KBR, Jakarta - Indonesia telah menerima sekitar 75,9 juta dosis vaksin covid-19.
Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan, Indonesia kembali menerima 8 juta kiriman vaksin Covid-19 produksi Sinovac tahap ke-14, di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, hari ini.
"Alhamdulillah sampai saat ini Indonesia sudah mempunyai 75.9 juta vaksin. Dimana, dari 75,9 juta itu kalau satu rakyat indonesia menggunakan dua dosis, maka cukup untuk 37,5 juta," ucapnya di Bandara Soekarno-Hatta yang disiarkan di Kanal Youtube Sekretariat Presiden RI, Senin (31/5/2021).
Erick mengungkapkan, hingga akhir Mei ini, realisasi program vaksinasi telah mencapai 26,9 juta masyarakat.
Pemerintah, kata dia, terus berkomitmen meningkatkan jumlah masyarakat yang mendapatkan akses vaksin ini.
Ia menyatakan, Indonesia menduduki peringkat satu di Asia Tenggara, perihal jumlah masyarakat yang sudah divaksin.
"Ini akan terus kita tingkatkan. Apakah kita berpuas diri, tidak. Dibandingkan negara besar lain, kita masih di bawah. Ini yang harus terus kita tingkatkan," tutur Erick.
Dengan capaian program vaksinasi itu, Erick berharap ekonomi Indonesia bisa tumbuh 4 hingga 5 persen di akhir tahun ini. Pemerintah yakin, vaksinasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Kita berharap juga dengan percepatan vaksinasi ini, kita mengharapkan Indonesia secara ekonomi bisa tumbuh lagi. Prediksi pemerintah, tahun ini kita akan mulai tumbuh lagi seperti tahun-tahun sebelumnya, 4-5 persen di akhir tahun ini. Kami berharap juga, dukungan masyarakat semua golongan, disiplin daripada protokol kesehatan," ucap Erick.
Erick mengatakan vaksinasi membutuhkan kerja sama seluruh pihak, agar program itu berjalan sukses.
"Selain mendorong ekonomi, program vaksinasi utamanya memperkuat segi kesehatan, agar mencegah adanya penularan hingga kematian dari Covid-19," pungkasnya.
Editor: Kurniati Syahdan
"Seto juga mengingatkan orangtua untuk tetap mengelola emosi secara baik, saat menegur anak untuk belajar."
"Yang perlu kita ketahui di sini kenapa harus disempurnakan? Hukum Indonesia tidak mengenal yang namanya sanksi sosial."
"Nanti menunggu saat situasi Pandemi virus korona ini sudah baik, kita akan buka belajar tatap muka."
Berdasarkan fakta dan analisis, Dewan Pengawas menilai tujuh laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan pimpinan KPK, tidak cukup bukti.
Satgas Penanganan Covid-19 mendorong pemerintah daerah meningkatkan kapasitas tes, sehingga semakin banyak kasus yang terdeteksi dan tertangani dengan cepat.
Rumah sakit lapangan yang tersebar di 61 lokasi juga penuh.
Penambahan tempat tidur RS tidak sebanding dengan jumlah penambahan pasien Covid-19 setiap hari.
Berdasarkan data FSPBI, dari dua ribuan anggota, ada 166 orang yang terinfeksi Covid-19.
"Yang tadinya bisa dicegah supaya gak jadi parah, yang tadinya bisa dicegah supaya bisa segera ditangani akhirnya nggak bisa."
"Ini yang jadi masalah, PPKM Darurat sudah berlangsung dua minggu, baru ada rencana pembagian bansos. Ini orang udah mati kelaparan, baru mau akan, kan keterlaluan."
"Di tahap awal ini setidaknya 400 SMK dan politeknik, akan terlibat dalam ekosistem laptop PDN ini."
Mangrove juga berperan penting untuk menghadapi dampak buruk perubahan iklim. 
"Nah ini rumah sakit-rumah sakit darurat yang sedang dibikin ini memang harus segera dibuka, dimanfaatkan, buka lagi tambah lagi ini menjadi penting banget."
HIPMI meminta pemerintah betul-betul memerhatikan nasib UKM.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim proses penyaluran bantuan ini akan lebih sederhana.
Pemerintah mengklaim penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mampu menurunkan tingkat keterisian rumah sakit di sejumlah daerah.
Dasar hukum PPKM yang digunakan pemerintah adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri.
"Peningkatan vaksinasi dalam situasi saat ini memang tidak terlalu bisa kita harapkan. Jadi setidaknya menjaga konsistensi capaian di satu juta dosis saja sudah prestasi, sudah bagus banget."
Upaya hukum antara lain memproses ke Dewan Pengawas KPK, ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan ke kepolisian.
