BERITA

Vaksin Gotong Royong, Kadin Tegaskan 100 Persen Biaya Ditanggung Perusahaan

KBR, Jakarta - Organisasi Kamar Dagang dan Industri KADIN memastikan biaya vaksin gotong royong ditanggung 100 persen oleh perusahaan.

Ketua KADIN DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan sejak awal gagasan ini muncul, KADIN telah meminta perusahaan untuk menanggung keseluruhan biaya apabila ingin mengikuti program tersebut.

Menurut Diana, karyawan tetap digratiskan tanpa dipungut biaya. Dia mengimbau agar perusahaan memenuhi janji dan tidak mengurangi hak karyawan.

"Dari awal kita minta kepada perusahaan, apabila mereka sanggup untuk membiayai vaksin gotong royong, mereka diminta mendaftarkan. Dengan catatan biaya dikeluarkan merupakan biaya perusahaan, tidak dikenakan untuk karyawannya. Kalau (misal) memotong BPJS ketenagakerjaan itu berarti tetap mengurangi haknya karyawan, itu yang kami pesan untuk tidak melakukan itu," ujar Diana ketika dihubungi KBR, Selasa (11/5/2021).

Ketua Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi mengatakan dari total 16.700 perusahaan yang mendaftar program tersebut, sebanyak 60 persen berada di DKI.

Lebih lanjut Ia menambahkan, perusahaan yang telah terdaftar wajib memenuhi hak karyawan sesuai dengan perjanjian awal pendaftaran perusahaan.

"Kalau perusahaannya banyak berdomisili di Jakarta, tetapi banyak juga mereka memang mempunyai pabrik-pabrik diluar Jakarta atau Jabodetabek. Untuk bidangnya beragam," pungkasnya.

Vaksin gotong royong merupakan inisiasi Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia beserta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Program ini untuk membantu percepatan pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat, khusunya para pekerja di beberapa sektor inti.

Namun vaksin gotong royong sempat menuai kritik terutama skema pembiayaan yang dikhawatirkan memangkas upah atau gaji karyawan.

Sementara itu, pengurus Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menyatakan pihak buruh belum mendapatkan informasi terkait rencana vaksinasi lewat program vaksin gotong royong.

Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban menyebut, buruh menolak jika harus membayar atau dipotong gajinya untuk memperoleh vaksin gotong-royong.

Ia meminta perusahaan menanggung penuh biaya vaksin tersebut.

"Berat ya untuk mereka. Misalnya Rp500 ribu, dan itu dua kali kan. Tidak adil juga dong perusahaan kalau masih membebankan itu ke buruh. Karena buruh kan bekerja terus, memang selayaknya dapat vaksin. Pemotongan yang lain saja kan buruh sangat keberatan. Apalagi dipotong upahnya. Jam kerjanya dikurangi, yang dirumahkan, upah tidak penuh, THR juga. Kalau dibebankan ini lagi pasti kan keberatan banget mereka," kata Elly kepada KBR (11/5/2021).

Elly Rosita mengatakan jika biaya vaksin tidak ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan, atau perusahaan hanya menanggung sebagian, maka buruh bakal menolak.

Ia mengatakan buruh bakal menunggu vaksin gratis dari pemerintah, ketimbang dipotong gajinya. Sebab kata dia perekonomian buruh sudah sangat terpukul akibat dampak pandemi Covid-19 sejak tahun lalu.

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan rencana pelaksanaan vaksinasi gotong royong bakal digelar mulai 17 Mei 2021. Namun belakangan Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto mengatakan program vaksin gotong royong akan digelar akhir Mei.

Pemerintah juga sudah menetapkan harga vaksin gotong royong yakni Rp500 ribu rupiah perdosis.

"Vaksin gotong royong sudah tersedia 500 ribu (dosis), dari 7,5 juta kontrak vaksin Sinopharm. Dan ini sudah ditetapkan harga vaksin Rp375 ribu per dosis, dan penyuntikannya Rp125 ribu. Sehingga total (harganya) Rp500 ribu. Vaksin lain yang akan digunakan adalah CanSino dan ini sudah dipersiapkan 5 juta (dosis)," ujar Airlangga dalam konferensi pers daring, Senin (11/5/2021).

Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto mengatakan program vaksin gotong royong menggunakan vaksin Sinopharm dan CanSino Biologics buatan Tiongkok. Dua vaksin itu telah dinyatakan aman oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Editor: Agus Luqman

• vaksinasi gotong royong
• COVID-19
• pandemi
• vaksinasi
• Sinopharm
• KADIN
• KSBSI