KBR68H, Jakarta - Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) bakal mengajukan permohonan Uji Materi ke Mahkamah Konstitusi. Ini dilakukan jika DPR mengesahkan RUU Organisasi Massa (Ormas) dalam paripurna besok. KKB menilai RUU Ormas mengancam kebebasan berserikat dan berkumpul yang sudha dijamin UUD 1945. Koordinator KKB Fransisca Fitri mengatakan, RUU itu tumpang tindih dengan Undang Undang tentang Yayasan.
"Besok akan ada sekitar 1500 orang yang akan turun untuk menyatakan sikap ini. Ini karena RUU Ormas ini menggunakan paradigma yang salah terhadap sektor masyarakat. Jadi masyarakat dipandang sebagai ancaman, jadi pengaturannya itu harus dengan pendekatan keamanan, pendekatan politik dan mengekang. Padahal seharusnya di era demokrasi saat ini, pendekatan harus dengan pendekatan hukum. Bukan pada pasal pasal," ujar Fitri kepada KBR68H, Senin (24/6).
Koordinator KKB Fransisca Fitri meminta agar pemerintah merevisi Undang Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Yayasan. Delapan fraksi di DPR sepakat membahas RUU Ormas ke tingkat paripurna. Mereka berpandangan draft terakhir RUU Ormas justru akan melindungi keberadaan ormas dan meningkatkan pengawasan terhadap organisasi asing.
Editor: Suryawijayanti
RUU Ormas Disahkan, KKB Siap Gugat ke MK
Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) bakal mengajukan permohonan Uji Materi ke Mahkamah Konstitusi.
Senin, 24 Jun 2013 20:43 WIB
RUU Ormas, KKB, MK, uji materi
Berita Terkait
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Sunda Empire, Polisi Periksa 5 Saksi
"Di antaranya adalah saksi tempat digunakan deklarasi tentang Sunda Empire itu termasuk juga beberapa saksi yang terkait keanggotaan dari Sunda Empire,"Eksepsi Ditolak, Kuasa Hukum Tapol Papua: Sudah Diduga Dari Awal
"Ini pasal apa sih didakwakan?" kata Matthew setelah sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (27/1/2020).100 Hari Kerja Jokowi-Ma'ruf, Mendelegitimasi HAM
Kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu saja belum tuntas hingga saat ini.Yasonna: Saya Belum Tolol Untuk Rintangi Penyidikan
"Saya pikir, saya belum terlalu tolol untuk melakukan separah itu," pungkas Yasonna Laoly.KKP: Thermo Scanner Belum Tentu Bisa Deteksi Virus Corona
Jika virus masih dalam masa inkubasi (belum menyebabkan demam), itu tidak akan terdeteksi oleh alat thermo scanner.Ketua KPK Evaluasi 366 Kasus Dugaan Korupsi, Akan Ada Kasus yang Dihentikan?
"Muaranya nanti adalah ketika perkara tersebut memang tidak layak dilanjutkan, karena dalam UU 19/2019 disebut batas waktunya dua tahun."Mungkinkah Indonesia Bebas Kusta?
Kementerian Kesehatan punya target mengeliminasi kusta pada 2020. Tapi Indonesia masih memiliki 8 wilayah endemik kusta.Lokataru: Jokowi Suporter Koruptor
"Rumusnya gampang, beban pelanggaran HAM, pelanggaran hukum di masa sebelum Jokowi nggak ada yang diselesaikan Jokowi. Tapi di zaman dia (Jokowi) malah justru banyak kasus-kasus baru."Menkes Fokuskan Pencegahan Virus Corona Wuhan di Bandara dan Pelabuhan
"Leading sector ya KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan), karena yang akan tahu mau dibawa kemana, RS rujukan yang sudah ditentukan di mana, untuk dilakukan SOP pemeriksaan secara ketat."DPR: Pembentukan Dewan Keamanan Nasional Tak Penting
"Rasa-rasanya saat ini tidak ada urgensi untuk melahirkan Dewan Keamanan Nasional. Karena apa? Akan tumpang tindih tugasnya dengan Menkopolhukam."Ini Alasan Ketua KPK Belum Berhasil Tangkap Harun Masiku
"Nyari orang itu ga gampang memang ya, itu sama dengan cari jarum dalam sekam, oke," kata Firli.Rommy Eks-Ketua PPP Divonis 2 Tahun Penjara, KPK Ajukan Banding
Menurut perwakilan KPK, vonis terhadap Rommy belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dubes Arab : Tambahan Kuota Haji Tunggu Proyek Perluasan di Arab Rampung
Ada beberapa area seperti di Arafah dan Mina yang memang areanya sangat terbatas sehingga penambahan kuota seperti ini harus menunggu selesainya beberapa proyek besarMasih Angkat Honorer, KemenPAN-RB Akan Berikan Sanksi
Ya, sanksi nanti akan diputuskan bersama-sama kementerian terkait. Karena tergantung dari instansi manaKonflik Nduga Tak Kunjung Usai, Peneliti LIPI Duga Ada Kepentingan Bisnis
"Jangan-jangan persoalan yang tak selesai itu ada kaitannya dengan itu juga (bisnis sektor sumber daya alam). Papua ini daerah kaya."AJI: Upah Layak Jurnalis Rp8,7 Juta per Bulan
“Angka itu mempertimbangkan beberapa komponen hidup layak yang diatur dalam penentuan UMP (upah minimum provinsi) pemerintah dan kebutuhan tambahan lain jurnalis."Akses Transportasi Ditutup karena Wabah Virus Corona, 98 Mahasiswa Tertahan di Wuhan
"Soalnya kan ini bukan wilayah kebijakan Indonesia, tapi ini kan kebijakan dari pemerintah daerah Wuhan untuk menutup," Wabah Virus Corona, Ini Pesan Mahasiswa Indonesia di Wuhan
"Itu yang membuat rasa kekhawatiran teman-teman itu meningkat,"Pagi ini, Jokowi Tinjau Kapal Selam Buatan PT PAL
Indonesia satu-satunya negara di Asia Tenggara yang mampu membuat kapal selam.Virus Corona Wuhan, Kemenkes Sebut belum ada yang Tertular di Indonesia
"Kalau ada orang sakit di dalam, maka dia akan mendarat, mengeluarkan penumpangnya di tempatkan tersendiri,"
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Jumlah Korban Jiwa Akibat Infeksi Virus Corona di Cina Meningkat
Pemkot Balikpapan Menghimbau Warganya Agar Tak Ke Luar Negeri Sehubungan Virus Corona Wuhan
Menyoal Upaya Pemerintah Indonesia Antisipasi Penyebaran Corona Wuhan
Kabar Baru Jam 8
Kabar Baru Jam 7