KBR, Jakarta - Pemprov DKI Jakarta memutuskan memperpanjang penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama 14 hari. Dengan begitu, PSBB Jakarta yang tadinya akan berakhir pada 22 Mei 2020 kini diperpanjang lagi sampai 4 Juni 2020.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan perpanjangan PSBB ini dilakukan karena masih adanya penularan dan belum menurunnya kurva kasus Covid-19 di Ibu Kota.
"Dan ini akan bisa menjadi PSBB penghabisan jika kita disiplin. Karena itu saya sampaikan kepada semua, jangan sampai kita memperpanjang (PSBB) lagi," kata Anies dalam jumpa pers, Selasa sore (19/5/2020).
Berita Terkait:
- IDI: Jika Kasus Covid-19 Masih Naik, PSBB Harus Lanjut
- Menkeu: Jika PSBB Terus Berlanjut, Ekonomi Masuk Skenario Sangat Berat
Anies Klaim PSBB Jakarta Cukup Efektif
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim PSBB yang selama ini diterapkan di Ibu Kota cukup efektif mengendalikan penularan Covid-19.
Ia menjelaskan, berdasar data yang disusun tim Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), sebelum ada PSBB indeks penularan Covid-19 di Jakarta mencapai skor 4. Artinya, 1 orang bisa menularkan virus ke 4 orang lain. Namun, usai PSBB dilaksanakan, kini indeks penularannya turun menjadi 1,1.
"Idealnya angkanya di bawah 1. Kalau di bawah 1 artinya tidak lagi menularkan. Kalau 1, artinya 1 orang menularkan kepada 1 orang," jelas Anies.
Anies juga mengklaim hampir 60 persen orang Jakarta sudah mengikuti aturan tetap berada di rumah selama PSBB. Hal itu sempat berdampak pada penurunan laporan kasus Covid-19 per hari yang menurun hingga akhir April 2020.
"Tetapi di Bulan Mei, jumlah laporan kasus per hari mengalami peningkatan kembali. Seakan kita menuju gelombang kedua. Ini terjadi masuk di Bulan Suci Ramadan. Kita memang ketat di siang hari, tapi sore dan malam banyak keluar," ujarnya.
Anies pun meminta masyarakat tetap disiplin berada di rumah, menghindari kerumunan, dan menerapkan protokol pencegahan Covid-19 agar kasusnya menurun dan tidak terjadi lagi penularan di Jakarta.
Editor: Rony Sitanggang
"Hari ini kita melaksanakan raker dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, beserta seluruh Kepala Staf."
"Kemarin saya usulkan, pak usulkan kalau bisa Rp100 triliun."
"Ini publik Indonesia enggak pernah tahu dia melakukan hal ini, tapi dia ngomongnya di forum internasional," 
Berbagai keterangan tengah dikumpulkan untuk membawa Sudrajad ke sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH).
Kelola uang kaget secara bertanggung jawab
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyebut, jumlah wirausahawan Indonesia baru mencapai 3%. Padahal di negara-negara maju, jumlah wirausahawannya rata-rata mencapai 14%.
"Karena kalau kita bandingkan dengan negara tetangga, kita relatif paling rendah. Singapura sudah 39% porsi kreditnya untuk UMKM..."
"Setara Rp2,2 miliar. Oleh DY dibagi dengan pembagian, DY menerima sekitar Rp250 juta, MH menerima Rp850 juta, ETP menerima Rp150 juta dan Saudara SD menerima sekitar Rp800 juta,"
Meskipun sempat ada kenaikan kasus di bulan Agustus, namun angkanya tidak signifikan. Namun yang perlu diperhatikan adalah angka kematian jumlahnya cukup banyak.
Wakil Ketua Komisi bidang Keuangan dan Perbankan di DPR Fathan Subchi menjelaskan, RUU P2SK ibarat Omnibus Law untuk semua aturan terkait Sektor Keuangan.
"Sehingga kemudian orang berpikir dua kali untuk melanggar ketentuan Undang-Undang Pemilu,"
Isak Sattu adalah bekas Perwira Penghubung Komando Distrik Militer (Kodim) 1705/Paniai, Papua
" Mungkin di BUMN juga yang sekarang sedang ditangani Kejagung, kok sama ya dengan orde baru,"
"Persiapan pengamanan Natal 2022 dan tahun baru 2023, hasil survei terkait dengan mudik kemarin tolong dipertahankan."
"Kalau sekarang saya pribadi dalam dua bulan terakhir saya sama sekali tidak ada penghasilan. Selalu tekor dan tekor."
Gugatan warga Pulau Pari ke Holcim karena produksi semen perusahaan itu telah meningkatkan emisi karbon dioksida, dan memicu perubahan iklim global.
Presiden meminta jangan sampai kabar yang tidak benar itu membuat masyarakat resah.
Direktur Eksekutif ELSAM, Wahyudi Djafar meragukan lembaga pemerintahan ini bakal menjerat sanksi tegas terhadap kementerian maupun lembaga lain yang termasuk pengendali dan pemroses data.
Johnny menyebut, hal ini merupakan tonggak sejarah kemajuan perlindungan data pribadi di Indonesia. Ia pun mendorong seluruh pihak menyukseskan implementasi aturan ini.
