KBR, Jakarta - Pemerintah belum akan menggunakan vaksin dengan jenis yang berbeda pada dosis kedua pascapenghentian vaksinasi Covid-19 AstraZeneca batch CTMAV547.
Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan belum ada rencana menggunakan vaksin lain untuk suntikan dosis kedua bagi warga yang sudah mendapatkan suntikan pertama vaksin AstraZeneca. Meskipun, penyuntikan dua jenis vaksin yang berbeda telah dilakukan di negara lain.
"Terkait dengan jenis vaksin kedua, sampai saat ini sudah ada beberapa studi di dunia menyatakan mencampurkan kedua jenis vaksin dapat dilakukan. Namun untuk Indonesia sampai saat ini belum ada agenda terkait ini," kata Wiku dalam siaran pers secara daring, Selasa (18/5/2021).
Pemerintah menghentikan sementara distribusi dan penggunaan vaksin AstraZeneca batch CTMAV547 untuk pengujian toksisitas dan sterilitas oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Hal itu dilakukan untuk menginvestigasi kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) dimana dua orang meninggal dunia usai disuntik vaksin jenis Astrazeneca. Proses investigasi membutuhkan waktu paling tidak sekitar dua pekan.
Wiku mengatakan pemerintah akan terus memantau KIPI sesuai anjuran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk memastikan efek dari vaksinasi tidak terlalu buruk.
"Melakukan pengawasan terhadap potensi kemunculan ikutan pasca imunisasi, bukan karena efek negatif yang ditemukan di lapangan langsung berkaitan dengan vaksin yang diberikan. Namun demi surveilans dan upaya monitoring yang efektif," katanya.
Editor: Agus Luqman
Kepala ESDM Jawa Tengah, Sujarwanto menjelaskan, puluhan daerah berisiko longsor terletak di sepanjang sisi Barat hingga Selatan, atau yang merupakan area pegunungan dan pebukitan.
Keluarga dan lembaga sekolah harus cepat dan tanggap menghilangkan rasa bosan serta stres pada anak-anak.
Rumah juga belum tentu menjadi ruang aman bagi anak, sebab anak berpotensi menjadi korban kekerasan dari anggota keluarganya maupun kejahatan berbasis daring. 
"Alhamdulillah kita telah menerima dukungan Dose Sharing Vaksin Fast Track dari pemerintah Amerika Serikat, yaitu sebesar 2.632.500 dosis melalui jalur Covax Facility"
Sanksi ASN tukang bolos dan Konten Homofobik "Aku Bukan Homo"
Mau Hidup Berdampingan dengan COVID-19? Jokowi Beri Dua Syarat
Kesulitan Akses PeduliLindungi karena Tak Punya HP? Pemerintah Akan Fasilitasi
Pegawai KPK dipecat, Istana masih bungkam dan enggan menanggapi.
"Mungkin pada titik tertentu, perusahaan yang mengurus (keamanan data) bingung harus patuh kemana. Jangankan perusahaan, bahkan Kementerian (bingung) seperti itu,"
"Itu betul-betul benar ditawari ke BUMN akan disalurkan ke BUMN, maka itu bukan saja penghinaan, penistaan, tapi itu sekaligus refleksi dari sikap kemunafikan kelembagaan."
"Kita ingin melindungi mereka semuanya, terproteksi agar tidak terkena covid-19 dengan vaksinasi,"
Setiap pelaku perjalanan internasional wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi, sebagai syarat masuk ke Indonesia.
"Vaksinasi door to door ini kita lakukan untuk lebih memberikan pelayanan pada masyarakat secara langsung, karena dari pintu ke pintu,"
Pedoman itu diterbitkan melalui Surat Telegram (TR) Kapolri yang ditujukan kepada para Kasatwil Jajaran Polda se-Indonesia.
"Salah satu faktor penyebabnya adalah stres yang dialami seseorang karena adanya perubahan situasi sosial dan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19."
Pegawai KPK: Ditawari Kerja di BUMN, Kami Ketawa, Marah dan Terhina
56 Pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dipecat mulai 3 September 2021. 
INDEF: Potensi Penerimaan PPN Sembako itu Kecil!
"Pemerintah itu bisa mendapatkan cukai yang lebih tinggi, pendapatan yang lebih tinggi kalau tujuannya pendapatan negara adalah misalnya menaikkan cukai rokok yang secara signifikan," 
Jenis sanksinya mulai dari peringatan perbaikan Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL), hingga penutupan sementara.
