NASIONAL

Sosialisasikan Pemilu 2024 dan Tangkal Hoaks, KBR Teken MoU dengan KPU dan Bawaslu

""Jika tidak diawasi dikhawatirkan bisa memicu konflik. Maka perlu diambil langkah pencegahan demi menciptakan pemilu yang damai dan aman," "

KBR, Jakarta-  KBR menjalin kerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI.

Kerjasama sebagai media partner itu termuat dalam Nota Kesepahaman (MoU) yang diteken terpisah Ketua KPU Hasyim Asy’ari dan Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja dengan Pemimpin Redaksi KBR, Citra Dyah Prastuti pada pertengahan April 2023. 

Nota Kesepahaman kerja sama  tersebut dilakukan untuk mensosialisasi dan menyebarkan informasi penyelenggaraan dan pengawasan tahapan hingga pemungutan suara Pemilu 2024. 

Mulai dari pemilihan legislatif DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD, Pemilihan Presiden pada 14 Februari 2024, hingga pilkada serentak pemilihan umum Gubernur, Wali Kota, dan Bupati pada 27 November 2023.

KBR sebagai media dengan lebih 350 radio jaringan, platform digital KBR.id dan siniar KBRPrime.id dan media sosialnya berkomitmen untuk membantu penyebaran informasi tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 melalui program-programnya. 

Apalagi Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/kota. Termasuk di dalamnya memilih kepala daerah baik gubernur, wali kota, maupun bupati.

KBR berkeinginan mengawal pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Terlebih ketika berseliweran berita bohong (hoaks) yang bisa menyesatkan pemilih. Turut menangkal berita hoaks ini menjadi salah satu komitmen KBR dalam mengawal tahapan pemilu hingga pemungutan suara pada 2024.

Sebelumnya Ketua KPU Hasyim Asy'ari menegaskan, sangat perlu adanya kolaborasi dan sinergitas antarlembaga dalam penanganan informasi.

"Selain itu, agar hoaks yang beredar dapat dengan cepat ditangani dan informasi dengan cepat pula diluruskan," ungkap Ketua KPU dalam diskusi yang diselenggarakan Divisi Humas Polri, Kamis (26/1/2023).

Kata Hasyim, dikutip dari situs Polri, pada Pemilu 2019, penyebaran berita bohong banyak tersebar melalui media sosial Whatsapp. Bahkan, studi penelitian menunjukan bahwa laki-laki di atas 50 tahun menjadi penyebar terbanyak.

"Makanya, kita semua harus punya kesadaran untuk meyakinkan bahwa informasi yang disebarkan benar atau tidak,"  ujar dia.

Hal senada juga ditegaskan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja. Dikutip dari situsnya, Bagja menegaskan akan terus berupaya meningkatkan literasi kepemiluan dan menangkal berita bohong.  

Rahmat Bagja mengatakan, salah satu strategi yang dilakukan yaitu melakukan kolaborasi bersama media nasional dan konten kreator.

"Pertukaran informasi, edukasi dan literasi digital pengawasan pemilu, dan respon cepat terhadap disinformasi isu-isu pemilu, serta tindak lanjut aduan konten disinformasi," katanya dalam Webinar Tantangan Era Kecepatan Infformasi dan Data Dalam Menghadapi Pemilu 2024 yang digelar Ditjen Polpum Kemendagri, Senin, (17/4/2023).

Baca juga:

Hoaks KPK Temukan Rp300 Triliun Untuk Biaya Kampanye Ganjar

Pemilu 2024, Ancaman Hoaks Buzzer Politik

Bagja menambahkan, Bawaslu juga berkolaborasi dengan platform media sosial seperti Facebook dan Twitter dalam pembuatan pelaporan konten dan pelatihan media sosial.

Selain itu, Bawaslu juga berkoordinasi bersama Kominfo untuk melawan hoaks selama masa kampanye, pemblokiran website, dan membantu kominfo untuk mengklarifikasi hoaks.

"Hal tersebut dilakukan untuk menekan penyebaran berita bohong di media sosial. Jika tidak diawasi dikhawatirkan bisa memicu konflik. Maka perlu diambil langkah pencegahan demi menciptakan pemilu yang damai dan aman," terang alumnus Universitas Indonesia itu.

Editor:  Agus Luqman 

• pemilu 2024
• #kabar pemilu KBR
• kabarpemilu
• Bawaslu
• hoaks
• KPU