KBR68H, Jakarta - Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) bakal mengajukan permohonan Uji Materi ke Mahkamah Konstitusi. Ini dilakukan jika DPR mengesahkan RUU Organisasi Massa (Ormas) dalam paripurna besok. KKB menilai RUU Ormas mengancam kebebasan berserikat dan berkumpul yang sudha dijamin UUD 1945. Koordinator KKB Fransisca Fitri mengatakan, RUU itu tumpang tindih dengan Undang Undang tentang Yayasan.
"Besok akan ada sekitar 1500 orang yang akan turun untuk menyatakan sikap ini. Ini karena RUU Ormas ini menggunakan paradigma yang salah terhadap sektor masyarakat. Jadi masyarakat dipandang sebagai ancaman, jadi pengaturannya itu harus dengan pendekatan keamanan, pendekatan politik dan mengekang. Padahal seharusnya di era demokrasi saat ini, pendekatan harus dengan pendekatan hukum. Bukan pada pasal pasal," ujar Fitri kepada KBR68H, Senin (24/6).
Koordinator KKB Fransisca Fitri meminta agar pemerintah merevisi Undang Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Yayasan. Delapan fraksi di DPR sepakat membahas RUU Ormas ke tingkat paripurna. Mereka berpandangan draft terakhir RUU Ormas justru akan melindungi keberadaan ormas dan meningkatkan pengawasan terhadap organisasi asing.
Editor: Suryawijayanti
RUU Ormas Disahkan, KKB Siap Gugat ke MK
Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) bakal mengajukan permohonan Uji Materi ke Mahkamah Konstitusi.
Senin, 24 Jun 2013 20:43 WIB
RUU Ormas, KKB, MK, uji materi
Berita Terkait
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Kontras: Diskriminasi Papua Bukan Hal Baru
"Bahkan kebebasan berekspresi dan berpendapat mahasiswa Papua pun dibatasi,"Tolak Rasisme terhadap Papua, Kontras Desak Presiden Minta Maaf
"Cara Presiden hanya dengan menyatakan 'mari kita saling memaafkan', itu pernyataan yang tidak cukup menjawab persoalan-persoalan di Papua."Walhi Ragu Pemerintah Bisa Kelola Listrik Nuklir
"Bahkan terhadap putusan CLS (citizen lawsuit) soal kabut asap di Kalteng misalnya, pemerintah masih melakukan perlawanan. Bagaimana nanti ketika terjadi kecelakaan nuklir?"Jelang Pilkada Serentak 2020, KPU Rancang Strategi Antisipasi Hoaks
Hoaks 7 kontainer surat suara tercoblos menjadi yang paling fenomenal pada Pemilu 2019Pasca-Rusuh Rasisme, Jokowi Akan ke Papua Pekan Depan
"Sekarang ini saya fasilitasi khusus orang-orang adat. Yang pemuda, dan mama-mama, berdialog. Nanti kelanjutan baru pemerintah."Istana Minta Polisi Tangkap Pelaku Rasisme pada Mahasiswa Papua
"Ormas siapa pun yang menganggu, provokatornya harus ditangkap."MA Menangkan Gugatan Korban Konflik Maluku, Pemerintah Harus Ganti Rugi Rp3,9 Triliun
Pemerintah harus ganti rugi, tapi MA tidak memberi tenggat waktu untuk pembayarannya.Mahasiswi Papua Tak Tahu Ada Tiang Bendera Patah
"Kami saat itu memang sudah ajak, untuk bagaimana kita bisa bicara baik-baik, malah kita, 15 orang di dalamnya itu langsung diancam."Korban Rasisme Berhak Menggugat
Setiap orang yang menjadi korban diskriminasi ras dan etnis berhak mengajukan gugatan ganti rugi, seperti diatur dalam UU No. 40 Tahun 2008.Insiden Asrama Papua di Surabaya, Khofifah Minta Maaf
Polisi mengklaim tak melakukan tindakan rasialisLBH Papua: 74 Tahun Merdeka, Indonesia Belum Bebas dari Rasisme
"Sekalipun langit bumi Surabaya akan retak karena rasisme, namun hukum wajib ditegakkan di bumi hiu dan buaya itu."Terduga Pelaku Penyerang Anggota Polsek Wonokromo Diduga Terafiliasi ISIS
Polisi juga membawa istri terduga pelaku berinisial F dan ketiga anaknya ke Mapolda Jawa Timur.Istana: Isu HAM Bukan Fokus Jokowi Saat Ini
Lima tahun mendatang, fokus Jokowi adalah soal sumber daya manusia atau human capital. Istana Undang Prajurit Operasi Seroja pada Peringatan Kemerdekaan ke-74
Serangan Indonesia ke wilayah Timor Timur pada Desember 1975 dikenal sebagai 'Operasi Seroja'. Peringati Kemerdekaan, Jokowi Kembali Serukan Kerukunan
Demi menjaga kualitas SDM di masa mendatang. Belasan Eks DI/TII dan NII Ikrar Setia kepada NKRI, Bagaimana Dua Juta Lainnya?
"Kami keluarga besar Harokah Islam Indonesia beserta eks Darul Islam Tentara Islam Indonesia, dan eks Negara Islam Indonesia beserta segenap pendukungnya dengan ini berikrar..."16 Negara Pasifik Minta PBB Tinjau Kasus HAM di Papua
"Indonesia harus memahami bahwa ada keprihatinan mendalam (terhadap Papua)."Polisi Tangkap Buruh yang Hendak Aksi Damai, Jurnalis Turut Jadi Korban
"Kalau yang di tempat TVRI ada satu bus yang turun di situ, lalu digiring sama polisi."Akhiri Ketergantungan Energi Fosil, DPD Siap Dorong Pemerintah Kembangkan Nuklir
pengembangan energi nuklir akan mengakhiri ketergantungan dalam penggunaan energi fosil.Polisi Hadang Buruh yang Hendak Demo di Senayan
"Aturan dari mana itu, kalau mau melintasi (perbatasan wilayah) harus kasih surat pemberitahuan?"
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 8
TNI Disusupi Radikalisme
News Beat
Kabar Baru Jam 7
Kabar Baru Jam 20