KBR, Jakarta- Sekjen DPP Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI), Rochadi Tawaf mengatakan, pemerintah harus mengambil beberapa strategi untuk mengatasi semakin meluasnya penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak. Rochadi mengatakan, penyebaran dampak PMK umumnya melalui lalu lintas ternak dari wilayah berpenyakit ke wilayah tidak berpenyakit, ataupun dari daerah tidak berpenyakit yang melalui kawasan-kawasan berpenyakit.
Ia meminta ada upaya optimal untuk mengendalikan lalu lintas ternak.
"Dengan pengetatan, pemberian surat jalan, yang keduanya adalah aktivasi kontrol cek poin di masing-masing antarprovinsi. Contoh cek poin ini ada di luar jalan tol, itu yang menjadi masalah besar kita. Sehingga kita mengharapkan dinas perhubungan maupun kepolisian menggiring perjalanan ternak ini ke tempat adanya kontrol cek poin itu. Nah ini kan sangat sulit, pasti mereka ikut jalan tikus akhirnya akan terjadi persoalan-persoalan tersendiri," kata Rochadi kepada KBR, Minggu (29/5/2022).
Baca juga:
Jokowi: Segera Atasi Penyakit Kuku dan Mulut Hewan Ternak
Ribuan Ternak Terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku Ini Antisipasi Pemerintah
Rochadi mengatakan, pengawasan dan pengontrolan cek poin lalu lintas ternak juga harus diikuti dengan efektivitas satgas di masing-masing daerah. Kata dia, satgas tidak hanya tingkat nasional dan provinsi, tetapi harus sampai tingkat kabupaten/kota hingga kecamatan-kecamatan untuk mencegak dampak PMK.
"Sehingga apabila keluar surat izin nomor sekian dengan sistem digital kan sudah terpantau semua. Terus truknya atau pengangkutnya juga akan terpantau semua, diberikan identifikasi sistem digital oleh dinas setempat, sehingga mobilitasnya akan terkontrol," imbuhnya.
Sebelumnya, Kementerian Pertanian menyebut, saat ini ada 17 provinsi yang sudah terjngkit wabah penyakit mulut dan kuku (PMK). Hingga 24 Mei , tercatat lebih dari 27 ribu ekor sapi dan kerbau yang sakit karena PMK.
Editor: Rony Sitanggang
Presiden berjanji bakal segera mencarikan solusi.
Dia pun menyebut pemerintah dalam hal ini Bulog juga tak maksimal dalam menyerap beras petani secara 100 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ini merupakan kali pertama ada pemberian THR bagi guru ASN non-penerima tunjangan kinerja atau TPP.
Di beberapa jalur mudik masih ada penyempitan jalan, kurangnya penerangan, hingga proyek jalan yang belum selesai.
Kemacetan sudah terjadi di beberapa wilayah akibat meningkatnya pengguna kendaraan pribadi dan keterlambatan membangun transportasi publik.
"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil," kata Ida.
Sebab, menurut Menteri Sosial Tri Rismaharini, jumlah anggaran sekitar Rp149 miliar, hanya cukup untuk stok cadangan atau buffer stock hingga Agustus mendatang.
Mulai dari penyempitan jalan, penerangan jalan, hingga proyek perbaikan jalan yang masih juga belum selesai.
Pemerintah memutuskan melakukan impor beras 2 juta ton tahun ini. 
Yang jadi problem adalah ketika pendekatan sosial kultural enggak jalan itu juga akan berpengaruh terhadap penegakan hukum,
Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tidak adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga situasi di Tanah Air yang mulai memasuki masa pra-endemi.
"Kita bisa lihat, pertama, tidak semua peserta BPJS Ketenagakerjaan yang melakukan klaim JHT akibat PHK"
Pentingnya menjaga pola makan dan latihan fisik demi kelancaran puasa. 
"Perbaikan PRIMA paling lima hari sejak akses Sipol dibuka hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 pukul 18.30 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 pukul 18.30 WIB,"
Vonis rendah hakim terhadap para terdakwa tidak setimpal dengan kematian 135 orang akibat tragedi Oktober tahun lalu.
Tips Atur Bujet Self-Reward Aman di Kantong
"Jadi tuan rumah laga final pun sudah sangat siap. Pokoknya tugas saya sudah selesai."
"Kami sedang melakukan review kembali dengan kementerian keuangan untuk bisa memberikan budget tambahan,"
Berdasarkan pemaparannya, daging sapi impor asal Brasil itu tak bisa digunakan untuk kebutuhan selama puasa Ramadan.
Menurut Akmal penolakan Timnas Israel ini mengandung muatan politis terlebih lagi kini jelang Pemilu 2024.
