Mahal, DPR Minta Pemerintah Tinjau Ulang Harga Vaksin Gotong Royong

"Tentu biayanya itu harus dikomunikasikan sehingga betul-betul nanti program vaksinasi untuk mencapai 70 persen penduduk Indonesia ini bisa tercapai"

KBR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR meminta, I Ketut Kariyasa meminta pemerintah meninjau ulang harga vaksin gotong royong. Ia menilai harga vaksin gotong-royong terlalu mahal sehingga memberatkan pengusaha.

Ketut juga meminta pemerintah dan pengusaha duduk bersama untuk membahas kembali harga yang tepat untuk vaksin tersebut.

"Apalagi di masa pandemi ini banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan tentang keuangan. Tentu biayanya itu harus dikomunikasikan sehingga betul-betul nanti program vaksinasi untuk mencapai 70 persen penduduk Indonesia ini bisa tercapai," katanya pada video yang diunggah di kanal Youtube DPR RI, Jumat (21/5/21)

Ketut juga mengusulkan pemerintah memberi alokasi anggaran untuk vaksin gotong royong dengan tujuan menekan harga vaksin tersebut.

UMKM Pilih Tak Ikut Vaksin Gotong Royong

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), Ikhsan Ingratubun memastikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tidak akan berpartisipasi dalam vaksinasi gotong royong yang berbayar.

"Kalau untuk perusahaan besar silahkan lah. Grup-grup Kadin dan seterusnya. Tapi kalau untuk UMKM itu kita tidak akan ikut vaksin gotong royong. Karena UMKM itu kan perusahaan-perusahaan kecil ya, usaha mikro. Usaha mikro itu di dalam 64 juta unit usaha itu 95 persen semua usaha mikro. Kalau misalnya dia diharuskan satu juta untuk vaksin itu tidak akan kita lakukan. Lebih bagus cari vaksin gratis di tengah-tengah masyarakat," ujar Ikhsan, kemarin.

Ikhsan menilai vaksin berbayar akan memberatkan arus kas UMKM.

"Katakanlah karyawannya 4 hingga 5. Dia harus keluar 5 juta untuk vaksin. Pasti nggak mau. Kecuali kalau perusahaan-perusahaan besar, ya silahkan," tegasnya.

Ia juga meminta pemerintah memprioritaskan vaksin untuk para pelaku usaha UMKM. Apalagi, kata dia, UMKM berkontribusi pada perekonomian negara.

"Yakni menyumbangkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang cukup besar," ungkapnya.

Selain itu, lanjut Ikhsan, kebanyakan pelaku UMKM bekerja di tengah kerumunan masyarakat. Sehingga, seharusnya pemerintah mendahulukan vaksin untuk orang-orang yang rutin berkegiatan di tempat umum seperti pasar, dibandingkan mereka yang lebih banyak berkegiatan di rumah masing-masing.

"Contoh misalnya pasar tradisional. Kan itu berkumpul pedagang dan penjual, seperti pasar Tanah Abang. Seharusnya vaksin gratis diberikan pada wilayah UMKM yang besar seperti Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Medan," pungkas Ikhsan Ingratubun.

Sebelumnya pemerintah telah menetapkan harga vaksin gotong royong, yaitu Rp321.660 per dosis ditambah tarif maksimal pelayanan vaksinasi Rp117.910 per dosis.

Editor: Kurniati Syahdan

• vaksinasi gotong royong
• Vaksinasi Covid-19
• DPR
• vaksin mahal