NASIONAL

Laporan Keuangan 13 Kementerian Masih Bermasalah

"Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan dari 37 entitas lembaga pemerintah yang diperiksa laporan keuangannya, sebanyak 13 Kementerian masih bermasalah."

KBR68H, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan dari 37 entitas lembaga pemerintah yang diperiksa laporan keuangannya, sebanyak 13 Kementerian masih bermasalah.

Anggota III BPK Agung Firman Sampurna mengatakan lembaganya memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada 13 kementerian karena sejumlah persoalan. Misalnya, pembatasan akses pemeriksaan oleh pejabat kementerian serta penyajian pos anggaran yang tak sesuai dengan prinsip standar akuntansi. Tapi Agung Firman Sampurna tak membeberkan rinci ketigabelas kementerian yang laporan keuangannya bermasalah pada media.

"Jika dibandigkan dengan opini tahun 2011, maka opini WTP tahun 2012 ini mengalami penurunan sebanyak 7%. Yang dibarengi dengan peningkatan WDP nya naik. sebesar 7%. Ada pun peningkatan maupun penurunan atas peningkatan atas opini di atas, karena terdapat beebrapa kementerian atau lembaga dalam lingkup kementerian kesejahteraan rakyat yang mendapatkan peningkatan opini," ujar Agung di gedung BPK

Anggota III BPK Agung Firman Sampurna menambahkan dari 39 institusi, BPK sudah selesai mengaudit 37 institusi sedangkan sisanya masih dalam porses. Ia menambahkan kementerian yang mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mencapai 24 lembaga atau kementerian. Menurutnya laporan ini tidak digunakan untuk mengungkap penyelewengan, kecurangan serta ketidak patutan dalam penyelenggaraan anggaran.

Tiga Kementerian/Lembaga meningkat status opini pemeriksaannya, seperti; Mahkamah Agung (MA), Badan Pertahanan Nasional (BPN) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Sedangkan enam Kementerian malah mengalami penurunan status opini, yaitu Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan Kementerian Perumahan Rakyat.

Editor: Antonius Eko 

• bpk
• laporan keuangan
• kementerian