Bagikan:

Temuan BPK: Program Kartu Prakerja Tidak Tepat Sasaran

BPK merekomendasikan Menko Airlangga segera menyusun aturan mengenai lingkup besaran batas gaji bulanan.

NASIONAL

Selasa, 24 Mei 2022 16:34 WIB

Author

Heru Haetami

Temuan BPK: Program Kartu Prakerja Tidak Tepat Sasaran

Proses pendaftaran program kartu prakerja. (13/04/2020). FOTO:Antara

KBR, Jakarta- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya permasalahan data dalam pemberian manfaat kartu prakerja, yang tidak tepat sasaran. Itu dikatakan Ketua BPK Isma Yatun saat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021, serta penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2021 pada Rapat Paripurna DPR, Selasa, 24 Mei.

“Permasalahan yang perlu mendapat perhatian pemerintah, bantuan program kartu prakerja kepada 119.494 peserta sebesar Rp289,5 miliar pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terindikasi tidak tepat sasaran,” kata Isma dalam paripurna DPR, Selasa (24/5/2022).

Menurut Isma, bantuan program kartu prakerja tersebut tak tepat sasaran lantaran diterima oleh pekerja yang memiliki gaji atau upah di atas Rp3,5 juta. Untuk itu, Isma menyarankan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto agar segera menyusun aturan mengenai lingkup besaran batasan gaji bulanan, bagi calon peserta program kartu prakerja secara jelas.

Lebih lanjut Isma mengatakan, ada dua permasalahan yang ditemukan setelah pihaknya memeriksa dua program prioritas nasional, terkait ketahanan ekonomi dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Pertama, terkait kartu prakerja dan kedua terkait alokasi vaksinasi.

“Permasalahan kedua, alokasi vaksin Covid-19 dan sarana prasarananya yang belum sepenuhnya menggunakan dasar perhitungan yang sesuai dengan perkembangan kondisi dan analisis situasi terbaru,” jelas Isma.

Selain itu, Isma juga mengungkapkan permasalahan lain yakni, kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan kementerian yang terlibat dalam penanganan Covid-19. Dalam hal ini BPK merekomendasikan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin segera menginventarisir rencana penyediaan sarana prasarana untuk vaksin.

"Segera mengalokasikan vaksin Covid-19 yang disesuaikan dengan data dari berbagai sumber dan petunjuk teknis (juknis) terkait alokasi vaksin kepada TNI, Polri, serta sentra layanan vaksinasi."

Baca juga:

Tekan Jumlah Pengangguran, Pemerintah Janji Lanjutkan Kartu Prakerja Tahun Ini

Editor: Dwi Reinjani

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Jalan Berliku Warga Ibu Kota Dapatkan Udara Bersih