KBR68H, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang Organisasi Masyarakat (Ormas) untuk lobi antar fraksi. Pada sidang yang berlangsung sejak pagi tadi, beberapa fraksi melakukan interupsi usai pembacaan hasil RUU Ormas yang dilakukan oleh Ketua Pansus RUU Ormas, Abdul Malik Haramain.
Pimpinan Rapat Paripurna DPR, Taufik Kurniawan mengatakan, pengesahan RUU ini dikembalikan ke fraksi masing-masing, sebab beberapa fraksi masih menolak isi RUU tersebut.
"Tentunya kita ingin lebih jelas lagi terhadap sikap dari masing-masing fraksi supaya kita bisa mengambil keputusan yang sama persepsinya. Kami harapkan setiap fraksi bisa menyampaikan sikap dan pendapat dalam kaitan RUU Ormas ini. Sebelum kita putuskan apakah setuju untuk kita tunda? Kita skors!," kata Taufik Kurniawan dalam memimpin rapat paripurna hari ini di gedung DPR.
Ketua Rapat Paripurna DPR, Taufik Kurniawan menambahkan, masing-masing fraksi harus bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan tentang pengesahan RUU Ormas ini. Salah satu pasal kontroversial dalam RUU Ormas yang banyak mendapat tentangan publik seperti pasal tentang pembubaran ormas. Ini dianggap sebagai ancaman kebebasan berserikat.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengklaim RUU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) telah mengakomodir pendapat semua pihak. Gamawan juga menolak jika aturan tersebut mundur kembali ke orde baru.
Kata dia, justru RUU Ormas ini memperhatikan HAM dan mekanisme hukum. Buktinya, untuk mencabut Surat Keterangan Terdaftar (SKT) harus melalui proses peradilan. Menurutnya, RUU ini sangat berbeda dibandingkan dengan UU no 8 tahun 1985 dimana dengan alasan merongrong pembangunan sebuah organisasi bisa dibubarkan.
“UU ini sudah sangat mengakomodir semua pendapat-pendapat sehingga sampai 6 kali masa sidang dibahas. Begitu ada protes, maka didialogkan lagi. Seperti dulu soal pendaftaran ya. Sudah diakomodir lagi bahwa yang eksis sebelum kemerdekaan itu tidak perlu mendaftar lagi," ujar Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Gedung DPR RI.
Rapat DPR untuk pengesahan RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam Rapat Paripurna DPR hari ini tersendat karena beberapa fraksi masih keberatan dengan isinya. RUU Ormas ini adalah pengganti atas UU no 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan. Fraksi Partai Amanat Nasional PAN menolak pengesahan ini dengan alasan RUU ormas belum memisahkan antara perkumpulan dengan organisasi.
Editor: Antonius Eko
DPR Tunda Pengesahan RUU Ormas
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang Organisasi Masyarakat (Ormas) untuk lobi antar fraksi. Pada sidang yang berlangsung sejak pagi tadi, beberapa fraksi melakukan interupsi usai pembacaan hasil RUU Ormas yang dilakukan

Selasa, 25 Jun 2013 14:28 WIB


ruu ormas, dpr, paripurna
Berita Terkait
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Vaksinasi Covid-19 Apindo Siap Bantu Distribusi
"Tentu kita akan coba cari informasi dan komunikasi dengan anggota. Karena anggota kan ada juga yang di bidang kesehatan."
Vaksin Covid-19 Sinovac Kemenkes Buka Peluang Distribusi Gandeng Swasta
"Kalau memang di daerah tidak bisa mengantisipasi hal tersebut ya tentunya kita harus membuat perencanaan untuk menggandeng pihak swasta,"
Gempa Sulbar BNPB 42 Meninggal
Sebanyak 34 orang meninggal dunia di Kabupaten Mamuju dan delapan orang di Kabupaten Majane.
Tahun Ini PLN Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Angin Pertama di Jawa
"Kami melakukan estimasi dengan kapasitas 50,4 Megawat dengan PLTB itu. Satu turbinnya bisa menghasilkan 4 sampai 6 Megawat."
