KBR, Jakarta - Kebebasan berpendapat di kalangan buruh diklaim semakin bebas pasca-reformasi. Bahkan, menurut bekas aktivis buruh yang kini menjabat Staf Khusus Kementerian Ketenagakerjaan, Dita Indah Sari, kaum buruh makin bebas menyuarakan opini dan berorganisasi. Tidak ada lagi bentuk hambatan apapun dari rezim penguasa.
"Ada kebebasan yang sangat-sangat kuat dalam mengungkapkan pendapat, beropini, berorganisasi. Dulu serikat pekerja dan serikat buruh itu di zaman kita masih berjuang itu, hanya dua, yang punya pemerintah itu satu. Nah sekarang itu hampir 250 atau 300 serikat pekerja tingkat lokal, tingkat nasional mencapai 16. Jadi dari segi kuantitatif ada peningkatan besar dari jumlah organisasi dan keberanian orang untuk mengungkapkan pendapat, bahkan untuk beroposisi terhadap pemerintah," kata Dita Indah saat dimintai komentar KBR terkait "25 Tahun Usia Reformasi", melalui telepon pada Senin (22/5/2023).
Dita juga mengeklaim, saat ini penyusunan regulasi selalu melibatkan kalangan buruh. Dita berharap, kehadiran dirinya di pemerintahan bisa menjadi jembatan antara pemerintah dengan para aktivis buruh yang senantiasa menyuarakan berbagai kritik.
"Proses penyusunan regulasi itu menjadi lebih panjang dan lebih lama. Kenapa? Karena proses dialognya juga menjadi lebih panjang. Jadi lebih lama. Jumlah serikat pekerja yang harus diakomodir, diundang, diajak bicara itu lebih banyak," ujarnya. "Jadi lebih panjang, lebih ruwet, lebih melelahkan. Ya tapi itu konsekuensi demokrasi ya."
Baca juga:
- 25 Tahun Tragedi Trisakti: Desakan dan Cerita Saksi Mata
- 25 Tahun Tragedi Trisakti, Aktivis 98: Selesaikan di Jalur Hukum
Dita Indah Sari dulu kerap menyuarakan perjuangan kalangan buruh di era Orde Baru. Dia ditangkap ketika sedang memimpin aksi di Surabaya, Juli 1996. Dita ditahan di LP Wanita Malang dan LP Wanita Tangerang tahun 1997-1998. Dia kemudian dibebaskan setelah mendapat amnesti dari Presiden BJ Habibie.
Setelah Reformasi, dirinya mendeklarasikan Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia. Kini, dia bergabung ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Editor: Fadli
Bagaimana perlindungan pada anak yang terancam UU ITE seperti pada SFA? Lainnya, perkara orisinalitas dalam dunia fesyen.
"Untuk mengusung Bapak Ganjar Pranowo memenangkan sebagai presiden Republik Indonesia 2024," 
"Dia akan menyebut juga dibiayai oleh siapa dalam praktiknya selama ini. Artinya itu hal yang sangat mudah untuk dilakukan,"
"Saya sangat menghargai sekali komitmen Dato Seri Anwar Ibrahim untuk memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia,"
Megawati menyatakan bila menang Pemilu, maka program pembangunan akan dipercepat
"Jadi isinya yang harus dilakukan evaluasi, revisi dari aturan SKB 2 Menteri yang kemarin. Maka untuk menjamin kebebasan beragama kita tentu negara wajib hadir."
Ananta meminta program data tunggal Kemenkop UKM dapat segera diselesaikan dalam akhir periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Tingkat keparahan dari kekeringan yang akan terjadi kurang lebih hampir sama dengan bencana kekeringan yang terjadi pada 2019.
Kita akan melakukan tindakan yang tegas, termasuk bila ada oknum anggota Polri yang terlibat.
Tahap pertana ini ada 60 unit sepeda motor listrik.
"Ya dituduh bahwa saya punya saham, dituduh bahwa saya punya bermain tambang di Papua, saya tidak pernah lakukan."
Aturan tersebut ditentang para pegiat lingkungan, termasuk bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
"Modalitas pak Ganjar Pranowo itu sangat kuat. Itulah yang disampaikan bapak Presiden Jokowi."
Strategi cerdas sandwich generation agar bisa sejahtera
"Jadi kalau 30 hari itu digunakan dengan lebih cepat oleh Mahkamah Agung, maka sebelum penyusunan daftar calon sementara bisa dilakukan koreksi oleh partai politik."
Batas akhir pelaporan LHKPN 31 Maret 2023.
Nilai ekonomi dari produk ilegal itu diperkirakan mencapai Rp10 miliar.
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan evaluasi akan dilakukan terhadap kinerja satgas.
"Kunjungan saya ke Malaysia akan saya gunakan untuk menyelesaikan beberapa perundingan penting yang sudah berjalan bertahun-tahun dan tidak selesai."
"Keputusan bakal capres dan cawapres akan diputuskan Pak Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra dan Cak Imin selaku Ketua Umum PKB. Dari PKB hanya mengajukan satu nama yaitu Muhaimin Iskandar."
