KBR, Jakarta - Undang-Undang Sistem Perbukuan dinilai harus diubah, karena saat ini ada sejumlah masalah yang belum terselesaikan secara regulasi. Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR, Lidya Suryani Widayati menjelaskan, sejumlah masalah itu misalnya kurang tersedianya buku bermutu, hingga pelanggaran hak cipta di era digital melalui penyebaran buku melalui Portable Document Format PDF.
“Dengan adanya PDF-PDF itu bagaimana gitu ya misalnya nasib penerbit, nasib penulisnya. Itu kan sebenarnya pelanggaran hak cipta juga. Termasuk juga perpustakaan ini belum tersedia di tiap sekolah, ini bagaimana upaya pemerintah meningkatkan literasi kalau sarana dan prasarana juga tak mendukung,” ucap Lidya dalam Forum Group Discussion Badan Keahlian DPR, Jumat (26/5/2023).
Baca juga:
- Buku di Perpustakaan Tak Sesuai Minat Baca Anak, Mendikbud Akui Ada Kesalahan
- Jokowi Gratiskan Biaya Pengiriman Buku ke Daerah Pelosok Lewat PT Pos Indonesia
Lidya menambahkan, perubahan atas Undang-Undang Sistem Perbukuan kini sudah masuk daftar program legilatif nasional tahun 2020-2024.
Diungkapkannya, beberapa substansi perubahan Undang-Undang Sistem Perbukuan diantaranya mencakup kewenangan pemerintah mengembangkan literasi, hingga pengaturan peran para pihak dalam sistem perbukuan. Lidya berharap, perubahan Undang-Undang Sistem Perbukuan bisa menjamin tersedianya buku bermutu, murah dan merata.
Editor: Fadli
Nanti kan kita tentukan titik-titik mana saja yang boleh diambil. Jadi tidak sembarangan itu untuk dilakukan di semua titik
"Hampir 60-70% itu anak-anak itu langsung putus sekolah akibat kehamilan yang tidak diinginkan atau dipaksa menikah,"
Jadi yang milih bukan Presiden, hati-hati, yang milih ini rakyat.
"Perokok pemula naik drastis selama 10 tahun terakhir, ketika kita sudah melihat data yang per dekade itu naiknya 240 persen,"
"Kita berharap di pasal ini ada tambahan satu pasal terkait larangan iklan, promosi, dan sponsor bagi industri tembakau dan turunannya," 
"Hal yang membuat kami di Ombudsman ini sungguh mengagetkan karena justru kemudian mempertanyakan hal-hal yang sifatnya kewenangan"
"12 provinsi prioritas, yang meliputi 7 provinsi dengan prevalensi stunting yang paling tinggi di Indonesia, dan 5 provinsi dengan jumlah anak stunting terbesar."
"Memerintahkan ada langkah-langkah cepat dalam sebulan ini untuk menunjukan kepada publik, bahwa negara kepolisian, TNI, dan aparat pemerintah lain itu bertindak cepat dan hadir untuk ini,” 
"Pendataan yang nantinya berkualitas dan bermanfaat menjadi sesuatu yang sangat penting."
"Munculnya kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat dalam skala besar oleh karena beroperasinya kapal-kapal isab yang akan mengisap pasir laut dalam jumlah besar,"
WALHI Riau menyebut Pulau Rupat, Pulau Karimun dan Pulau Lingga mengalami kerusakan akibat kegiatan tambang pasir laut. Pulau Rupat bagian utara mengalami percepatan abrasi.
Di video yang sama, pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens juga tampak menyampaikan pernyataan singkat.
Jadi rata-rata kurang lebih harga tiket tetap di 1 jutaan.
Jika memang dia tidak bisa hadir, maka semestinya harus ada pemanggilan sama seperti saya dan Haris dipanggil paksa oleh polisi.
Stop di Kamu!
Saya tadi memastikan ke MK 'Apa betul itu sudah diputuskan? Belum'
Agenda reformasi TNI seharusnya semakin mendorong TNI untuk konsisten dan fokus pada penguatan pertahanan negara, terutama dalam menghadapi ancaman dari luar.
Lidya berharap, perubahan Undang-Undang Sistem Perbukuan bisa menjamin tersedianya buku bermutu, murah dan merata.
