KBR, Jakarta - Pemerintah mengingatkan jajarannya mencari solusi strategis percepatan penurunan prevalensi stunting atau tengkes. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah masih harus mengejar target 14 persen penurunan angka stunting hingga 2024.
Itu disampaikan Wapres saat memimpin Rapat Terbatas Tingkat Menteri untuk Percepatan Penurunan Stunting Triwulan I Tahun Anggaran 2023.
"Namun untuk mengejar target 14 persen tahun 2024, kita harus menurunkan stunting sebesar 7,6 persen dalam kurang dari 2 tahun ya. Untuk itu harus dilakukan intervensi strategis guna mendorong penurunan stunting lebih cepat lagi,” kata Maruf, Jakarta, Kamis (25/5/2023).
Baca juga:
- Anak Tengkes dan Overweight Turun, Wasting dan Underweight Naik
- Jokowi Instruksikan Target Penurunan Stunting Tercapai pada 2024
Wapres Ma'ruf Amin mengatakan, lebih dari 80 persen kabupaten/kota masih menghadapi persoalan aspek tata kelola pelaksanaan program, pencapaian intervensi spesifik dan sensitif. Itu didasari hasil pendampingan terpadu di 12 provinsi prioritas dan road show di 34 provinsi. Ma'ruf mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerja sama mengatasi persoalan-persoalan itu.
“Kita harus fokus pada intervensi yang mempunyai daya dorong besar bagi penurunan stunting. Karena kita hanya punya waktu yang terbatas untuk mencapai target pada tahun 2024. Sedangkan target yang harus diturunkan masih cukup tinggi,” katanya.
Wapres meminta seluruh pemangku kepentingan untuk fokus dan mencari terobosan dalam mencapai mencapai target yang sudah ditetapkan.
Ma'ruf meminta perbaikan program secara menyeluruh, mulai dari aspek perencanaan penganggaran, penguatan koordinasi dan pelaksanaan hingga pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.
Baca juga:
Di sisi lain, Wapres meminta agar luasan cakupan intervensi penanganan dari para kader dibuat secara spesifik dan intensif.
“Para pelaku di lapangan, baik itu Tim Pendamping Keluarga, Kader Pembangunan Manusia, Kader Posyandu dan penggiat lainnya dioptimalkan perannya, ditingkatkan kapasitasnya dan diberikan dukungan yang optimal oleh semua pihak,” pungkasnya.
Editor: Muthia Kusuma Wardani
"Kita berharap di pasal ini ada tambahan satu pasal terkait larangan iklan, promosi, dan sponsor bagi industri tembakau dan turunannya," 
"Hal yang membuat kami di Ombudsman ini sungguh mengagetkan karena justru kemudian mempertanyakan hal-hal yang sifatnya kewenangan"
"12 provinsi prioritas, yang meliputi 7 provinsi dengan prevalensi stunting yang paling tinggi di Indonesia, dan 5 provinsi dengan jumlah anak stunting terbesar."
"Memerintahkan ada langkah-langkah cepat dalam sebulan ini untuk menunjukan kepada publik, bahwa negara kepolisian, TNI, dan aparat pemerintah lain itu bertindak cepat dan hadir untuk ini,” 
"Pendataan yang nantinya berkualitas dan bermanfaat menjadi sesuatu yang sangat penting."
"Munculnya kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat dalam skala besar oleh karena beroperasinya kapal-kapal isab yang akan mengisap pasir laut dalam jumlah besar,"
WALHI Riau menyebut Pulau Rupat, Pulau Karimun dan Pulau Lingga mengalami kerusakan akibat kegiatan tambang pasir laut. Pulau Rupat bagian utara mengalami percepatan abrasi.
Menurut Juru bicara KKP, PP 26/2023 ini mengatur tata cara serta tata kelola pemanfaatan sedimentasi di laut dan alat yang ramah lingkungan.
Di video yang sama, pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens juga tampak menyampaikan pernyataan singkat.
Jadi rata-rata kurang lebih harga tiket tetap di 1 jutaan.
Jika memang dia tidak bisa hadir, maka semestinya harus ada pemanggilan sama seperti saya dan Haris dipanggil paksa oleh polisi.
Stop di Kamu!
Saya tadi memastikan ke MK 'Apa betul itu sudah diputuskan? Belum'
Agenda reformasi TNI seharusnya semakin mendorong TNI untuk konsisten dan fokus pada penguatan pertahanan negara, terutama dalam menghadapi ancaman dari luar.
Lidya berharap, perubahan Undang-Undang Sistem Perbukuan bisa menjamin tersedianya buku bermutu, murah dan merata.
Komisioner KPU, Idham Holik menyebut tidak benar informasi yang mengatakan bahwa Bawaslu belum mendapat akses ke Silon.
Aksi viral cover lagu di hutan bambu
"Bagaimana aturan seputar percaloan di tanah air? Sementara itu, korban NCII alias penyebaran konten intim non-konsensual, malah terancam dipolisikan dan sempat dilaporkan ke polisi."
Jika bonus demografi ini tidak dimaksimalkan, dapat berisiko menjadi bencana dengan peningkatan jumlah pengangguran.
