KBR68H, Jakarta - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Tengah mengaku tidak tahu-menahu soal proyek rehabilitasi dan normalisasi sungai di lereng Gunung Merapi. Kepala BPBD Jawa Tengah, Sarwa Permana mengatakan, proyek tersebut ditangani langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
Dia juga tidak tahu soal dugaan praktik korupsi dalam proyek yang bernilai Rp 600 miliar, seperti yang diungkap LSM lingkungan Walhi.
"Ya, saya tidak tahu persis. Itu dari Kementerian PU langsung. Untuk kegiatannya kita nggak," ungkap Sarwa kepada KBR68H.
Sebelumnya, LSM lingkungan Walhi menduga ada praktek korupsi dalam proyek rehabilitasi dan normalisasi sungai di lereng Gunung Merapi. Direktur Eksekutif Walhi Yogyakarta, Suparlan mengatakan berdasarkan laporan masyarakat, proyek ratusan miliar tersebut dianggap tidak transparan dan banyak terjadi penyelewengan anggaran. Sehingga pihaknya meminta ke KPK untuk memeriksa proyek tersebut.
Editor: Suryawijayanti
BPBD Jateng Bantah Terlibat Proyek Normalisasi Sungai Merapi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Tengah mengaku tidak tahu-menahu soal proyek rehabilitasi dan normalisasi sungai di lereng Gunung Merapi.
Jumat, 07 Jun 2013 20:55 WIB
normalisasi sungai, merapi, korupsi
Kirim pesan ke kami
WhatsappBerita Terkait
BERITA LAINNYA - NASIONAL
FOMO Sapiens: Dari Perkara Anak Dipolisikan Pemkot Jambi Hingga Menyoal Gaya dan Biaya
Bagaimana perlindungan pada anak yang terancam UU ITE seperti pada SFA? Lainnya, perkara orisinalitas dalam dunia fesyen.Sah, Perindo Merapat ke PDIP Dukung Pemenangan Ganjar
"Untuk mengusung Bapak Ganjar Pranowo memenangkan sebagai presiden Republik Indonesia 2024," Pemberantasan Perdagangan Orang, BP2MI: Mudah
"Dia akan menyebut juga dibiayai oleh siapa dalam praktiknya selama ini. Artinya itu hal yang sangat mudah untuk dilakukan,"Jokowi: PM Malaysia Komitmen Lindungi PMI
"Saya sangat menghargai sekali komitmen Dato Seri Anwar Ibrahim untuk memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia,"Menang Pemilu 2024, Mega: Lanjutkan Program Jokowi
Megawati menyatakan bila menang Pemilu, maka program pembangunan akan dipercepatPendirian Rumah Ibadah Kerap Bermasalah, Anggota DPR Minta Pemerintah Revisi SKB 2 Menteri
"Jadi isinya yang harus dilakukan evaluasi, revisi dari aturan SKB 2 Menteri yang kemarin. Maka untuk menjamin kebebasan beragama kita tentu negara wajib hadir."DPR: Pendataan UMKM Berantakan, Bantuan Tidak Merata
Ananta meminta program data tunggal Kemenkop UKM dapat segera diselesaikan dalam akhir periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.BMKG Perkirakan Bulan Ini Pulau Jawa Mulai Kekeringan
Tingkat keparahan dari kekeringan yang akan terjadi kurang lebih hampir sama dengan bencana kekeringan yang terjadi pada 2019.Polri Janji Tindak Polisi yang Lindungi Sindikat TPPO
Kita akan melakukan tindakan yang tegas, termasuk bila ada oknum anggota Polri yang terlibat.Anggarkan Rp1,9 M, Pemkot Solo Bagikan Motor Listrik Dinas ASN
Tahap pertana ini ada 60 unit sepeda motor listrik.Hadiri Sidang Haris-Fatia, Luhut Bantah Terlibat Bermain Tambang di Papua
"Ya dituduh bahwa saya punya saham, dituduh bahwa saya punya bermain tambang di Papua, saya tidak pernah lakukan."Tuai Kritik, Izin Ekspor Pasir Laut Jalan Terus
Aturan tersebut ditentang para pegiat lingkungan, termasuk bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Perkuat Kemenangan Capres Ganjar, PDIP Bentuk Tim Khusus
"Modalitas pak Ganjar Pranowo itu sangat kuat. Itulah yang disampaikan bapak Presiden Jokowi."Sandwich Generation Capai Financial Freedom? Bisa dong!
Strategi cerdas sandwich generation agar bisa sejahteraKoalisi Sipil Berharap MA Percepat Uji Materi PKPU tentang Keterwakilan Perempuan di Bacaleg
"Jadi kalau 30 hari itu digunakan dengan lebih cepat oleh Mahkamah Agung, maka sebelum penyusunan daftar calon sementara bisa dilakukan koreksi oleh partai politik."Ribuan Penyelenggara Negara Belum Setor LHKPN, Termasuk DPR
Batas akhir pelaporan LHKPN 31 Maret 2023.BPOM Tindak Gudang Penyimpan Obat dan Kosmetik Ilegal
Nilai ekonomi dari produk ilegal itu diperkirakan mencapai Rp10 miliar.Capaian Satgas BLBI dan Opsi Perpanjangan Masa Tugas
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan evaluasi akan dilakukan terhadap kinerja satgas.Kunjungi Singapura dan Malaysia, Jokowi Bahas Investasi hingga Pekerja Migran
"Kunjungan saya ke Malaysia akan saya gunakan untuk menyelesaikan beberapa perundingan penting yang sudah berjalan bertahun-tahun dan tidak selesai."PKB Sodorkan Nama Cak Imin Dampingi Prabowo di Pilpres 2024
"Keputusan bakal capres dan cawapres akan diputuskan Pak Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra dan Cak Imin selaku Ketua Umum PKB. Dari PKB hanya mengajukan satu nama yaitu Muhaimin Iskandar."
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 20
Kabar Baru Jam 7
Kabar Baru Jam 8
Kabar Baru Jam 7
Kabar Baru Jam 8
Most Popular / Trending