KBR, Jakarta - Pemerintah belum akan menggunakan vaksin dengan jenis yang berbeda pada dosis kedua pascapenghentian vaksinasi Covid-19 AstraZeneca batch CTMAV547.
Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan belum ada rencana menggunakan vaksin lain untuk suntikan dosis kedua bagi warga yang sudah mendapatkan suntikan pertama vaksin AstraZeneca. Meskipun, penyuntikan dua jenis vaksin yang berbeda telah dilakukan di negara lain.
"Terkait dengan jenis vaksin kedua, sampai saat ini sudah ada beberapa studi di dunia menyatakan mencampurkan kedua jenis vaksin dapat dilakukan. Namun untuk Indonesia sampai saat ini belum ada agenda terkait ini," kata Wiku dalam siaran pers secara daring, Selasa (18/5/2021).
Pemerintah menghentikan sementara distribusi dan penggunaan vaksin AstraZeneca batch CTMAV547 untuk pengujian toksisitas dan sterilitas oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Hal itu dilakukan untuk menginvestigasi kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) dimana dua orang meninggal dunia usai disuntik vaksin jenis Astrazeneca. Proses investigasi membutuhkan waktu paling tidak sekitar dua pekan.
Wiku mengatakan pemerintah akan terus memantau KIPI sesuai anjuran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk memastikan efek dari vaksinasi tidak terlalu buruk.
"Melakukan pengawasan terhadap potensi kemunculan ikutan pasca imunisasi, bukan karena efek negatif yang ditemukan di lapangan langsung berkaitan dengan vaksin yang diberikan. Namun demi surveilans dan upaya monitoring yang efektif," katanya.
Editor: Agus Luqman
"Di dalam psikologi itu ada namanya teori konformitas. Orang bisa menjadi tidak patuh, walaupun dia patuh, Ketika berada di dalam masyarakat yang tidak patuh."
"Komisi Yudisial tidak dapat bertindak kalau basisnya benar atau tidaknya suatu putusan, tepat tidaknya suatu putusan. Komisi Yudisial baru dapat bertindak apabila ada dugaan pelanggaran perilaku."
"Bahwa terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, dan tidak ada kaitannya dengan agama apapun."
"Target kita nanti di awal Juli kalau sebelumnya 500 ribu, nanti di awal Juli sudah harus mencapai 1 juta per hari."
"Saya selaku warga Jemaat GKI Yasmin dan salah satu pengurus GKI Yasmin merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses-proses yang katanya itu baik"
"ini bisa menjadi satu narasi yang baik bagi lembaga-lembaga yang lain untuk memberikan informasinya ketika dipanggil Komnas HAM"
"Sampai saat ini kami berjuang untuk menolak izin usaha perusahaan ini untuk melakukan eksploitasi terhadap tanah yang kami miliki,"
"Alih fungsi lahannya itu yang kita sayangkan. [Daerah di Papua kini] yang punya potensi sagu sebenarnya [tersisa] Asmat, terus Mappi, terus Mimika, yang luasan luasannya besar"
"Work from homenya 75 persen. Jadi untuk daerah-daerah berbasis PPKM mikro merah, itu kantornya 25 persen."
"Karena kita tahu daerah perkantoran itu daerah kota, Sudirman, Thamrin, Kuningan, TB Simatupang itu yang utama. Kalau dilakukan inspeksi mendadak, siapa sih yang tidak takut."
"Ini juga untuk meredam spekulasi apakah kemudian memang meninggalnya wajar atau tidak wajar," 
"Kita harapkan penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta bisa kita hambat dan kita kurangi,"
"Ini sejalan dan sama persis dengan keputusan yang diambil oleh pemerintah RI,"
"Ini kan baru konsep yang diusulkan oleh tim. Setelah ini, makanya ini kita buka, dengan harapan kita mendapatkan berbagai masukan untuk perbaikannya."
"Mereka menangani pasien yang membawa virus infeksius dan disarankan untuk isolasi. Jika tenaga kesehatan tidak disediakan, agak susah juga, mereka tinggal dimana?"
"Kita harapkan adanya percepatan vaksinasi ini bisa melindungi para penumpang, petugas, para pelayan publik, para pekerja di Pelabuhan Tanjung Emas"
Masyarakat tetap perlu mewaspadai Pinjol ilegal, karena operasinya belum terawasi oleh OJK.
"Sehingga kita harapkan mobilitas orang, mobilitas barang, mobilitas logistik akan menjadi lebih baik sehingga akhirnya memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah bagian selatan ini,"
DPR mendorong KLHK dan BRGM realistis dalam merencanakan anggaran.
“Kami memohon dan berharap Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan permohonan ini sebelum November 2021, mengingat pasal yang kami mohonkan adalah pasal peralihan yang hanya berlaku sekali...”
