DPR Minta Pemerintah Tambah Anggaran Subsidi Pupuk

"anggaran sebesar Rp24 triliun tahun ini hanya bisa memenuhi sepertiga kebutuhan petani dengan total Rp70 triliun"

KBR, Jakarta-  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menghitung anggaran subsidi pupuk yang terus menurun. Anggota Komisi Pertanian DPR dari fraksi PKS, Slamet mengatakan, anggaran sebesar Rp24 triliun tahun ini hanya bisa memenuhi sepertiga kebutuhan petani dengan total Rp70 triliun. Ia menilai kecewa Presiden Joko Widodo terkait persoalan pangan masih kontradiktif dengan kebijakan yang diterapkan.

"Apa susahnya sih ngasih 70 triliun untuk petani kita? Sementara tidak susah untuk kemudian memberi subsidi ke mobil listrik, ke motor listrik. Ini kan kegalauan kita bukan sekedar di lingkungan, tapi kan memang ini masalah pangan itu kan masalah perut bangsa kita, perut rakyat kita, sekaligus juga terkait dengan milik bangsa kita," kata Slamet kepada KBR, Rabu (24/5/2023).

“Kalau nanti tangan kita lemah kebayangkan bagaimana nanti kita bisa dimainkan oleh negara-negara yang mau menguasai pangan itu,” sambungnya.

Baca juga:

• Jokowi Minta Mentan Kembali Alokasikan Subsidi Pupuk Organik

• Melihat Upaya Pemerintah Cari Solusi Kelangkaan Pupuk

Anggota Komisi Pertanian DPR dari Fraksi PKS, Slamet menambahkan, saat ini para petani masih kesulitan untuk beralih pada penggunaan pupuk organik. Alasannya, kondisi tanah pertanian hari ini sudah terlalu lama menggunakan pupuk kimia.

"Yang jadi permasalahan petani kita hari ini adalah memang pupuk subsidi yang memang sulit ditemukan di lapangan. Kenapa demikian ya karena memang saya melihat, satu kontradiktif yang dilakukan pemerintah hari ini di bawah komando pak presiden, dia galau dengan krisis pangan dunia tetapi anggarannya tidak terungkap keberpihakan terhadap produktivitas dari petani kita," imbuhnya.

Data penerima subsidi pupuk

Wakil Sekretaris Jenderal Perdagangan DPP Pemuda Tani Indonesia, Ananda Bahri Prayudha meminta pemerintah melakukan perbaikan dan akurasi data pupuk subsidi. Perbaikan itu meliputi kriteria penerima pupuk subsidi.

Ananda mengatakan, selama ini subsidi pupuk justru dinikmati oleh mafia-mafia dan pengusaha pertanian besar, bukan petani-petani kecil yang dinilai lebih membutuhkan pupuk subsidi.

"Terbatasnya akses petani kita untuk memperoleh pupuk dan masalah transparansi proses penunjukan distributor dan pengecer ini juga perlu dilihat. Kalau soal akses petani untuk mendapatkan pupuk ini selama ini juga akan menjadi masalah. Banyak sekali petani di tingkat bawah itu yang mengeluh memang tidak mendapatkan akses untuk pupuk subsidi," kata Ananda kepada KBR, Rabu (24/5/2023).

Baca juga:

• Data Kerap Tak Akurat, Jokowi: Sensus Pertanian Penting untuk Menentukan Kebijakan

Ananda menambahkan, persoalan lain adalah mekanisme penyaluran pupuk subsidi yang belum selaras dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik yang mengandung prinsip 6T yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu. Selain itu, ia menyebut soal efektivitas mekanisme pengawasan pupuk subsidi yang tidak berjalan efektif.

Bagaimana kemudian kita harus melakukan tindakan terhadap mafia mafia pupuk yang nakal ini. subsidi ini jadi soal yang serius, supaya semuanya sama-sama senyum. Petani bisa mudah mendapatkan akses pupuk dan pupuknya tersedia, jangan sampai subsidinya ada pupuknya tidak tersedia," pungkasnya.

Editor: Muthia Kusuma Wardani

• pupuk
• pupuk subsidi
• petani
• DPR
• Pemuda Tani Indonesia