KBR68H, Jakarta - Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) bakal mengajukan permohonan Uji Materi ke Mahkamah Konstitusi. Ini dilakukan jika DPR mengesahkan RUU Organisasi Massa (Ormas) dalam paripurna besok. KKB menilai RUU Ormas mengancam kebebasan berserikat dan berkumpul yang sudha dijamin UUD 1945. Koordinator KKB Fransisca Fitri mengatakan, RUU itu tumpang tindih dengan Undang Undang tentang Yayasan.
"Besok akan ada sekitar 1500 orang yang akan turun untuk menyatakan sikap ini. Ini karena RUU Ormas ini menggunakan paradigma yang salah terhadap sektor masyarakat. Jadi masyarakat dipandang sebagai ancaman, jadi pengaturannya itu harus dengan pendekatan keamanan, pendekatan politik dan mengekang. Padahal seharusnya di era demokrasi saat ini, pendekatan harus dengan pendekatan hukum. Bukan pada pasal pasal," ujar Fitri kepada KBR68H, Senin (24/6).
Koordinator KKB Fransisca Fitri meminta agar pemerintah merevisi Undang Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Yayasan. Delapan fraksi di DPR sepakat membahas RUU Ormas ke tingkat paripurna. Mereka berpandangan draft terakhir RUU Ormas justru akan melindungi keberadaan ormas dan meningkatkan pengawasan terhadap organisasi asing.
Editor: Suryawijayanti
RUU Ormas Disahkan, KKB Siap Gugat ke MK
Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) bakal mengajukan permohonan Uji Materi ke Mahkamah Konstitusi.
Senin, 24 Jun 2013 20:43 WIB
RUU Ormas, KKB, MK, uji materi
Berita Terkait
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Ma'ruf Amin: Majelis Taklim Tidak Terdaftar, Tidak Dapat Bantuan
“Tapi tidak harus (mendaftar), tidak wajib jadi bagi mereka yang mau didaftar dan mendaftar, nanti akan diberikan pelayanan dan (uang) pembinaan."Dubes Inggris Dorong Aksi Perlindungan Jurnalis di Indonesia
"Saya harap kita bisa bersama menyusun rencana aksi ini, sehingga jika ada serangan terhadap jurnalis, telah ada panduan langkah untuk menanganinya.”Ratusan Triliun Dikucurkan, Jokowi Kesal Ribuan BUMNDes Tak Sumbang Keuntungan
"BUMNDes harus direvitalisasi sebagai penggerak ekonomi di desa. Jadi tolong ini menjadi catatan."Kumpulkan Menteri, Luhut: Menteri Juga Harus Mendengar, Bukan Hanya Didengar
"Jangan menteri maunya hanya didengar saja. Kita harus bisa mendengar dari bawah. Sekarang ini bagaimana idenya itu diisi."Ketua KPK Agus Rahardjo Pamit dan Minta Maaf
Ketua KPK Agus Rahardjo secara khusus juga memohon maaf jika keputusan hingga kebijakan lembaganya tidak dapat memuaskan sejumlah pihak.Tak Ingin Sakiti Warga Miskin, Pemkab Magetan Ogah Pasang Stiker Penerima PKH
"Akhirnya orang miskin kalau malu tidak mau menerima, akhirnya program kita yang gagal."Bertemu Jokowi, Menkopolhukam Bicarakan Isu Korupsi Hingga KKR
"Ini rencana-rencana ada RUU KKR, Saber Pungli, Bakamla, banyaklah laporan-laporan,"KPK Minta DPR Buka Data Kehadiran Rapat Pengesahan UU KPK
"Tidak ada alasan DPR kemudian tidak memberi itu (data kehadiran rapat) karena kewajiban mereka sebagai Dewan Perwakilan Rakyat."Sidang Pengesahan di DPR Minim Anggota, Formappi: Itu Bisa Batalkan UU KPK
"Saya kira sih sangat berpengaruh, karena aturan soal kehadiran dan soal kuorum itu aturan resmi."Fraksi PKS: Rapat Paripurna UU KPK Sepi, Tapi Itu Hanya Formalitas
"Sebenarnya di DPR itu pengambilan keputusan (pengesahan UU KPK) di Rapat Paripurna boleh dikatakan hanya formalitas, karena sudah diselesaikan di Rapat Tingkat Pertama."Kartu Prakerja Diluncurkan Agustus 2020
Saat ini pemerintah tengah menyiapkan website sebagai wadah pendaftaran peserta yang ingin mendapatkan Kartu Prakerja. Libatkan Investor dari Tiongkok, Hydropower 23 Ribu MW Akan Dibangun di Papua
"Kalau Mamberamo mau dibangun, itu 23 ribu megawatt. Terbesar di dunia kalau hydropowernya dibangun."Susun RUU KKR, Istana Minta Masukan Pakar dari AS
Pemerintah mencari formula terbaik RUU KKR agar tak kembali dibatalkan MKHari HAM Internasional, Aceh Tampilkan Algojo Perempuan
"Ini baru pertama sekali kita laksanakan, karena memang untuk algojo perempuan itu harus kita adakan pelatihan terlebih dahulu."Laode: UU KPK Baru Bertentangan dengan Konvensi Antikorupsi PBB
"Apa yang telah dipesankan UNCAC yang telah kita ratifikasi itu? Satu, lembaga antikorupsi harus independen."Aktivis Korban Teror Minta Negara Lindungi Pembela HAM
"Mekanisme perlindungan terhadap pembela HAM atau terhadap aktivis pembela lingkungan, itu yang belum ada dari negara."Amnesty: Publik Pesimis Pada Pemerintah, Tapi Belum Apatis
“Ketika kepercayaan publik pada kemampuan negara masih goyah, maka semua tujuan pembangunan akan sulit dicapai."Ingin Lindungi Aktivis dari Kriminalisasi, Komnas HAM Tawarkan Program HRD
"Ini kita coba tawarkan nanti ke pemerintah supaya jadi semacam mekanisme perlindungan kepada pejuang-pejuang hak asasi manusia. Terutama yang di grassroot, mereka paling rentan."Jokowi Perintahkan Ahok Awasi Pembangunan Kilang Minyak
"Masa sudah 34 tahun enggak bisa bangun kilang? Itu kebangeten. Saya suruh kawal betul dan ikuti terus progresnya."BPIP Sebut Kesenjangan Ekonomi Picu Intoleransi
“Konglomerat harus peduli pada kelas menengah, kelas menengah harus peduli pada kelas kecil. Sehingga terjadi pemerataan, jangan sampai harta dikuasai kelompok tertentu," ujar Said.
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 17
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Keluarkan Biaya Sendiri untuk Visum
Tantangan Dalam Reintegrasi Eks-Napiter dan Orang Yang Terpapar Paham Radikalisme
Kabar Baru Jam 15
Kabar Baru Jam 14