KBR, Jakarta- Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan, belum ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem pemilihan umum legislatif. Pernyataan ini dia sampaikan merespons isu MK akan memutuskan sistem pemilu legislatif menjadi proporsional tertutup. Isu itu sebelumnya diungkap pakar hukum tata negara Denny Indrayana.
"Sudah beredar isu di luar bahwa sudah ada putusan dan sebagainya. Saya tadi memastikan ke MK 'Apa betul itu sudah diputuskan? Belum'. Itu hanya analisis orang luar yang mungkin melihat sikap-sikap para hakim MK lalu dianalisis sendiri. Tapi sidangnya sendiri secara tertutup baru akan dilakukan besok lusa," kata Mahfud saat Rapat Koordinasi bersama Panglima TNI dan Kapolri di Jakarta, Senin (29/5/2023).
Mahfud meminta masyarakat menunggu putusan MK. Mahfud juga meminta penyelenggara Pemilu tidak risau dengan sistem apapun yang nanti menjadi putusan MK.
Sebab kata dia, sistem apapun secara teknis akan sama saja. Karena sampai saat ini KPU belum mencetak kartu suara.
"Itu nanti yang risau ya kira-kira antarpartai politik, antarcalon. Nah itu tugas kita, tugas kita untuk mengamankannya dan mengarahkan sesuai dengan hukum yang berlaku," pungkasnya.
Baca juga:
- Perludem: Ubah Sistem Pemilu Jangan di MK, Lakukan Revisi UU Pemilu
- Yusril: Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Hanya Adu Popularitas Calon
Sebelumnya, Denny Indrayana mengeklaim menerima informasi bahwa MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup. Melalui unggahan di media sosial Twitter, dia bahkan menyebut komposisi hakim yang memutuskan perkara itu yakni 6 berbanding 3.
Saat ini, MK tengah menyidangkan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Salah satu pasal yang diuji yakni terkait sistem pemilu. Saat ini, sistem pemilu yang digunakan yakni proporsional terbuka.
Editor: Wahyu S.
Tapi masalah terbesar dari Permendikbud ini sampai hari ini adalah sosialisasi karena masih banyak yang belum tahu.
Sulitnya, gandum merupakan komoditas yang tak bisa ditanam di Indonesia.
Langsung bekerja dan memastikan kedaulatan pangan, jika terpilih menjadi Presiden nanti.
Penelitian LBH Masyarakat menunjukkan bahwa lebih 200 peraturan ketertiban umum di tingkat daerah bersifat multitafsir.
Mulai dari Rp400.000 hingga Rp2 juta.
Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi masih terjadi, meski pada November 2021 Kemendikbudristek sudah mengeluarkan peraturan menteri untuk mencegahnya.
“Strateginya tetap sama ya, yakni sebelum lahir dan setelah lahir."
Puluhan anak menjadi korban prostitusi anak atau perdagangan orang melalui media sosial. Kasus ini terungkap setelah Polda menangkap seorang mucikari.
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Menurut politikus senior PDIP Panda Nababan, menjadi politikus juga bukan proses yang bisa dipaksakan.
Diakui juga, distribusi pasokan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Saat ini lebih dari 60 persen pelaku UMKM menggunakan media sosial untuk berjualan.
Waspada Eating Disorder
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"
"Ujaran kepada siapa kebencian itu dilakukan? Kan dia hanya meminta agar warga tidak menerima bantuan," 
"Siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win,"
"Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar enggak perlu diributkan."
Buku-buku favorit Melani Budianta
Pelarangan itu kurang tepat.
Kehadiran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nantinya juga akan mengatur penguatan budaya kerja, citra institusi, dan penataan tenaga non-ASN atau honorer.
