NASIONAL

Program Kartu Prakerja Tidak Tepat Sasaran, Ini Saran DPR

"Anggota DPR menilai permasalahan data menjadi faktor utama penyebab pemberian insentif program Kartu Prakerja salah sasaran."

KBR, Jakarta - DPR meminta pemerintah segera menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ihwal adanya indikasi pemberian insentif yang tidak tepat sasaran dalam program Kartu Prakerja.

Anggota Komisi bidang Ketenagakerjaan DPR Rahmad Handoyo mengatakan pemerintah mesti menjalankan rekomendasi BPK dengan merevisi aturan terkait syarat batasan upah calon peserta kartu prakerja.

"Tentu tindak lanjut dari pemerintah adalah bagaimana untuk menyempurnakan bagaimana agar temuan yang tidak tepat sasaran upah di atas 3,5 juta itu bisa dikembalikan para peserta, peserta yang membutuhkan kompetensi yang paling tidak sesuai dengan tidak di atas 3,5 juta itu," kata Rahmad kepada KBR, Selasa (24/5/2022).

Sebelumnya, dalam rapat paripurna DPR, Ketua BPK Isma Yatun menyampaikan bantuan program Kartu Prakerja kepada 119.494 peserta sebesar Rp289,5 miliar oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terindikasi tidak tepat sasaran.

Baca juga:

• Temuan BPK: Program Kartu Prakerja Tidak Tepat Sasaran
• Tekan Jumlah Pengangguran, Pemerintah Janji Lanjutkan Kartu Prakerja Tahun Ini

Rahmad juga mendorong pemerintah agar meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut.

"Tinggal bagaimana penyempurnaannya, bagaimana fungsi pengawasa, fungsi kontrolnya bisa berjalan lebih baik lagi," katanya.

Sementara itu, anggota komisi bidang Keuangan di DPR, Willy Aditya menyebut permasalahan data menjadi faktor utama penyebab pemberian insentif program kartu prakerja salah sasaran.

Menurutnya, pekerjaan rumah pemerintah bukan hanya penyesuaian peraturan yang dibuat. Tapi perlu serius untuk membangun sistem data yang berbasis pemenuhan tujuan bernegara.

"Peraturan yang dibuat akhirnya cenderung bertendensi kepentingan ketimbang keilmiahan-faktual. Akibatnya muncul ketidaktepatan antara aturan dan hasil implementasi sebagaimana temuan BPK," kata Willy dalam keterangan tertulis kepada KBR.

Willy menyebut, insentif prakerja menjadi tidak tepat karena kita tidak dimulai dari data peta jenis kerja dan upah yang benar. Padahal kata dia, data ini penting untuk menentukan mana pekerja yang berhak diberi insentif dan juga pemetaan aktifitas angkatan kerja.

"Dari sini akhirnya peraturan yang memberi batasan penerima menjadi mulur mungkret," kata Willy.

Editor: Agus Luqman

• kartu Pra Kerja
• audit BPK
• Pemulihan Ekonomi