Satgas COVID-19: Laporkan Bila Ada Pungutan Vaksinasi Gotong Royong

""Masyarakat yang menemukan pungutan tersebut agar segera melaporkan ke Kementerian Kesehatan agar dapat ditindaklanjuti," ujar Jubir Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito."

KBR, Jakarta - Pemerintah sangat menyayangkan adanya pihak-pihak tak bertanggung-jawab yang memungut biaya dari pekerja untuk vaksin gotong-royong COVID-19. 

Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito berharap, masyarakat segera melapor ke Kementerian Kesehatan, bila menemukan kasus pungutan kepada pekerja untuk vaksin gotong royong COVID-19.

"Pemerintah sangat menyayangkan adanya pungutan biaya yang dilakukan pihak-pihak tertentu dalam pelaksanaan vaksinasi gotong royong. Masyarakat yang menemukan pungutan tersebut agar segera melaporkan ke Kementerian Kesehatan agar dapat ditindaklanjuti," ujar Wiku Adisasmito, Kamis (20/5/2021).

Wiku mengingatkan, program vaksinasi gotong royong dilakukan tanpa dipungut biaya sedikitpun. Semua perusahaan yang ikut serta dalam program vaksinasi gotong royong COVID-19, juga dilarang memotong gaji karyawannya.

Bantu Dongkrak Pemulihan Ekonomi

Saat meninjau pelaksanaan vaksinasi gotong royong di PT Unilever, Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 18 Mei 2021, Presiden Joko Widodo yakin vaksinasi gotong royong bisa membantu memulihkan perekonomian nasional yang sempat anjlok akibat pandemi Covid-19. 

Pada kuartal pertama 2021, perekonomian Indonesia minus 0,74 persen. Vaksinasi gotong royong dilakukan serentak Selasa (18/5/2021) di 19 perusahaan.

Presiden berharap dengan mulainya vaksinasi gotong royong, kawasan industri dan perusahaan-perusahaan bisa lebih produktif dan terlindungi dari dampak buruk Covid-19. Sehingga perekonomian kuartal kedua bisa tumbuh positif.

"Dan kita semuanya berharap dengan kerja keras kita semuanya kita berharap di kuartal yang kedua 2021 di bulan April, Mei, Juni kita sesuai dengan target yaitu kurang lebih 7 persen bisa kita capai. Karena produksi di semua lini perusahaan, unit usaha, semuanya bisa bergerak normal kembali," kata Jokowi saat meninjau vaksinasi gotong royong di PT Unilever, Bekasi, Selasa (18/5/2021).

Presiden Jokowi menyebut pada tahap pertama sudah ada 420 ribu dosis untuk vaksinasi gotong royong. Dia memastikan suplai vaksin untuk program ini akan lebih banyak lagi. Sehingga bisa mempercepat program vaksinasi nasional.

"Kita harapkan nanti kita akan mendapatkan suplai vaksinnya lebih banyak sehingga proses vaksinasi gotong royong ini bisa mempercepat target dari vaksinasi yang ingin kita lakukan yaitu 181,5 juta dari penduduk yang ingin kita vaksin," ujarnya.

Harga Vaksin Gotong Royong

Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan harga vaksin gotong royong yang akan diberikan perusahaan-perusahaan swasta kepada pegawainya.

Menurut Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto, ada dua vaksin yang akan digunakan yakni Sinopharm dan CanSino Biologics.

Kata dia, dua vaksin itu telah dinyatakan aman oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Vaksin gotong royong sudah tersedia 500 ribu (dosis), dari 7,5 juta kontrak vaksin Sinopharm dan ini sudah ditetapkan harga vaksin Rp375 ribu per dosis, dan penyuntikannya Rp125 ribu. Sehingga total (harganya) Rp500 ribu dan vaksin lain yang akan digunakan adalah CanSino dan ini sudah dipersiapkan 5 juta (dosis)," ujar Airlangga dalam Konferensi Pers Daring, Senin (11/5/2021).

Vaksin gotong royong merupakan hasil inisiasi Kamar Dagang dan Industri (KADIN) beserta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tujuannya untuk membantu percepatan pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat, khusunya para pekerja di beberapa sektor inti.

Namun, vaksin gotong royong juga sempat menuai kritik pasalnya, skema pembiayaan yang digunakan memangkas hak pegawai, hal ini memunculkan penolakan dari berbagai kalangan.

Ditanggung Perusahaan

Menanggapi hal itu Ketua KADIN DKI Jakarta Diana Dewi memastikan, biaya vaksin gotong royong ditanggung 100 persen oleh perusahaan. 

Kata dia, sejak awal KADIN telah meminta perusahaan untuk menanggung keseluruhan biaya apabila ingin mengikuti program tersebut.

"Dari awal kita minta kepada perusahaan, apabila mereka sanggup untuk membiayai vaksin gotong royong, mereka diminta mendaftarkan. Dengan catatan biaya dikeluarkan merupakan biaya perusahaan, tidak dikenakan untuk karyawannya. Kalau (misal) memotong BPJS ketenagakerjaan itu berarti tetap mengurangi haknya karyawan, itu yang kami pesan untuk tidak melakukan itu," ujar Diana ketika dihubungi KBR, Selasa (11/5/2021).

Diana Dewi mengatakan dari total 16.700 perusahaan yang mendaftar program tersebut, 60 persen berada di DKI Jakarta. 

Ia juga mengatakan semua perusahaan yang telah terdaftar wajib memenuhi perjanjian awal terkait pembiayaan yang tidak melibatkan para pekerja dalam hal apapun.

Editor: Fadli Gaper

• vaksinasi gotong royong
• Wiku Adisasmito
• Pekerja
• vaksin covid-19