KBR68H, Jakarta - Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) bakal mengajukan permohonan Uji Materi ke Mahkamah Konstitusi. Ini dilakukan jika DPR mengesahkan RUU Organisasi Massa (Ormas) dalam paripurna besok. KKB menilai RUU Ormas mengancam kebebasan berserikat dan berkumpul yang sudha dijamin UUD 1945. Koordinator KKB Fransisca Fitri mengatakan, RUU itu tumpang tindih dengan Undang Undang tentang Yayasan.
"Besok akan ada sekitar 1500 orang yang akan turun untuk menyatakan sikap ini. Ini karena RUU Ormas ini menggunakan paradigma yang salah terhadap sektor masyarakat. Jadi masyarakat dipandang sebagai ancaman, jadi pengaturannya itu harus dengan pendekatan keamanan, pendekatan politik dan mengekang. Padahal seharusnya di era demokrasi saat ini, pendekatan harus dengan pendekatan hukum. Bukan pada pasal pasal," ujar Fitri kepada KBR68H, Senin (24/6).
Koordinator KKB Fransisca Fitri meminta agar pemerintah merevisi Undang Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Yayasan. Delapan fraksi di DPR sepakat membahas RUU Ormas ke tingkat paripurna. Mereka berpandangan draft terakhir RUU Ormas justru akan melindungi keberadaan ormas dan meningkatkan pengawasan terhadap organisasi asing.
Editor: Suryawijayanti
RUU Ormas Disahkan, KKB Siap Gugat ke MK
Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) bakal mengajukan permohonan Uji Materi ke Mahkamah Konstitusi.
Senin, 24 Jun 2013 20:43 WIB
RUU Ormas, KKB, MK, uji materi
Berita Terkait
BERITA LAINNYA - NASIONAL
BLT Pekerja Kemenkeu Finalisasi Aturan Pembayaran
"Apakah nanti dibayar sekali atau berapa kali pembayaran, itu sedang kami finalisasi."Pilkada Serentak 2020 Bawaslu Rembang Pantau Medsos Terkait Netralitas ASN
“Upload, like, comment kandidat maupun calon nggak boleh. Jadi hal itu sesuai surat edaran dari kementerian terkait,“Ketika Cyberbullying Mengintai Anak Muda
Anak muda rentan jadi korban perisakan di dunia maya. Podcast Dear Dearest di Spotify melihat persoalan ini lewat surat cinta yang ditulis Joshua Suherman kepada Clairine Clay.Agar Merata Pemerintah Akan Permudah Syarat Pekerja Swasta Mendapat BLT
"Yang dikhawatirkan bukan apakah salah sasaran, tapi justru jangan sampai para pekerja yang berhak malah tidak mendapat insentif. Hanya karena secara administrasi, mereka sulit dijangkau."KPK Sebagian Besar Pendanaan Pilkada dari Sponsor Netralitas ASN Sulit Diterapkan
Dari hasil survei itu dapat disimpulkan bahwa umumnya pendanaan kampanye calon kepala daerah bersumber dari sponsor.Polisi Ancam Jemput Paksa Anita Jika Kembali Mangkir Pemeriksaan
Penyidik telah melayangkan surat pemanggilan kedua terhadap pengacara Djoko Tjandra tersebutPenerbangan dan Pariwisata Terpuruk Presiden Minta Penggabungan BUMN
“Momentum kita untuk transformasi di bidang pariwisata dan juga di bidang penerbangan melalui penataan yang lebih baik"Kasus Djoko Tjandra Ini Alasan Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan Komjak
"Kami menerima surat dari atasan yang bersangkutan."Pertumbuhan Ekonomi Minus Apindo Minta Pemerintah Benahi Sektor Kesehatan
"Semua itu kuncinya adalah apabila sektor kesehatan itu bekerja dengan cepat. Masalahnya sektor kesehatan ini, realisasi stimulusnya masih rendah sekali."Ombudsman Data Bansos Semrawut Sejak Awal Penyaluran
Masalah bantuan sosial menjadi aspek yang paling banyak dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman.Serapan Anggaran Negara Rendah FITRA Ada Masalah di Mekanisme Pengadaan
"Mekanisme lama yang harus di-bidding dengan proses yang cukup panjang. Ini merepotkan kementerian sendiri."MA Tolak PK Kasus Syafruddin Ini yang Dilakukan KPK
"Antara lain adanya kekhilafan hakim dalam putusan tingkat kasasi tersebut dan terdapat kontradiksi antara pertimbangan dengan putusan,"Jadi Tersangka Kasus Djoko Tjandra Anita Minta Perlindungan ke LPSK
"Kami juga akan melacak, mendalami track record dari pemohon,"Anita Pengacara Djoko Tjandra Mangkir dari Pemeriksaan Polisi Sebabnya
Rencananya, Anita akan diperiksa sebagai tersangka kasus surat jalan palsu Djoko Tjandra. Kasus Djoko Tjandra Jerat Aparatur Imigrasi dan Kejaksaan Maki Desak Gunakan UU Tipikor
"Tidak hanya di kepolisian saja, bisa oknum di Imigrasi, oknum di Kejaksaan Agung yang ternyata juga bertemu dengan Djoko Tjandra."Kasus Djoko Tjandra Komjak Besok Periksa Jaksa Pinangki
"kami akan melihat, mana sisi yang sudah cukup, karena sudah ada tindakan yang sifatnya pencopotan jabatan, tetapi kami melihat apakah dugaan dipebolehkan ketemu pidana buron itu sudah cukup"Kasus Suap KPU Wahyu Setiawan Dituntut 8 Tahun Penjara
"Perbuatan para terdakwa berpotensi mencederai hasil Pemilu sebagai proses demokrasi yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat."Kompolnas Tanggapi Isu Calon Kapolri di Balik Kasus Djoko Tjandra
Kabareskrim Listyo Sigit Prabowo terlibat langsung dalam penangkapan dan penanganan kasus surat jalan Djoko Tjandra.Besok Bareskrim Periksa Pengacara Djoko Tjandra sebagai Tersangka
Anita sebelumnya telah dicekal ke luar negeri selama 20 hari terhitung sejak 22 Juli 2020.Podcast Dear Dearest Yang Old School Jadi The New Cool
Podcast “Dear Dearest” berpusat pada surat yang ditulis dan dibacakan penulis, musisi, aktor serta tokoh lainnya.
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 20
Kabar Baru Jam 19
Kabar Baru Jam 18
Kabar Baru Jam 17
Menunggu Sanksi Aparatur Tak Netral di Pilkada
