Ekonom Sebut Ancaman Pembekuan Anggaran Daerah Tak Efektif, Mengapa?

"Padahal, belanja daerah diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. "

KBR, Jakarta- Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai ancaman pembekuan alokasi anggaran daerah yang dilontarkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tidak akan efektif.

Pasalnya, masih ada pemerintah daerah yang membiarkan dana APBD-nya menumpuk di bank dan tak dibelanjakan. Ekonom Indef Enny Sri Hartati meminta pemerintah baik pusat maupun daerah dapat membangun sistem dalam pengalokasian anggaran.

“Ya kalau efektif sudah dari dulu. Kan, ini ancaman juga enggak pertama kali, ya kan. Dan punishment ini sudah diwarning berkali-kali, tapi yang terjadi kan seperti keledai terantuk pada lubang yang sama terus. Makanya menurut saya yang harus benar-benar diperbaiki adalah membangun sistem. Jadi bukan tergantung siapa Mendagrinya, siapa Menteri Keuangannya, siapa kepala daerahnya, bukan. Jadi, dalam konteks realisasi anggaran itu harus ada sistem yang dibangun,” kata Enny kepada KBR, Kamis (6/5/2021).

Ekonom Indef Enny Sri Hartati berharap pemerintah pusat dapat memberikan kewenangan kepada daerah agar mampu mempunyai inovasi dan kreativitas dalam mengoptimalkan pembiayaan di daerah.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan hingga Maret 2021, dana simpanan pemerintah daerah sekitar Rp180 triliun menganggur di bank. Angka ini naik 11,22 persen dibandingkan Februari 2021, yakni senilai Rp163 triliun.

Presiden Joko Widodo turut mengingatkan pemerintah daerah yang belum optimal membelanjakan anggarannya. Padahal, belanja daerah diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Editor: Sindu Dharmawan

• INDEF
• Pembekuan Alokasi Anggaran Daerah
• Mendagri
• Kementerian Keuangan
• APBD
• Dana Daerah di Bank