KBR, Jakarta– Mahkamah Konstitusi memutuskan masa jabatan pimpinan di Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi inkonstitusional bersyarat. MK mengubah periode kepemimpinan KPK dari empat tahun menjadi lima tahun.
Hakim MK Arief Hidayat beralasan, aturan baru ini untuk menguatkan kedudukan pimpinan KPK.
"Mahkamah berpendapat sebagai berikut, bahwa pada dasarnya MK pernah memutus terkait masa jabatan pimpinan KPK sebagaimana Pasal 34 UU KPK, dalam putusan MK Nomor 5/PUU-IX/2011 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Juni 2011 dengan amar putusan menyatakan inkonstitusional bersyarat," ucap Hakim Arief Hidayat dalam sidang yang disiarkan daring pada Kamis (25/5/2023).
Hakim MK Arief Hidayat menambahkan, Masa jabatan KPK 4 tahun akan mengancam independensi KPK. Lantaran penilaian presiden dan DPR bisa dilakukan dua kali. Presiden dan DPR hasil Pemilu 2019 akan melakukan penilaian/seleksi selama dua kali, yaitu pada Desember 2019 dan Desember 2023. Ini berpotensi mempengaruhi independensi pimpinan KPK.
Putusan ini diwarnai perbedaan pendapat. Dari sembilan hakim MK, empat di antaranya memberikan dissenting opinion.
Baca juga:
- MK Tolak Gugatan Pemberhentian Hakim Aswanto
- Partai Buruh Siapkan Gugatan Uji Materiil Perpu Ciptaker ke MK
Gugatan uji materi masa jabatan pimpinan KPK diajukan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Gugatan diajukan terkait Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya Pasal 29 e dan Pasal 34 terhadap Pasal 28 D ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 28 I ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945. Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor 112/PUU-XX/2022.
Ghufron mengatakan masa pemerintahan di Indonesia yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar (UUD) adalah lima tahun. Dia menilai seluruh periodisasi pemerintahan semestinya juga selaras dengan ketentuan itu.
Kata dia, masa jabatan pimpinan KPK seharusnya juga disamakan dengan 12 lembaga non-kementerian atau auxiliary state body di Indonesia. Jika hal itu tidak disamakan, lanjutnya, maka berpotensi melanggar prinsip keadilan.
Editor: Rony Sitanggang
Jadi yang milih bukan Presiden, hati-hati, yang milih ini rakyat.
"Perokok pemula naik drastis selama 10 tahun terakhir, ketika kita sudah melihat data yang per dekade itu naiknya 240 persen,"
"Kita berharap di pasal ini ada tambahan satu pasal terkait larangan iklan, promosi, dan sponsor bagi industri tembakau dan turunannya," 
"Hal yang membuat kami di Ombudsman ini sungguh mengagetkan karena justru kemudian mempertanyakan hal-hal yang sifatnya kewenangan"
"12 provinsi prioritas, yang meliputi 7 provinsi dengan prevalensi stunting yang paling tinggi di Indonesia, dan 5 provinsi dengan jumlah anak stunting terbesar."
"Memerintahkan ada langkah-langkah cepat dalam sebulan ini untuk menunjukan kepada publik, bahwa negara kepolisian, TNI, dan aparat pemerintah lain itu bertindak cepat dan hadir untuk ini,” 
"Pendataan yang nantinya berkualitas dan bermanfaat menjadi sesuatu yang sangat penting."
"Munculnya kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat dalam skala besar oleh karena beroperasinya kapal-kapal isab yang akan mengisap pasir laut dalam jumlah besar,"
WALHI Riau menyebut Pulau Rupat, Pulau Karimun dan Pulau Lingga mengalami kerusakan akibat kegiatan tambang pasir laut. Pulau Rupat bagian utara mengalami percepatan abrasi.
Menurut Juru bicara KKP, PP 26/2023 ini mengatur tata cara serta tata kelola pemanfaatan sedimentasi di laut dan alat yang ramah lingkungan.
Di video yang sama, pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens juga tampak menyampaikan pernyataan singkat.
Jadi rata-rata kurang lebih harga tiket tetap di 1 jutaan.
Jika memang dia tidak bisa hadir, maka semestinya harus ada pemanggilan sama seperti saya dan Haris dipanggil paksa oleh polisi.
Stop di Kamu!
Saya tadi memastikan ke MK 'Apa betul itu sudah diputuskan? Belum'
Agenda reformasi TNI seharusnya semakin mendorong TNI untuk konsisten dan fokus pada penguatan pertahanan negara, terutama dalam menghadapi ancaman dari luar.
Lidya berharap, perubahan Undang-Undang Sistem Perbukuan bisa menjamin tersedianya buku bermutu, murah dan merata.
Komisioner KPU, Idham Holik menyebut tidak benar informasi yang mengatakan bahwa Bawaslu belum mendapat akses ke Silon.
Aksi viral cover lagu di hutan bambu
