NASIONAL

DPR Minta Program Raskin Dihapus

DPR Minta Program Raskin Dihapus

KBR68H, Jakarta – Komisi Pangan DPR meminta pemerintah menghapus program bantuan beras untuk orang miskin (Raskin).

Wakil Ketua Komisi Pangan, Firman Soebagyo mengatakan, hal ini perlu dilakukan mengingat  program raskin dinilai menghambat produksi hasil tanaman pangan petani. Selain itu, sebagian  masyarakat  mengeluhkan buruknya kualitas beras program raskin dari pemerintah.

“Kalau anggaran untuk sektor pangan dikurangi produksi menurun, di sisi lain pemerintah akan memberikan beras, berasnya dari mana nanti? Otomatis inikan akan membeli beras impor. Untuk tanaman pangan dikurangi angarannya, produksi menurun, tapi di sisi lain pemerintah memberikan raskin sebanyak 4,3 trilliun. Harusnya dari 4,3 trilliun itu tidak perlu diberikan raskin. Untuk 3 sektor itu tidak perlu dipotong, malah harus ditambah supaya produksi pangannya meningkat, petaninya sejahtera. Kemudian diberi program-program bantuan yang sifatnya stimulus supaya masyarakat petani itu bisa survive”, kata Firman kepada KBR68H.

Wakil Ketua Komisi Pangan, Firman Soebagyo menilai  program raskin menunjukkan pemerintah tidak konsisten mewujudkan swasembada pangan.

Sebelumnya pemerintah memotong anggaran belanja di tiga sektor pangan sebesar Rp 2 trilliun. Tiga sektor yang dipotong anggarannya tersebut adalah sektor kelautan dan perikanan sebesar Rp 470 milliar, sektor pertanian Rp 1,6 trilliun, dan kehutanan sebesar kurang lebih Rp 400 milliar.

Editor: Antonius Eko 

  • dpr
  • raskin
  • hapus
  • Firman Soebagyo

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!