KBR, Jakarta - Pemerintah menegaskan belum pernah berpikir untuk memberlakukan status darurat sipil maupun militer, dalam upaya menyelesaikan konflik di Papua.
Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, upaya penyelesaian damai melalui dialog sudah puluhan tahun ditawarkan oleh pemerintah. Tapi sejumlah pihak justru melakukan kekerasan yang meresahkan masyarakat, dan merusak obyek vital milik negara, sehingga tepat bila dinyatakan sebagai teroris.
"Pemerintah belum pernah sampai saat ini untuk berpikir untuk memberlakukan situasi darurat sipil apalagi darurat militer di Papua. Karena kita menganggap ini sebenarnya tidak terlalu besar, orang-orangnya teridentifikasi, sehingga kita sebut orang-orangnya itulah terorisnya, bukan Papua terorisnya," ujar Mahfud MD saat konferensi pers virtual terkait update pengenai perkembangan Papua dan Poso (19/5/2021).
Mahfud menambahkan, pemerintah menilai ada tiga lapis gerakan yang saat ini berkembang di Papua. Ketiga lapis gerakan itu adalah kelompok politik, klandestin, dan pelaku teror.
Terhadap lapisan gerakan kelompok politik dan klandestin, pemerintah selalu menawarkan upaya dialog dengan pendekatan kesejahteraan serta kedamaian.
Sedangkan bagi lapisan gerakan teror di Papua, pemerintah sudah mengidentifikasi para pelakunya untuk ditindak tegas dan terukur. Tindakan tegas itu sesuai aturan hukum yaitu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
"Untuk penegakan hukum dan keamanan di Papua, kita akan memburu para teroris, bukan Organisasi Papuanya, tapi orang-orang Papua yang melakukan teror. By name, orang-orang itu ada nama-namanya. Bukan sembarang orang Papua. Lalu, pemerintah akan melakukan penelusuran penyalahgunaan dana negara atau korupsi. Selama ini sering dipertanyakan kenapa korupsi di sana seolah dibiarkan. Saat ini kita sudah mengidentifikasi sepuluh kasus korupsi besar di sana. Ini juga akan dilakukan penegakan hukum," tuturnya sambil menyatakan perburuan pelaku teror dilaksanakan secara hati-hati dan fokus. "Sehingga tidak menimbulkan korban dari warga sipil."
Mahfud juga memastikan bahwasanya pemerintah Indonesia melakukan pendekatan kesejahteraan dan jalan damai dalam permasalahan di Papua. Menurut Mahfud, jalan damai juga menjadi salah satu caranya.
Salah satu buktinya, kata Mahfud dilakukan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
"Kebijakan penanganan Papua oleh pemerintah itu secara umum itu menggunakan pendekatan kesejateraan, pendekatan damai tanpa kekerasan tanpa senjata itu secara umum. Bagaimana itu dituangkan dalam kebijakan pemerintahan yang umum," tuturnya.
Editor: Agus Luqman
Presiden berjanji bakal segera mencarikan solusi.
Dia pun menyebut pemerintah dalam hal ini Bulog juga tak maksimal dalam menyerap beras petani secara 100 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ini merupakan kali pertama ada pemberian THR bagi guru ASN non-penerima tunjangan kinerja atau TPP.
Di beberapa jalur mudik masih ada penyempitan jalan, kurangnya penerangan, hingga proyek jalan yang belum selesai.
Kemacetan sudah terjadi di beberapa wilayah akibat meningkatnya pengguna kendaraan pribadi dan keterlambatan membangun transportasi publik.
"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil," kata Ida.
Sebab, menurut Menteri Sosial Tri Rismaharini, jumlah anggaran sekitar Rp149 miliar, hanya cukup untuk stok cadangan atau buffer stock hingga Agustus mendatang.
Mulai dari penyempitan jalan, penerangan jalan, hingga proyek perbaikan jalan yang masih juga belum selesai.
Pemerintah memutuskan melakukan impor beras 2 juta ton tahun ini. 
Yang jadi problem adalah ketika pendekatan sosial kultural enggak jalan itu juga akan berpengaruh terhadap penegakan hukum,
Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tidak adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga situasi di Tanah Air yang mulai memasuki masa pra-endemi.
"Kita bisa lihat, pertama, tidak semua peserta BPJS Ketenagakerjaan yang melakukan klaim JHT akibat PHK"
Pentingnya menjaga pola makan dan latihan fisik demi kelancaran puasa. 
"Perbaikan PRIMA paling lima hari sejak akses Sipol dibuka hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 pukul 18.30 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 pukul 18.30 WIB,"
Vonis rendah hakim terhadap para terdakwa tidak setimpal dengan kematian 135 orang akibat tragedi Oktober tahun lalu.
Tips Atur Bujet Self-Reward Aman di Kantong
"Jadi tuan rumah laga final pun sudah sangat siap. Pokoknya tugas saya sudah selesai."
"Kami sedang melakukan review kembali dengan kementerian keuangan untuk bisa memberikan budget tambahan,"
Berdasarkan pemaparannya, daging sapi impor asal Brasil itu tak bisa digunakan untuk kebutuhan selama puasa Ramadan.
Menurut Akmal penolakan Timnas Israel ini mengandung muatan politis terlebih lagi kini jelang Pemilu 2024.
