administrasi, perdata maupun pidana,"
"BNPB akan mengoordinasikan, terutama untuk memberikan bantuan, kepada masyarakat terdampak. Prioritasnya adalah logistik yang siap saji"
"Jadi kalau ditotal kurang lebih 13 persen warga yang bersedia untuk membayar mendapatkan vaksin,"
"Jadi memang berkaitan dengan sosialisasi. Ternyata dari yang kita lakukan ke pedagang pasar dari 10 pedagang yang kita tanya, yang mau divaksin hanya 3, yang 7 tidak mau,"
"Kelebihannya 90 persen pengelolanya dari kita, hanya memang antigen rekombinan masih bekerjasama dengan Amerika.
"Saya ingin bebas dari ketakutan yang selama ini menyelimuti saya."
"Sudah ada sekitar 3,5 juta lansia dan pelayan publik yang harus kita berikan vaksinasi, tetapi tentunya tahapannya kita sesuaikan dengan distribusi vaksin yang kami terima."
