KBR, Jakarta- Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang (Satgas TPPU) Jumat (5/5) ini melaksanakan rapat perdana. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan Satgas telah siap melaksanakan tugas pemberantasan TPPU terutama terkait dengan dana janggal Rp349 triliun di lingkup Kementerian Keuangan.
“Kami siap bekerja dan mulai saat ini akan memulai memilah-milah kasus yang akan didahulukan kemudian untuk siapa dan bagaimana caranya sehingga semua nanti akan mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023,” kata Mahfud saat konferensi pers, Jumat (5/5/2023).
Kata Mahfud, dalam rapat tersebut seluruh nama yang tergabung dalam Satgas TPPU hadir baik secara fisik maupun daring termasuk 12 tenaga ahli yang bakal membantu Satgas.
Baca juga:
- Transaksi Janggal di Kemenkeu, Pemerintah Bentuk Satgas TPPU
- Hasil Rapat Mahfud MD & Sri Mulyani Cs Terkait Transaksi Janggal 349 T
Sebelumnya pemerintah membentuk Satgas TPPU pada Rabu (3/5/2023). Satgas ini terdiri dari tim pengarah, pelaksana, dan kelompok kerja.
Tim pengarah berjumlah tiga orang yakni, Menkopolhukam selaku Ketua Komite Koordinasi NasionaL TPPU Mahfud MD, Menko Perekonomian selaku Wakil Ketua Komite TPPU Airlangga Hartarto, dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan selaku sekretaris merangkap anggota komite TPPU, Ivan Yustiavandana.
Editor: Rony Sitanggang
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Menurut politikus senior PDIP Panda Nababan, menjadi politikus juga bukan proses yang bisa dipaksakan.
Diakui juga, distribusi pasokan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Saat ini lebih dari 60 persen pelaku UMKM menggunakan media sosial untuk berjualan.
Waspada Eating Disorder
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"
"Ujaran kepada siapa kebencian itu dilakukan? Kan dia hanya meminta agar warga tidak menerima bantuan," 
"Siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win,"
"Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar enggak perlu diributkan."
Buku-buku favorit Melani Budianta
Pelarangan itu kurang tepat.
Kehadiran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nantinya juga akan mengatur penguatan budaya kerja, citra institusi, dan penataan tenaga non-ASN atau honorer.
"Jika ada petugas lewat ataupun berdiri di luar sana, mereka bersembunyi di bawah meja belajarnya. Luar biasa ketakutan mereka, ini tidak boleh kita biarkan."
"Kalau di bursa karbon negara jiran kita memerlukan waktu tiga sampai empat bulan,"
"Catatan saya kurang lebih ada satu Gigaton CO2 potensi karbon yang bisa ditangkap"
"Sekarang sudah hampir 300 KK dari sekitar 900 itu melakukan sukarela sendiri untuk melakukan pergeseran."
"Relokasi ke Galang kita tiadakan, artinya kita menyetujui aspirasi dari masyarakat."
"Politik bila dilakukan secara benar oleh orang yang tepat, maka politik akan menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan,"
Bahlil mengeklaim, pertemuan itu telah menghasilkan solusi dengan menggeser rumah warga ke area yang masih berada di Pulau Rempang, bukan relokasi atau penggusuran.
Menurut Jokowi berita yang benar bukanlah pemberitaan yang mengedepankan sensasi.
