Bagikan:

Gorden Miliaran dan Rencana Penundaan Pemilu

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengevaluasi kinerja anggota legislator pada masa sidang keempat 2021-2022.

NASIONAL

Jumat, 13 Mei 2022 14:35 WIB

Gorden Miliaran dan Rencana Penundaan Pemilu

Gedung DPR RI. Foto: postel.go.id

KBR, Jakarta- Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengevaluasi kinerja anggota legislator pada masa sidang keempat 2021-2022. Ada sejumlah hal yang dievaluasi Formappi, antara lain soal pengadaan gorden rumah dinas senilai Rp43,5 miliar.

Peneliti dari Formappi Bidang Pengawasan, M Djadijono mempertanyakan sikap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang bersikeras mengganti gorden. Padahal, pengadaan gorden tersebut tidak urgen untuk dilakukan saat ini. Apalagi, sebagian di antara rumah dinas itu tidak dihuni sendiri oleh anggota DPR.

"Apalagi jika mengacu pada kondisi perekonomian bangsa yang masih lesu pascapandemi COVID-19. Menghamburkan anggaran hanya untuk mempersolek kediaman anggota merupakan keputusan yang tak peka dari lembaga yang berisi wakil rakyat," kata peneliti dari Formappi Bidang Pengawasan, M Djadijono, saat konferensi pers secara daring, Kamis, (12/5/2022).

Baca juga:

Peneliti Formappi, Djadijono menambahkan, pengadaan gorden itu juga dinilai banyak kejanggalan. Menurutnya, rangkaian proses dan tahapan tender sejak pendaftaran hingga seleksi akhir seolah-olah hanya pengantar untuk kemenangan PT Bertiga Mitra Solusi. Padahal dua perusahaan lainnya menawarkan harga yang lebih rendah dengan kualitas setara.

Selain itu, Formappi juga menyoroti wacana penundaan Pemilu 2024 sekaligus perpanjangan masa jabatan presiden yang dinilai tak direspons dengan cepat dan tepat oleh DPR.

Kata Djadijono, para legislator seharusnya mengadakan rapat kerja untuk memanggil menteri-menteri terkait yang melontarkan wacana itu pertama kali. Sikap tegas itu dibutuhkan karena wacana yang penundaan Pemilu 2024 sekaligus perpanjangan masa jabatan presiden bertentangan dengan konstitusi.

"Lambatnya respons DPR terhadap wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden, patut diduga bahwa jika tidak terjadi unjuk rasa BEM SI secara besar-besaran di berbagai daerah dan di depan gedung DPR, maka penundaan Pemilu 2024 bisa saja menjadi kenyataan. Jika itu terjadi, maka secara otomatis masa jabatan para anggota DPR pun akan ikut diperpanjang," sambungnya.

Editor: Sindu

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Upaya Menghidupkan Dwifungsi TNI

Most Popular / Trending