KBR, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengatakan telah berbicara dengan Wakil Menteri BUMN Kartika Wiriatmodjo terkait rencana merger BUMN karya yaitu PT Pembangunan Perumahan (PP) dengan PT Wijaya Karya (Wika)
Namun sejauh ini, kata Erick, hal tersebut masih ditelaah terlebih dahulu sehingga belum menjadi hal yang konkret.
“Rencana kan memang waktu itu sudah berdiskusi dengan Pak Wamen Tiko, PP akan bersandingan dengan Wika nanti. Tapi itu belum menjadi keputusan konkret, sedang dijajaki, sedang dilihat hitung-hitungannya,” kata Erick dalam konferensi pers usai peresmian Menara Danareksa, di Jakarta, Jumat (26/5/2023).
Baca juga:
- Pimpinan Internal Jadi Musuh Terbesar Transformasi BUMN
- Presiden Perintahkan 800 Anak Cucu BUMN Dijual atau Merger
Bukan hanya PT PP dan PT Wika yang rencananya bakal dimerger, tapi juga BUMN Karya lainnya seperti PT Hutama Karya (HK) dengan PT Waskita Karya. Namun hingga kini hal itu masih sebatas rencana.
Erick pun meminta agar publik untuk bersabar terkait rencana merger sejumlah BUMN karya tersebut.
Sebelumnya rencana merger itu muncul sebagai bentuk pembenahan yang dilakukan Kementerian BUMN. Pembenahan itu menyasar kepada perusahaan pelat merah yang memiliki kinerja buruk, termasuk di sektor karya.
Erick Thohir mengatakan upaya konsolidasi BUMN karya dilakukan secara hati-hati agar tidak menganggu proyek yang saat ini sedang berjalan.
Editor: Agus Luqman
Nanti kan kita tentukan titik-titik mana saja yang boleh diambil. Jadi tidak sembarangan itu untuk dilakukan di semua titik
"Hampir 60-70% itu anak-anak itu langsung putus sekolah akibat kehamilan yang tidak diinginkan atau dipaksa menikah,"
Jadi yang milih bukan Presiden, hati-hati, yang milih ini rakyat.
"Perokok pemula naik drastis selama 10 tahun terakhir, ketika kita sudah melihat data yang per dekade itu naiknya 240 persen,"
"Kita berharap di pasal ini ada tambahan satu pasal terkait larangan iklan, promosi, dan sponsor bagi industri tembakau dan turunannya," 
"Hal yang membuat kami di Ombudsman ini sungguh mengagetkan karena justru kemudian mempertanyakan hal-hal yang sifatnya kewenangan"
"12 provinsi prioritas, yang meliputi 7 provinsi dengan prevalensi stunting yang paling tinggi di Indonesia, dan 5 provinsi dengan jumlah anak stunting terbesar."
"Memerintahkan ada langkah-langkah cepat dalam sebulan ini untuk menunjukan kepada publik, bahwa negara kepolisian, TNI, dan aparat pemerintah lain itu bertindak cepat dan hadir untuk ini,” 
"Pendataan yang nantinya berkualitas dan bermanfaat menjadi sesuatu yang sangat penting."
"Munculnya kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat dalam skala besar oleh karena beroperasinya kapal-kapal isab yang akan mengisap pasir laut dalam jumlah besar,"
WALHI Riau menyebut Pulau Rupat, Pulau Karimun dan Pulau Lingga mengalami kerusakan akibat kegiatan tambang pasir laut. Pulau Rupat bagian utara mengalami percepatan abrasi.
Di video yang sama, pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens juga tampak menyampaikan pernyataan singkat.
Jadi rata-rata kurang lebih harga tiket tetap di 1 jutaan.
Jika memang dia tidak bisa hadir, maka semestinya harus ada pemanggilan sama seperti saya dan Haris dipanggil paksa oleh polisi.
Stop di Kamu!
Saya tadi memastikan ke MK 'Apa betul itu sudah diputuskan? Belum'
Agenda reformasi TNI seharusnya semakin mendorong TNI untuk konsisten dan fokus pada penguatan pertahanan negara, terutama dalam menghadapi ancaman dari luar.
Lidya berharap, perubahan Undang-Undang Sistem Perbukuan bisa menjamin tersedianya buku bermutu, murah dan merata.
