KBR, Jakarta - Indonesia telah menerima sekitar 75,9 juta dosis vaksin covid-19.
Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan, Indonesia kembali menerima 8 juta kiriman vaksin Covid-19 produksi Sinovac tahap ke-14, di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, hari ini.
"Alhamdulillah sampai saat ini Indonesia sudah mempunyai 75.9 juta vaksin. Dimana, dari 75,9 juta itu kalau satu rakyat indonesia menggunakan dua dosis, maka cukup untuk 37,5 juta," ucapnya di Bandara Soekarno-Hatta yang disiarkan di Kanal Youtube Sekretariat Presiden RI, Senin (31/5/2021).
Erick mengungkapkan, hingga akhir Mei ini, realisasi program vaksinasi telah mencapai 26,9 juta masyarakat.
Pemerintah, kata dia, terus berkomitmen meningkatkan jumlah masyarakat yang mendapatkan akses vaksin ini.
Ia menyatakan, Indonesia menduduki peringkat satu di Asia Tenggara, perihal jumlah masyarakat yang sudah divaksin.
"Ini akan terus kita tingkatkan. Apakah kita berpuas diri, tidak. Dibandingkan negara besar lain, kita masih di bawah. Ini yang harus terus kita tingkatkan," tutur Erick.
Dengan capaian program vaksinasi itu, Erick berharap ekonomi Indonesia bisa tumbuh 4 hingga 5 persen di akhir tahun ini. Pemerintah yakin, vaksinasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Kita berharap juga dengan percepatan vaksinasi ini, kita mengharapkan Indonesia secara ekonomi bisa tumbuh lagi. Prediksi pemerintah, tahun ini kita akan mulai tumbuh lagi seperti tahun-tahun sebelumnya, 4-5 persen di akhir tahun ini. Kami berharap juga, dukungan masyarakat semua golongan, disiplin daripada protokol kesehatan," ucap Erick.
Erick mengatakan vaksinasi membutuhkan kerja sama seluruh pihak, agar program itu berjalan sukses.
"Selain mendorong ekonomi, program vaksinasi utamanya memperkuat segi kesehatan, agar mencegah adanya penularan hingga kematian dari Covid-19," pungkasnya.
Editor: Kurniati Syahdan
Kondisi menjelang Pemilu 2024 ini menjadi kesempatan bagi partai politik baru untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat, dengan memberikan gagasan-gagasan baru 
Jika aturan di RKUHP diberlakukan secara merata tanpa melihat latar belakang orang penyandang disabilitas ataupun jenis tindakan yang mereka lakukan, maka bisa menyebabkan diskriminasi.
"daging sapi dan daging ayam pun sudah turun harganya. Demikian pula terkait dengan gula pasir, bawang merah, bawang putih, cabai merah, itu seluruhnya turun,”
"Pertama adalah sinergi untuk mengatasi inflasi pangan itu menjadi penting karena Juli kemarin inflasi pangannya 11,47 persen sementara inflasi IHK-nya 4,94 persen."
Jalan lurus berdasarkan ruh konstitusi ini merupakan jihad ekonomi bangsa.
"Hati-hati ini, serapan baru Rp472 triliun. Padahal, ini penting sekali untuk yang namanya perputaran uang di daerah, untuk pertumbuhan ekonomi di daerah."
Top three hoax of the week yang beredar dari tanggal 6 - 12 Agustus 2022, hasil periksa fakta dengan tingkat engagement paling tinggi pada akun Instagram @TURNBACKHOAXID 
Tanyakan di daerah kita apa yang harganya naik, yang menyebabkan inflasi.
"Ini menunda hak-hak korban dan keluarganya untuk melakukan proses proyustisia," 
Jika ingin menyelesaikan kasus HAM berat masa lalu dengan jalur non-yudisial, maka harus ada prinsip dan mekanisme pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi.
Suciwati menganggap pemerintah mencari mudah, mencari aman dan tidak bertanggung jawab dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat.
"Bahkan kalau kita lihat jamnya ada yang memang sudah mepet-mepet dengan batas akhir pendaftaran partai politik,"
"Nah kalau hari ini Bapak Presiden membentuk tim menyelesaikannya di luar pengadilan, maka yang perlu kita tahu dan harus dibuka dulu adalah metode yang seperti apa itu"
Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, tanpa pandang bulu.
"Demikian juga dengan pemberantasan korupsi juga terus menjadi prioritas utama. Korupsi besar di Jiwasraya, ASABRI, dan Garuda berhasil dibongkar, dan pembenahan total telah dimulai," 
Indonesia bersyukur, tapi kita juga harus waspada. Kita harus rukun, sejuk, kita harus hati-hati, kerja sama dengan baik.
Perbincangan tentang suksesi kepemimpinan nasional menjadi topik di media sosial hingga warung-warung kopi di penjuru negeri.
"Tidak akan menimbulkan kewajiban bagi Presiden untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Pokok-Pokok Haluan Negara kepada MPR."
"Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, juga terus menjadi perhatian serius Pemerintah," 