Distribus Vaksin Covid-19 Kemenkes Minta Daerah Pastikan Kesiapan Gudang Penyimpanan
"Setelah periode April kita akan memulai vaksinasi total kan 140 juta. Ya berarti jumlah vaksinnya jauh akan lebih banyak,"
Neraca Perdagangan RI Surplus 8 Kali Berturut-turut
Pada Desember 2020, Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan dengan beberapa negara yakni Amerika Serikat (AS), India sebesar dan Filipina.
Kecelakaan Pesawat Sriwijaya Air SJ182 Polri Serahkan Jenazah Korban kepada Keluarga
"Salah satu korban atas nama Okky Bisma dan pada hari ini keluarga telah sepakat hasil kerja dari Tim DVI untuk diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan,"
DPR Selain Pandemi Waspada Juga Bencana Alam Awal Tahun
"Kita harus memprioritaskan pada upaya mitigasi bencana untuk meningkatkan multi-hazard early warning system dan meningkatkan fungsi pengawasan. Juga hambatan lemahnya koordinasi."
Listyo Sigit Jadi Calon Tunggal Kapolri Jubir Wapres Keputusan Tepat
"Hendaknya semua pihak mendukung Keputusan Presiden itu. Harapannya, semua proses berjalan lancar. Sehingga suksesi kepemimpinan di Polri dapat berjalan dengan baik."
Kecelakaan Pesawat Sriwijaya Air SJ182 DVI Identifikasi 2 Korban
"Pertama atas nama Indah Halimah Putri, lalu yang kedua atas nama Agus Minarni,"
Vaksin Covid-19 Sinovac ITAGI Imbau Masyarakat Tidak Khawatir
"Virus ini dimatikan tapi bersifat imunogenic sehingga dapat merangsang tubuh untuk membentuk antibodi. Dan vaksin ini (Sinovac, red) sudah berpengalaman lebih dari 70 tahun,"
Efikasi Vaksin Covid-19 Sinovac 65 Persen Guru Besar Farmasi UGM Bagus
"Di Bandung kan masyarakat umum yang dipakai bukan kelompok tenaga kesehatan yang risikonya tinggi. Sehingga angkanya bisa lebih rendah daripada misalnya di Turki,"
Vaksinasi Covid-19 IDI Minta Pemerintah Gencarkan Narasi Edukasi Bukan Sanksi
"Saya amat yakin bahwa hampir semua yang menolak itu kalau diajak ngobrol diberi penjelasan yang baik dan benar bahwa itu aman,"
Mulai Besok Jawa Barat Gelar Vaksinasi Covid-19 di 7 KabupatenKota
"Menolak vaksin sama dengan Anda membahayakan lingkungan sekitar, Anda menjadi sumber penyakit, sehingga membahayakan keselamatan masyarakat dan negara,"
Ini Alasan Dewan Kehormatan Jatuhkan Sanksi Pemberhentian Arief Budiman sebagai Ketua KPU
"Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari Jabatan Ketua KPU kepada teradu Arief Budiman selaku Ketua KPU RI,"
Banyumas Tunda Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19
“Banyumas yang rencananya vaksinasi akan mulai dilaksanakan pada 14 Januari 2021 ini, digeser menjadi pertengahan Februari tahun 2021 ini."
Presiden Jokowi Ajukan Kabareskrim Sebagai Calon Tunggal Kapolri
"Kami sangat mengharapkan proses ini bisa segera ditindaklanjuti oleh DPR secepat-cepatnya,"
Vaksinasi Covid-19 Presiden Jokowi Ingatkan Tetap Disiplin Protokol Kesehatan 3M
"Meskipun telah dilaksanakan vaksinasi, Saya ingin mengingatkan kembali pentingnya disiplin terhadap protokol kesehatan,"
Terima Vaksin Covid-19 Perdana Begini Perintah Presiden Jokowi
"Saya memulai ikhtiar besar untuk terbebas dari pandemi dengan menerima vaksin Covid-19,"
Kasus Meningkat Satgas Covid-19 Sistem Kesehatan Bisa Lumpuh
"Hal ini secara langsung dapat berdampak negatif pada keseluruhan usaha penanganan atau treatment di rumah sakit tersebut,"
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 7
Kebiri Kimia dan Perlindungan Anak dari Predator Seksual
Kabar Baru Jam 8
Upaya Mengangkat Pamor Produk Artisan Indonesia
Kabar Baru Jam 10