KBR, Jakarta– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima 302 aduan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) pada tahapan Pemilu 2024.
Anggota DKPP, Josef Kristiadi mengatakan, berdasarkan data, kategori pelanggaran yang paling banyak diadukan soal kelalaian pada proses Pemilu sebanyak 42 teradu diikuti tidak melaksanakan tugas dan wewenang ada 29 teradu.
“Yang paling banyak memang kelalaian lalu kemudian melaksanakan tugas dan wewenang, itu sudah bermacam-macam misalnya salah satu ketua KPUD di daerah lalu cincai-cincai dengan tokoh-tokoh partai, bisa masuk ke situ,” kata Josef dalam Pemantapan Koordinasi Perencanaan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 secara daring, Jumat (12/5/2023).
Dalam data juga terlihat, ada 23 teradu terkait perlakuan tidak adil, 10 teradu soal pelanggaran hukum, dan konflik kepentingan ada 7 teradu.
Sementara kategori prinsip KEPP yang paling banyak dilanggar soal profesionalitas yakni ada 98 teradu.
Baca juga:
- Sosialisasikan Pemilu 2024 dan Tangkal Hoaks, KBR Teken MoU dengan KPU dan Bawaslu
- Menjaring Caleg Berkualitas di Pemilu 2024, Tanpa Politik Uang
Josef menambahkan dari 302 pengaduan terkait pelanggaran KEPP pada tahapan Pemilu 2024, sebanyak 289 aduan ditangani, sedangkan 13 aduan belum ditangani.
Sebaran pengaduan masa tahapan Pemilu 2024 banyak terjadi di Sumatra Utara dengan 54 aduan, Jawa Barat 28 aduan, dan Aceh 24 aduan.“Ini ada pergeseran, kalau Pemilu lalu saya dengar paling banyak itu Papua sekarang Sumatra Utara, paling rendah Jawa Tengah dan Bengkulu,” ucap Josef.
Kini Papua menempati peringkat 8 dengan 12 aduan sementara Jawa Tengah dan Bengkulu berada di posisi terendah dengan 10 aduan.
Editor: Rony Sitanggang
Bagaimana perlindungan pada anak yang terancam UU ITE seperti pada SFA? Lainnya, perkara orisinalitas dalam dunia fesyen.
"Untuk mengusung Bapak Ganjar Pranowo memenangkan sebagai presiden Republik Indonesia 2024," 
"Dia akan menyebut juga dibiayai oleh siapa dalam praktiknya selama ini. Artinya itu hal yang sangat mudah untuk dilakukan,"
"Saya sangat menghargai sekali komitmen Dato Seri Anwar Ibrahim untuk memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia,"
Megawati menyatakan bila menang Pemilu, maka program pembangunan akan dipercepat
"Jadi isinya yang harus dilakukan evaluasi, revisi dari aturan SKB 2 Menteri yang kemarin. Maka untuk menjamin kebebasan beragama kita tentu negara wajib hadir."
Ananta meminta program data tunggal Kemenkop UKM dapat segera diselesaikan dalam akhir periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Tingkat keparahan dari kekeringan yang akan terjadi kurang lebih hampir sama dengan bencana kekeringan yang terjadi pada 2019.
Kita akan melakukan tindakan yang tegas, termasuk bila ada oknum anggota Polri yang terlibat.
Tahap pertana ini ada 60 unit sepeda motor listrik.
"Ya dituduh bahwa saya punya saham, dituduh bahwa saya punya bermain tambang di Papua, saya tidak pernah lakukan."
Aturan tersebut ditentang para pegiat lingkungan, termasuk bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
"Modalitas pak Ganjar Pranowo itu sangat kuat. Itulah yang disampaikan bapak Presiden Jokowi."
Strategi cerdas sandwich generation agar bisa sejahtera
"Jadi kalau 30 hari itu digunakan dengan lebih cepat oleh Mahkamah Agung, maka sebelum penyusunan daftar calon sementara bisa dilakukan koreksi oleh partai politik."
Batas akhir pelaporan LHKPN 31 Maret 2023.
Nilai ekonomi dari produk ilegal itu diperkirakan mencapai Rp10 miliar.
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan evaluasi akan dilakukan terhadap kinerja satgas.
"Kunjungan saya ke Malaysia akan saya gunakan untuk menyelesaikan beberapa perundingan penting yang sudah berjalan bertahun-tahun dan tidak selesai."
"Keputusan bakal capres dan cawapres akan diputuskan Pak Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra dan Cak Imin selaku Ketua Umum PKB. Dari PKB hanya mengajukan satu nama yaitu Muhaimin Iskandar."
