Wapres Soroti Perbedaan Angka Kemiskinan Ekstrem

"Data Bank Dunia menyebut angka kemiskinan ekstrem pada Maret tahun lalu 1,5 persen. Sedangkan data Susenas BPS justru 2,04 persen atau 5,5 juta jiwa."

KBR, Jakarta - Wakil Presiden Maruf Amin meminta Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan mengecek silang data angka kemiskinan ekstrem di Tanah Air.

Maruf menyoroti perbedaan laporan angka kemiskinan ekstrem 2022 antara Bank Dunia dengan data Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas BPS. Data Bank Dunia menyebut angka kemiskinan ekstrem pada Maret tahun lalu 1,5 persen. Sedangkan data Susenas BPS justru 2,04 persen atau 5,5 juta jiwa.

"Menyebutkan bahwa indonesia on track dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem. Dimana kemiskinan ekstrem ini menurut Bank Dunia datanya maret 2022 mencapai 1,5 persen. Walaupun berbeda ini dengan hasil Susenas dari BPS yang pada Maret 2022 sebesar 2,04 persen, ini yang nanti kita kita cross ya," kata Wapres saat memimpin rapat pleno Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (24/5/2023).

Wapres juga mengingatkan target menjadikan angka kemiskinan ekstrem 0% pada 2024. Tahun lalu, kemiskinan ekstrem di Indonesia masih 2 persen, dan 14 provinsi berada di atas angka nasional.

Ketepatan Sasaran Penerima Bansos

Wakil Presiden Maruf Amin meminta agar kementerian dan lembaga negara memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial. Ketepatan sasaran itu harus sesuai dengan data Program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem atau P3KE.

Maruf menyebut, data P3KE memuat informasi lengkap penerima bantuan sosial. Mulai dari Nama, Alamat, Nomor Induk Kependudukan, hingga Peringkat Kesejahteraan Keluarga.

"Oleh karena itu sesuai dengan arahan presiden data P3KE ini supaya digunakan untuk mempertajam data dan sasaran yang sudah ada, dan meningkatkan akurasi dan sasaran program khususnya untuk menjangkau keluarga miskin ekstrem yang belum menerima program," kata Maruf, Rabu (24/5/2023).

Baca juga:

- Bappenas Pesimistis Target Kemiskinan Ekstrem Nol Persen 2024

- DPR: Program Pengentasan Kemiskinan Belum Tepat Sasaran

Wakil Presiden juga meminta Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah segera melapor, bila ada masalah tentang data ketepatan sasaran penghapusan kemiskinan ekstrem.

Editor: Fadli

• kemiskinan ekstrem
• kemiskinan