KBR, Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) meminta tambahan anggaran menjadi Rp2,2 triliun untuk pagu indikatif 2024. Permintaan itu disampaikan Menkumham Yasonna Laoly saat rapat kerja dengan Komisi Hukum DPR, hari ini.
"Untuk melaksanakan tugas-tugas dan penguatan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, untuk kami meminta dukungan Komisi III tambahan anggaran tahun 2024, Rp2.229.757.634 yang telah kami ajukan melalui surat resmi Kementerian Hukum dan HAM tanggal 26 Mei 2023," ujar Yasonna di Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (31/5/2023).
Yasonna mengatakan, kementeriannya perlu tambahan anggaran untuk pemenuhan tugas dan fungsi pemasyarakatan di wilayah.
Baca juga:
- Menkeu: Bantuan Pangan untuk Penanganan Stunting Diprioritaskan di 12 Provinsi
- Kemendagri Minta Pemda Fokuskan Belanja untuk Kendalikan Inflasi
Dia menyebut, pagu indikatif Kemenkumham pada 2024 menurun jika dibandingkan 2023.
Dia mengaku sudah mengusulkan pagu 2024 sebesar Rp24 triliun. Namun Menteri Bappenas dan Menteri Keuangan menetapkan pagu indikatif lebih rendah yakni Rp18 triliun.
Editor: Wahyu S.
Tapi masalah terbesar dari Permendikbud ini sampai hari ini adalah sosialisasi karena masih banyak yang belum tahu.
Sulitnya, gandum merupakan komoditas yang tak bisa ditanam di Indonesia.
Langsung bekerja dan memastikan kedaulatan pangan, jika terpilih menjadi Presiden nanti.
Penelitian LBH Masyarakat menunjukkan bahwa lebih 200 peraturan ketertiban umum di tingkat daerah bersifat multitafsir.
Mulai dari Rp400.000 hingga Rp2 juta.
Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi masih terjadi, meski pada November 2021 Kemendikbudristek sudah mengeluarkan peraturan menteri untuk mencegahnya.
“Strateginya tetap sama ya, yakni sebelum lahir dan setelah lahir."
Puluhan anak menjadi korban prostitusi anak atau perdagangan orang melalui media sosial. Kasus ini terungkap setelah Polda menangkap seorang mucikari.
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Menurut politikus senior PDIP Panda Nababan, menjadi politikus juga bukan proses yang bisa dipaksakan.
Diakui juga, distribusi pasokan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Saat ini lebih dari 60 persen pelaku UMKM menggunakan media sosial untuk berjualan.
Waspada Eating Disorder
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"
"Ujaran kepada siapa kebencian itu dilakukan? Kan dia hanya meminta agar warga tidak menerima bantuan," 
"Siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win,"
"Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar enggak perlu diributkan."
Buku-buku favorit Melani Budianta
Pelarangan itu kurang tepat.
Kehadiran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nantinya juga akan mengatur penguatan budaya kerja, citra institusi, dan penataan tenaga non-ASN atau honorer.
