Bagikan:

Kementerian PPPA: Perempuan Harus Terlibat Dalam Agenda Lingkungan

Jika perempuan bisa berpartisipasi dia juga bisa melakukan kontrol terhadap pembangunan

NASIONAL

Kamis, 19 Mei 2022 16:32 WIB

Kementerian PPPA: Perempuan Harus Terlibat Dalam Agenda Lingkungan

Aksi warga Rembang di Halaman Gedung Gubernur Jawa Tengah, menolak pabrik semen. (09/12/2016). FOTO:Antara


KBR, Jakarta- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyediakan layanan 'PUTARAN' atau pusat pembelajaran perempuan di setiap daerah. Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA, Lenny Rosalin mengatakan, satu dari enam pokok program layanan itu berfokus pada kesiapan perempuan di dalam memahami isu dan agenda lingkungan hidup.

"Tentunya bagaimana kita bisa melibatkan para perempuan ini, dan kami sebetulnya di Kementerian PPPA sudah dengan daerah punya sahabat setara, yang dalamnya ada putaran atau pusat pembelajaran perempuan. Agendanya salah satunya adalah suara dan aksi perempuan pelopor, itu salah satunya adalah siap lestari. Disinilah mangrove, perhutanan sosial, dan climate change masuk ke dalam siap lestari ini," ujar Lenny dalam Webinar Bertajuk "Memajukan Aksi Perubahan Iklim, Kesetaraan Gender serta Inklusi Sosial pada Kawasan Mangrove di Indonesia" di Youtube Kementerian ATR/BPN, Kamis (19/5/2022).

Menurut Lenny, pengarusutamaan gender harus dilakukan guna mendukung pemberian akses yang sama dalam hal perolehan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, perempuan harus diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan kontrol lingkungan hidup.

"Ini bisa memberikan manfaat yang setara, jadi perempuan bisa berpartisipasi dia juga bisa melakukan kontrol terhadap pembangunan," tuturnya.

Untuk itu, layanan pusat pembelajaran perempuan yang diluncurkan sejak awal tahun ini, kata Lenny, menyasar enam aspek yakni Siap Ekonomi, Siap Sehat, Siap Pintar, Siap Hukum, Siap Politik, dan Siap Lestari. Keenam aspek tersebut diharapkan dapat membangun kualitas perempuan-perempuan di Indonesia.

Selain itu, Lenny menambahkan, kesetaraan gender atau gender equality harus terus dikedepankan, mengingat indeks secara global atau Gender Inequality Index (GII) Per 2020, posisi Indonesia masih menduduki peringkat ke 121 dari 189 negara.

"Dalam gender equality terbaru yang dikeluarkan, kita peringkatnya lebih buruk lagi dari IPM kita. Tentunya salah satunya adalah faktor bagaimana kita bisa memberikan akses tersebut kepada masyarakat kita secara setara," jelasnya.

Baca juga:

FOMO Sapiens : Menyoal Patriarki dan Disahkannya UU TPKS

Menaker: Negara Menjamin Perlindungan Pekerja Perempuan

Editor:Dwi Reinjani.

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Haruskah Ikut Program Pengungkapan Sukarela?